Select Page

Rangkuman Diskusi Hukum Mailing List Migas Indonesia bulan Oktober 2006 membahas tentang konflik kontrak migas.

Rangkuman Diskusi Hukum Mailing List Migas Indonesia bulan Oktober 2006 membahas tentang konflik kontrak migas.

Sesudah UU no. 22/2001 dan PP no. 42/2002, Pemerintah/ BP Migas mengambil peran sebagai pengelola perminyakan hulu nasional, yang sebelumnya dilakukan oleh Pertamina (BPPKA/MPS). Sehingga apabila ada konflik atau ketidaksepakatan mengenai pelaksanaan kontrak migas, Pemerintah (mungkin diwakili oleh BP Migas atau ESDM ) akan frontal berhadapan dengan para KKKS baik di pengadilan maupun arbitrase internasional. Apakah ini lebih baik jika dibandingkan dengan waktu dikelola Pertamina , dimana Pemerintah tidak berhadapan frontal dengan KPS? Apa untung ruginya?

Diskusi lebih lanjut dapat disimak dalam file berikut.

Share This

Miliki Sekarang!

You have Successfully Subscribed!