Select Page

Apa itu risk based inspection?
Dalam menginspeksi peralatan dikenal metode Risk Base Inspection.

1. apa itu risk based inspection
2. apa aplikasi di lapangan untuk risk based inspection
3. apakah ada kursus/training untuk risk based inspection ini dan bagaimana
cara nya?
4. lembaga mana saja yang mengadakan risk based inspection di indonesia?

Menurut API Recommended Practice 580, Risk-Based Inspection adalah Risk assessment
dan managemen proses yang terfokus pada kegagalan peralatan karena kerusakan
material. Dengan RBI, bisa dibuat inspection program  berdasarkan risk
yang terjadi. Jelasnya, Risk Based Inspection (RBI) adalah metode untuk menentukan
rencana inspeksi (equipment mana saja yang perlu diinspeksi, kapan diinspeksi,
dan metode inspeksi apa yang sesuai) berdasarkan resiko kegagalan suatu peralatan.

Menurut konsep RBI, Resiko (Risk) = PoF x CoF
PoF (Probability of failure) adalah kemungkinan terjadinya kegagalan pada
suatu periode tertentu. CoF (consequence of failure) adalah konsekuensi apabila
suatu equipment gagal. CoF ada 4 macam yaitu: konsekuensi safety (jumlah
personel yang cedera/meninggal), ekonomi (jumlah uang yang hilang akibat
berhentinya produski), lingkungan (polutan yang mencemari lingkungan), dan
hukum/politik.

Tahap I dari RBI disebut screening atau qualitative RBI. Tujuannya untuk
memilah-milah equipment mana saja yang diprioritaskan untuk diinspeksi. Dalam
tahap ini, PoF dan CoF dinyatakan secara kualitatif yaitu rendah dan tinggi.
PoF rendah x CoF rendah = Risk rendah, maka pada equipment dengan risk ini
cocok diterapkan corrective maintenance. PoF tinggi x CoF rendah = Risk menengah,
maka cocok diterapkan corrective maintenance. PoF rendah x CoF tinggi = Risk
menengah, maka cocok diterapkan preventive maintenance. PoF tinggi x CoF
tinggi = Risk tinggi, maka harus dilakukan analisis detail untuk menentukan
rencana inspeksi atau mitigation action. Equipment dengan Risk tinggi ini
dibawa ke tahap II untuk detailed analysis.

Dalam tahap II ini dilakukan evaluasi PoF dan CoF secara detil, kemudian
dapat ditentukan kapan waktu tercapainya Limit Risk sebagai dasar penentuan
waktu inspeksi. Selain itu, juga ditentukan metode inspeksi yang sesuai.

Adapun equipment dengan risk rendah dan menengah tetap diperhatikan (tidak
boleh dilupakan). Pada equipment tersebut, monitoring perlu dilakukan untuk
meyakinkan bahwa risk-nya tidak menjadi tinggi. Misalkan pipa yang memiliki
coating baru. Pada kondisi sekarang, pipa ini memiliki PoF rendah karena
coating-nya baru. Katakanlah pipa ini memiliki konsekuensi ekonomi yang besar,
jadi CoF-nya tinggi. PoF rendah x CoF tinggi = Risk menengah. Umumnya, area
yang dapat di-cover oleh coating akan turun seiring umur coating (biasanya
lebih dari 5 tahun). Jika area yang di-cover coating ini turun maka PoF-nya
menjadi naik sehingga Risk menjadi tinggi. Jika Risk-nya tinggi maka perlu
dilakukan RBI Tahap II Detailed Analysis.

Analisa RBI biasanya dijalankan dalam tiga model perhitungan :
1. Perhitungan resiko ‘current’ / pada saat ini / dianalisa;
2. Model perhitungan resiko pada saat mendatang tanpa inspeksi; dan
3. Model perhitungan resiko pada saat mendatang setelah recommended inspeksi
dilaksanakan.

Sebagai contoh kita menganalisa 210 Equipment. Kondisi resiko pada saat ini
setelah dianalisa adalah : 26 alat medium high risk, 170 alat medium risk,
14 alat low risk. Pada saat 6 tahun mendatang, kemungkinan resiko yang terjadi
adalah : 55 medium high risk, 143 alat medium risk dan 12 low risk. Tetapi
apabila dilakukan inspeksi sesuai dengan rekomendasi RBI , maka kemungkinan
resiko yang terjadi adalah : 27 alat medium high risk, 160 medium risk dan
23 low risk.

Jadi memang ada kemungkinan alat yang memiliki resiko rendah, pada saat mendatang 
resikonya akan naik karena PoFnya naik akibat penipisan material sesuai dengan
asumsi laju korosi. Tapi kalau kita melakukan inspeksi dan ternyata hasil
inspeksi tersebut menunjukkan laju korosi aktual sesuai dengan prediksi kita
dalam analisa RBI,maka PoF nya akan turun (teori Bayes) sehingga resiko masih
dapat kita pertahankan rendah.

Umumnya dalam praktek, RBI dipakai untuk static equipment seperti pipa, vessel,
dan sebagainya yang berfungsi menampung (membawa) fluida bertekanan. Modus
kerusakan yang umum dianalisis adalah korosi, crack, dan fatigue. Untuk rotating
equipment, sensor, alarm, dan sebagainya dengan modus kegagalan yang bermacam-macam
umumnya dianalisis dengan RCM. Adapun  aplikasi untuk oil and gas production,
refinery, petrochemical dan power plant dan  peralatan yang dicakup
adalah pressure vessel, process piping, storage tanks, rotating equipment,
boiler, heater, heat exchanger dan pressure relief devices.

Perusahaan yang telah menerapkan RBI sudah banyak. Di Indonesia antara lain
adalah PT. Badak, ConocoPhillips, BP West Java, EMP, Total, Vico. Konsultan
yang berpengalaman menerapkan RBI di Indonesia adalah konsultan asing dan
mungkin ada juga konsultan asli Indonesia. Sedangkan lembaga training RBI
antara lain Univ. Indonesia, APITINDO program DPKK MIGAS.

Selain RBI, ada pula metode-metode lain untuk menentukan rencana-rencana
inspeksi. Metode inspeksi selain RBI adalah metode konvensional seperti diatur
dalam code, misalnya inspeksi yang tercantum dalam API Code untuk pressure
vessel, piping, dsb. Salah satu kelebihan RBI adalah adanya Tahap I Screening
(memilah-milah equipment berdasarkan risk), sehingga sumber daya (resources)
untuk inspeksi dapat di-manage dengan optimal karena tepat sasaran (difokuskan
pada alat dengan risk tinggi saja).

Dengan demikian  ada dua metode inspeksi di dunia yaitu metode konvensional
-> diterjemahkan sebagai yang biasa-biasa saja dan RBI -> non konvensional
atau ‘tampil beda’.
 
Dalam metode inspeksi yang konvensional juga pasti memilah-milah equipment
dan merencanakan inspeksi berdasarkan risk, walapun kita tidak mendokumentasikan
hasil Risk Rank dalam sebuah catatan/record layaknya hasil formal Risk Assessment.
Misalnya, kita akan merencanakan inspeksi equipment bearing pada pompa, pasti
lah kita tahu dulu berapa umur bearing dari informasi manufacture dan menetapkan
kapan akan diinspeksi ulang, dll. Sebenarnya, prinsip dua metode inspeksi
tersebut adalah sama. Prinsip yang dimaksudkan disini adalah prinsip dalam
memperhitungkan remaining life suatu peralatan. Di dalam perhitungan remaining
life SKPP Migas, code yang dipakai adalah ASME Sec VIII Div I. Code ini pun
dipakai pula dalam perhitungan remaining life RBI. Juga data-data dari form
U-1A dipakai pula oleh RBI untuk menginput data thickness Nominal awal, CA,
Diameter dan lain-lain.

Inspection history dari peralatan pun dipertimbangkan dalam perhitungan RBI.
Semakin banyak inspection record dimasukan, maka confidence level terhadap
corrosion rate peralatan dimaksud akan lebih tinggi.

Output dari RBI, selain remaining life adalah target reach date, sehingga
dapat diketahui kapan inspeksi berikutnya harus dilakukan sekaligus dengan
metodenya. Ada juga modul yang bisa memberi gambaran resiko peralatan pada
waktu next Turn Around harus dilakukan. Jadi pada saat TA, kita tahu mana
saja peralatan yang resikonya tinggi, sehingga nantinya kita bisa fokus pada
peralatan tersebut.
 
Jadi, sebenarnya hasil analisis RBI itu (dengan catatan, yang menginput data
memang expert di RBI dan tahu requirement Migas) bisa dipakai untuk dasar
perhitungan perpanjangan sertifikat kelayakan.

Apakah peraturan & perundang-undangan di Indonesia dalam hal metode inspeksi
ala RBI ini bisa digunakan untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan,
contoh SK Dirjen MIGAS No. 84/K/38/DJM/1998 tentang ‘Inspection Guidelines
and Procedures  for Occupational Safety of the Plant, Equipment 
and Engineering Employed in The Mining Operations of Oil and Gas as Well
as Exploitation of Geothermal Resources’ ?

Disayangkan kalau ada sebuah metode seperti RBI yg mungkin lebih ‘mantap’
tetapi tidak diakui sebagai metode untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, dan konsekuensinya jika kita menerapkan, maka
kita juga harus menerapkan inspeksi konvensional sesuai peraturan, sehingga
biaya menjadi mahal.  Maka akhirnya RBI tidaklah menjadi hal yang ekonomis,
bukan?

Terlepas dari masalah sudah diakui atau metode RBI oleh BP Migas or Ditjen
Migas dalam bentuk peraturan, penggunaan metode RBI ini sebagai justification
tool untuk menurunkan nilai premi yang harus dibayar pada pihak asuransi.

Mungkin alasan tidak atau belum diterapkannya aturan RBI oleh pihak berwenang
di Indonesia adalah initial cost yang tinggi dan mengalirkan devisa ke luar
negeri karena selama ini konsultan RBI berasal dari luar negeri. Meskipun
hasil studi RBI memberikan beberapa keuntungan antara lain penghematan biaya
inspeksi.