Select Page

Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tidak ada yang mengharuskan keberadaan dokter di lokasi migas lepas pantai. Pasal 5 permenaker no 03 tahun 1982 hanya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh direktur. Pasal 2 mengatakan bahwa direktur mengesahkan cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja SESUAI DENGAN KEADAAN. Jadi ‘sesuai dengan keadaan’ adalah kata kunci yang mengikat Direktur untuk memastikan bahwa keberadaan dokter di lokasi lepas pantai perlu atau tidak.

Tanya – cahyo@migas-indonesia

Rekan2,

Mohon informasi sekiranya ada perundangan-undangan atau produk hukum lainnya yang mengatur keharusan keberadaan dokter di lokasi migas lepas pantai.

Tanggapan 1 – Dirman Artib

Setahu saya kalau peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tidak ada yang mengharuskan keberadaan dokter di lokasi migas lepas pantai. Pasal 5 permenaker no 03 tahun 1982 hanya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh direktur. Pasal 2 mengatakan bahwa direktur mengesahkan cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja SESUAI DENGAN KEADAAN. Jadi ‘sesuai dengan keadaan’ adalah kata kunci yang mengikat Direktur untuk memastikan bahwa keberadaan dokter di lokasi lepas pantai perlu atau tidak.

Saya secara normatif menterjemahkan term ‘sesuai keadaan’ sebagai kewajiban untuk melakukan penilaian resiko di mana rencana mitigasi resiko menuntut si Dokter harus berada di sana. Jika dari hasil analisa resiko si Dokter tak perlu di sana atau ada cara lain yang dapat diterima maka tak ada alasan untuk memaksa si Dokter harus berada di lokasi lepas pantai, misalnya jika sarana transportasi cepat/siap dan tersedia untuk membawa pasien ke fasilitas di kota tepi pantai. Dalam hal kecelakaan kerja atau sakit, selama proses evakuasi si pasien misalnya hanya didampingi oleh paramedis yang menangani sesuai prosedur yang reliable yang ditetapkan oleh sistem manajemen nya.

Another view is welcome.

Tanggapan 2 – Wahyu Hidayat

Betul Pak Dirman. Permenaker 1982 menyatakan demikian.
However, ada petunjuk pelaksanaannya nih dari permenaker tersebut. Saya kutip seluruhnya seperti di bawah:

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAAN KESEHATAN KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NO. 03/MEN/1982

1. Pembentukan dan cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja tergantung pada:

− Jumlah tenaga kerja

− Tingkat bahaya yang ada ditempat kerja

a. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 500 orang harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja:

− Berbentuk klinik

− Dipimpin oleh seorang dokter yang praktek tiap hari kerja

Bila pekerjaan dilaksanakan dalam beberapa shift dan tiap shift mempekerjakan lebih dari 500 orang, harus ada poliklinik jaga pada tiap shift.

b. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 200 – 500 orang dengan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja:

− Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis);

− Dipimpin oleh dokter yang praktek sekali 2 hari.

c. Dengan tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja seperti pada butir (a)

d. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 – 200 orang dengan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja:

− Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis);

− Dokter praktek sekal dalam 3 hari.

e. Dengan tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja sama dengan butir (b).

f. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 100 orang dapat menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bersama-sama dengan pengurus perusahaan yang lain.

2. Untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja maka pembentukkan Pelayanan Kesehatan Kerja dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah.

3. Terhadap dokter yang memimpin dan menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja terlebih dahulu.

b. Permohonan persetujuan pengesahan dokter tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan pengesahan pembentukan Pelayanan Kesehatan Kerja

c. Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja harus memenuhi persyaratan:

1. Memahami peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dibidang kesehatan kerja.

2. Memenuhi peraturan professional yang disyahkan instansi yang berwenang.

4. – Setiap Kantor Departemen Tenaga Kerja agar mendatakan semua perusahaan yang telah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan bentuk penyelenggaraannya.

− Perusahaan yang telah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja harus membuat laporan 1 (satu) bulan sekali dan disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan tindasan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat:

i. Jumlah kunjungan pasien yang berobat terdiri dari:

1. Kunjungan baru;

2. Kunjungan ulangan;

ii. Diagnosa penyakit

iii. Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan oleh pekerjaan

iv. Kecelakaan kerja

5. Tata cara dan bentuk laporan terlampir, harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
Nah Mas Cahyo bisa mengira-ngira sendiri harus melaksanakan yang mana tergantung size dan tingkat risikonya.

Umumnya di dalam barge rig dengan POB umumnya lebih dari seratus ada klinik yang dibuka tiap hari kerja dan dilayani oleh paramedis. Demikian juga dengan Living Quarter Platform dengan POB lebih dari seratus (umumnya LQ yang menservis puluhan remote platform di sekitarnya). Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa tanya Dokter Hiperkes.

Tanggapan 3 – Mahyarudin Dalimunthe

Pak Wahyu, apa bapak juga mengetahui gimana cara melamar untuk menjadi dokter di Rig atau Living Quarter Platform. instansi yang berwenang merekrut dokter yang akan di tempatkan di site?apakah harus melamar ke Oil Company juga tidak?

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasan bulan Agustus 2007 ini dapat dilihat dalam file berikut:

Share This