Select Page

Pada dasarnya kontrak merupakan dokumen yang berisi kesepakatan bersama, itu sebabnya kedua pihak harus menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau risiko yang terkandung dalam kontak tersebut terlalu besar (misalnya liability yang tanpa batas, consequential damages dimasukkan dalam liabilities dsb), sebaiknya tidak perlu ikut dalam tender tersebut. Dimana reward dan punishment tidak berimbang, sebaiknya pekerjaan tersebut tidak diambil. Tetapi semua itu kembali merupakan business decision dari management. Kalau ingin penetrate a new market, biasanya ada saja perusahaan yang berani ambil resiko.

Pembahasan 1 – desmawati

Berdasarkan pengalaman saya menangani kontrak-kontrak di Wells Dept (Drilling, PE) BP Indonesia, services contract memiliki dua bagian besar.

Bagian pertama adalah General Terms and Condition Contract, dimana bagian ini merupakan bagian standar kontrak (berdasarkan jenis servicesnya), yang mengatur hal-hal umum dari service tsb, seperti misalnya definition, interpretation, deffective performance, contractor’s general obligation, suspension, dll. Legal aspek pada bagian ini sangatlah kental.

Bagian kedua adalah Exhibit Contract, dimana bagian ini lebih banyak mengatur hal-hal spesifik yang berhubungan services itu sendiri dan juga menagemen dari kontrak tsb, misalnya administrasi dari kontrak (alamat, penanggung jawab dari kedua belah pihak), point of mob/demob, point of origin/return, scope of work, personnel and equipment, compansation and payment (disini dijelaskan tentang detil-detil pembayaran, mulai dari besarnya pembayaran untuk setiap services in detail), serta bagian lain yang mengatur soal insurace, HSE plan, export import, dan parameter-parameter penilaian untuk performance dari kontraktor.

Jadi bisa dibayangkan dalam contracting process, tidak hanya orang-orang dari Legal dept yang terlibat, tetapi banyak pihak, mulai dari end-user, finance, scm dept, HSE.

Mengenai kontrak-kontrak ini, terkadang saya agak prihatin dalam melihat orang kita menangani masalah ini. Paradigma bahwa sebuah contract/perjanjian kerja just a matter of document masih sangat terasa.
Beberapa kali terjadi bahwa kontraktor yang bekerja dengan kita tidak membaca dengan detail perjanjian dan item-item di dalam kontrak (terutama bagian compansation and payment), sehingga seringkali mereka terkejut,apabila ternyata mereka menggunakan paradigma yang salah ttg satu services dan hal ini berakibat fatal pada masalah pembayaran. Dalam hal ini, saya salut dengan paradigma orang-orang asing yang bekerja di oil and gas industry, meskipun mereka hanya seorang representative di company, mereka sangat mengerti ttg hal ini. Dan mereka sangat lihai dalam mencari celah-celah yang dapat mereka manfaatkan. Saya tidak heran kalau kita seringkali kalah, bila mengajukan satu kasus ke Mahkamah International di Den Haag. Karena dalam hal-hal kecil saja terkadang orang kita sangat lalai.

Demikian sedikit penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu ada rekan lain yang tertarik untuk menambahkan, sebab kontrak document biasanya sangat spesifik, sehingga sangat mungkin antara satu kps dgn yang lainnya berbeda. Semoga bisa sharing informasi.

Tanggapan 1 – YunditHarum

Wah topiknya cukup menarik juga jika sudah menyangkut contract/agreement dengan Oil Company.
Saya mencoba pada posisi berimbang, bukan pada posisi contractor maupun sisi oil company.

Ada beberapa clausul di agreement/contract yang memberatkan pihak contractor (secara garis besar agreement di berbagai oil company hampir sama). Seperti salah satunya clausul :

Termination

Dalam clausul ini tercantum secara sepihak oil company diperbolehkan menghentikan periode contract dg pemberitahuan terlebih dahulu sekian hari sebelum hari H kepada contractor. Kadang oil company memberikan notice Cuma 7 hari sebelum hari H off hire. Padahal service periode di clausul yang lain disebutkan misalnya 3 tahun.

Catatan yg sangat penting adalah, semua paparan clausul yg ada dalam contract semua berasal dari oil company, tanpa ada negosiasi ataupun kesepakatan bersama. Dalam artian oil company sudah punya format contract, contractor jika mau bekerja, ya harus menerima contract tsb.

Kenapa contractor tetap menerima dan masih mau bekerja dg oil company ? Struktur industri yg ada memposisikan oil company pada posisi tawar diatas. Shg apapun agreement yang disodorkan oleh oil company akan diterima contractor.

Saya setuju dengan apa yg diungkapkan Mbak Desma, bahwa contract hanya semata-mata sebuah dokumen. Karena clausul2 contrat itu sering kali dilanggar oleh pihak oil company dan contractor. Sebagai contoh sebuah services yg mewajibkan untuk penyediaan alat operasi yg akan dipakai oleh oil company. Alat tersebut under spec, namun dalam proses bidding tetap dimenangkan oleh bid committee. Padahal nyata2 sudah disebutkan dlm contract bhw alat harus comply dg spec yg ada di kontrak. (Nga tau apakah ada permainan disini…..). Kasus ini benar2 terjadi.

Tanggapan 2 – pudjosunarno

Menarik sekali untuk ditindak lanjuti. Cross-functional team diperlukan untuk membenahi hal tersebut. Kita sadar bahwa ‘Contract Administrator’ ada keterbatasan tentang ‘nature of work’ yang akan di kontrakkan. Tanpa adanya kerjasama ‘internally’ yang bagus maka CONTRACT DOCUMENT tidak akan sempurna seperti yang diharapkan penerima kerja.
Dalam hal ini kita bicara tentang dua BADAN. Pemberi kerja dan penerima kerja. Nach…aturan berbeda…..bahasa berbeda…..dll dll meskipun tujuannya sama.
Utamakan tujuan terlebih dahulu dan jangan berprasangka yang buruk. Semua bisa kita selesaikan. Aku ada koq pengalaman serupa dan semuanya bisa selesai. Asal tidak menang menangan sendiri.

Tanggapan 3 – triono.rahardjo

Pada dasarnya kontrak merupakan dokumen yang berisi kesepakatan bersama, itu sebabnya kedua pihak harus menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau risiko yang terkandung dalam kontak tersebut terlalu besar (misalnya liability yang tanpa batas, consequential damages dimasukkan dalam liabilities dsb), sebaiknya tidak perlu ikut dalam tender tersebut. Dimana reward dan punishment tidak berimbang, sebaiknya pekerjaan tersebut tidak diambil. Tetapi semua itu kembali merupakan business decision dari management. Kalau ingin penetrate a new market, biasanya ada saja perusahaan yang berani ambil resiko.

Dalam masalah termination, memang ada klausul mengenai termination for convenience dimana si pemilik bisa memutuskan kontrak kapan dia mau (hal ini memang perlu ada dari sisi pemilik, siapa tahu budget mereka mendadak dipotong sehingga tidak bisa meneruskan proyek – suatu hal yang sering terjadi), untuk hal ini biasanya ada kompensasi terhadap si kontraktor. Kalau tidak ada, sebaiknya tidak perlu mengikatkan diri dengan client tersebut. Sebagai contoh kontrak pengadaan barge, maka termination for convenience harus mengharuskan pemilik membayar ongkos demobilisasi dsb.

Menyinggung masalah under-spec (dalam hal ini Yundit menyinggung masalah proses tender), maka setiap bidder yang merasa dirugikan boleh mengajukan ke-perusahaan yang mengadakan tender tersebut dan juga bisa ‘mengadu’ ke BP Migas, misalnya. Semua ini diatur dalam Kepres yang mengatur masalah pengadaan barang dan jasa. Tapi jangan gegabah, anda harus punya bukti yang kuat. Kalau tidak, anda bisa di black-list dan tidak akan diundang dlam tender yang lain.

Tanggapan 4 – wirajaya

Pak Triono,

Saya setuju dengan pendapat bapak, si kontraktor bisa memprediksi suatu kondisi si-empunya proyek pada saat biding, karena dalam tender dokumen biasanya sudah ada aturan mainnya (scope of work, compensation, payment and Final Account) jadi si peserta tender sudah dapat mengantisipasi jika ada
hal-2 berisiko dikemudian hari (misalnya un-limitted liability, etc). Tinggal pandai-2lah mengatur strategy atau gak usah ikut seleksi tender. Memang banyak kendala yang sering dihadapi oleh kontraktor, yakni dalam hal Treacibilty record of Material yang kurang rapi. Hal ini akan berpotensi memperlambat proses payment.

Tanggapan 5 – herman11762

Urun rembuk . . . . .

Topik yang kita bahas kali ini adalah menyangkut Contract Document, dimana kita harus extra hati hati dalam menaggapinya. Saya bermaksud meluruskan inti permasalahan, jika kita telaah paragraf terakhir dari rekan kita Yundit, bukankah pertanyaannya ditujukan kepada rekan rekan kita di BP Migas ? . . . ., semoga ada respon darinya.

Tanggapan 6 – Artono Darwanto

Ada post-audit yang bisa dilakukan sampai 3 tahun setelah kontrak berakhir (ditentukan dalam kontrak). Apabila ditemukan kejanggalan dalam proses tender maupun pelaksanaan pekerjaan yah bisa tidak cost recovery (untuk KPS).

Share This