Select Page

Untuk undang-undang Pelabuhan Khusus, dapat mengacu pada KM 55 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang di kelola, di manfaatkan dan di gunakan untuk keperluan khusus seperti pelabuhan Minyak & Gas Bumi, pelabuhan Minyak Kelapa Sawit, pelabuhan Batu bara, dlsb. Dan tidak bisa di pergunakan untuk keperluan komersial.

Tanya – ARI SAPUTRA

Hi all,

Saya mohon bertanya lagi ttg undang-undang kepelabuhan di indonesia. Apakah pihak swasta yg ingin mengelola suatu pelabuhan di indonesia masih harus mengikutsertakan pemerintah dalam pengelolaannya?Atau pihak swasta bisa mengelolanya independently?
Dimana saya bisa memperoleh informasi nya?
Terima kasih.

Tanggapan 1 – Bandung Winardijanto

Kalau yang dimaksud adalah Pelabuhan Khusus, silahkan mengacu pada KM 55 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang di kelola, di manfaatkan dan di gunakan untuk keperluan khusus seperti pelabuhan Minyak & Gas Bumi, pelabuhan Minyak Kelapa Sawit, pelabuhan Batu bara, dlsb. Dan tidak bisa di pergunakan untuk keperluan komersial.

Tetapi kalau pelabuhan umum yang di kelola oleh swasta … kayaknya belum ada UU nya.

Tanggapan 2 – Bandung Winardijanto

KM nya dari Menteri Perhubungan

Tanggapan 3 – Mico Siahaan

Setahu saya ada PP No. 69 tahun 2001 yang mengatur mengenai kegiatan kepelabuhan.

Tanggapan 4 – Deny Sidharta

Pak Ary yth,

Berkaitan dengan Kepelabuhanan, peraturan yang mengatur adalah:

UU 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

PP 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;

Sehubungan dengan pertanyaan Bapak, tentang pengelolaan pelabuhan oleh Pihak Swasta, pelabuhan yang Bapak maksud tersebut apakah pelabuhan umum atau pelabuhan khusus?
Apabila yang Bapak maksud adalah pelabuhan umum, maka pengelolaannya adalah berada di tangan pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada BUMN bidang pelabuhan (misalnya PT Pelindo ….).
Pihak swasta dapat ikut serta mengelola pelabuhan umum berdasarkan kerja sama dengan BUMN bidang pelabuhan tersebut.
Sedangkan untuk pelabuhan khusus, maka pihak swasta dapat mengoperasikan pelsus tersebut (independently) dalam rangka menunjang kegiatan usahanya. Misalnya perusahaan tambang batu bara, maka dia bisa mengelola pelabuhan khusus dalam rangka mengangkut batu bara tersebut atau barang lain yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
Keputusan menteri yang mengatur tentang kedua jenis pelabuhan tersebut antara lain adalah Kepmen No.54 Tahun 2002 tentang Pelabuhan Laut, dan untuk pelabuhan khusus diatur dengan Kepmen Hub No.55 Tahun 2002 tentang Pelabuhan Khusus.
Informasi tentang ini bisa Bapak peroleh di Departemen Perhubungan.

Demikian sedikit informasi semoga dapat membantu Bapak.

Share This