Select Page

Apakah pemilihan kontraktor FPSO tidak dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsung hanya pada satu kontraktor hanya karena berdasarkan alasan waktu yang mendesak? (contoh, oleh karena waktu yang mendesak saya lebih memilih menunjuk langsung kontraktornya daripada lelang atau pemilihan langsung, karena saya tahu si kontraktor sudah mempunyai FPSO
setengah jadi dan dapat menyelesaikannya dalam waktu tidak terlalu lama). Sebab bila dilihat dalam PTK BP Migas 007/PTK/VI/2004 tidak ada ketentuan tentang itu, yang ada adalah karena emergency (di luar kemampuan).

Tanya – ‘Martinus W. Haryanto’

Kepada rekan-rekan sekalian,

Mengingat saya masih hijau, saya ingin bertanya beberapa hal, terutama ttg FPSO dan Cost recovery.

1.Apakah pemilihan kontraktor FPSO tidak dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsung hanya pada satu kontraktor hanya karena berdasarkan alasan waktu yang mendesak? (contoh, oleh karena waktu yang mendesak saya lebih memilih menunjuk langsung kontraktornya daripada lelang atau pemilihan langsung, karena saya tahu si kontraktor sudah mempunyai FPSO
setengah jadi dan dapat menyelesaikannya dalam waktu tidak terlalu lama). Sebab bila dilihat dalam PTK BP Migas 007/PTK/VI/2004 tidak ada ketentuan tentang itu, yang ada adalah karena emergency (di luar kemampuan).

2. Benarkah penunjukkan langsung di atas dapat diperbolehkan oleh karena ‘adanya pekerjaan yang cukup rumit dan menggunakan teknologi terkini dan penyedia jasa yang mampu mengoperasikannya sangat sedikit’? Karena saya coba lihat dalam PTK BP Migas 007/PTK/VI/2004 tidak ada ketentuan tentang itu…

3. Mengenai cost recovery, saya masih kurang paham, terutama dengan terminologi ‘parent company overhead’? Pengertian saya, ‘parent company overhead’ adalah cost recovery dari anak perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan induk? Apakah pengertian saya benar atau kurang tepat?

Sebenarnya apakah ‘parent company overhead’ itu? Btw, saya kok tidak menemukan peraturan yang mumpuni ya buat menjawab pertanyaan saya ini… Apa rekan-rekan ada yang tahu peraturannya?

Terima kasih banyak atas perhatiannya,

Tanggapan 1 – Afriandi Eka Prasetya

Rekan Martinus yth, saya mencoba menjawab pertanyaan sesuai dengan
pengetahuan saya, mudah-mudahan bisa membantu, dan bagi rekan-rekan
lainnya yang lebih kompeten mohon bantuan koreksinya. Terima kasih.

1. Pada PTK BPMIGAS No. 007/PTK/VI/2004 Buku Kedua, Bab II Butir F.
tertulis pada prinsipnya pemilihan Penyedia Barang/Jasa
pemborongan/jasa lainnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.

Dengan demikian semua proses pemilihan diutamakan melalui metoda
pelelangan umum. Dalam kasus tertentu, penunjukan langsung dapat
dilakukan asalkan memenuhi syarat sebagaimana tertulis pada PTK
BPMIGAS No. 007/PTK/VI/2004 Buku Kedua, Bab II Butir F.4.b yaitu:

1) di bawah harga Rp50 juta atau US $5 ribu

2) apabila di atas harga Rp50 juta atau US $5 ribu harus memenuhi
kondisi:

a. Emergency

b. pengadaan BBM produksi Pertamina

c. hanya ada 1 penyedia yang memenuhi syarat setelah gagalnya lelang ulang

d. hanya ada 1 peserta yang memenuhi syarat pada metoda pemilihan langsung

e. pekerjaan tertentu yang memenuhi salah satu dari 7 syarat

f. pekerjaan tertentu yang mendadak tidak dapat ditunda dan harus
segera dilaksanakan atau yang diketahui hanya dapat dilakukan oleh 1
penyedia barang/jasa.

2. Merujuk kepada PTK, apabila diketahui secara luas bahwa
barang/jasa hanya dapat dilakukan oleh 1 penyedia , maka boleh
melakukan penunjukan langsung. Dengan demikian, apabila
terdapat ‘sangat sedikit’ penyedia barang/jasa, maka tidak otomatis
boleh menunjuk langsung dan tetap harus melakukan metode lelang umum
hingga terpenuhi syarat-syarat yang membolehkan penunjukan langsung.

3. Istilah ‘Parent Company Overhead’ yang saya pahami adalah bahwa
perusahaan induk membebankan sebagian alokasi biayanya kepada anak
perusahaannya yang menjadi KKKS. Padahal menurut UU No. 22 Tahun
2001, PP No. 35 Tahun 2004 serta dokumen Kontrak Kerja Sama Migas,
KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang merupakan
entitas yang berdiri sendiri. Dengan demikian setiap pembebanan
biaya dari perusahaan induknya tidak serta merta dapat ditanggung
oleh KKKS. Hanya yang terkait dengan biaya operasi migas KKKS
tersebut dan telah disetujui anggarannya oleh BPMIGAS (aka.
Pertamina/BKKA) dapat dimasukkan ke dalam komponen cost recoverable.

Demikian penjelasan singkat dari saya semoga membantu.

Tanggapan 2 – Martinus Wendy Haryanto

Kepada Rekan Afriandi yth dan rekan-rekan yang lain,terima kasih atas
atensinya.

Timbul beberapa pertanyaan tambahan dari saya,

1. Pernyataan Rekan Afriandi tentang ‘apabila terdapat
`sangatsedikit’ penyedia barang/jasa, maka tidak otomatis boleh
menunjuk langsung dantetap harus melakukan metode lelang umum hingga
terpenuhi syarat-syarat yangmembolehkan penunjukan langsung’
maksudnya menunjukkan bahwa si pengguna FPSOharuslah mengadakan lelang
terlebih dahulu dan bila tidak mendapatkan FPSO yangtidak diinginkan
barulah bisa dilakukan penunjukkan langsung dan/atau opsilain? Kok saya
tidak menemukan pengaturan tersebut di PTK BPMIGAS No.007/PTK/VI/2004
Buku Kedua, Bab II Butir F? Disitu hanya disebutkan bahwa ‘pemilihan
Penyedia Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukkan
langsung, dllatas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi’.
CMIIW

2. Peraturan manakah yang mengatur tentang biaya-biaya dan/ataujenis
pembayaran manakah yang dapat dimasukkan sebagai Cost Recovery
danmenegaskan bahwa hanya biaya-biaya yang terkait dengan biaya operasi
migas PSC tersebutdan telah disetujui anggarannya oleh BPMIGAS (aka.
Pertamina/BKKA) yang dapatdimasukkan ke dalam komponen cost recoverable?
Saya dengar BP Migas mempunyaiperaturan atau juklaknya, namun saya tidak
bisa menemukannya.

3. Sepanjang pengetahuan rekan-rekan sekalian, pernahkahBP Migas
menyetujui ‘Parent Company Overhead’ dimasukkan sebagai Cost
Recovery?Dan apakah ‘Parent Company Overhead’ terjadi dalam
prakteknya di Indonesia? Karenasaya dengar (kabar burung) yang
menyebutkan bahwa BP Migas pernah menyetujui ‘ParentCompany
Overhead’?

Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua,

Tanggapan 3 – Afriandi EP

Rekan Martinus

1. Mengenai kriteria penunjukan langsung dapat dibaca secara detil
pada PTK BPMIGAS No. 007/PTK/VI/2004 Buku Kedua, Bab II Butir F.4.b.
Pada email sebelumnya sudah saya tulis beberapa di antaranya.

2. Mengenai biaya operasi (Operating Costs) silakan merujuk kepada
syarat dan ketentuan Production Sharing Contract, di mana disebutkan
bahwa biaya tersebut merupakan semua pengeluaran karena kewajiban
dalam melaksanakan operasi migas (Petroleum Operations). Dalam
ketentuan PSC juga disebutkan bahwa anggaran biaya operasi harus
disetujui oleh BPMIGAS.

Sebagai pelengkap ketentuan PSC untuk prosedur anggaran dan laporan
keuangan KKKS termasuk biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam
perhitungan cost recovery, BPMIGAS (aka. Pertamina/BKKKA) juga
mengeluarkan ‘PSC Financial Budget and Reporting Procedures Manual’
yang mengikat BPMIGAS & KKKS dalam hal mekanisme finansial.

Biasanya yang memegang dokumen tersebut adalah bagian hukum dan bagian
akuntansi finansial KKKS.

Menteri ESDM pada tanggal 30 Juni 2008 juga telah menetapkan PerMen
No. 22 Tahun 2008 yang mengatur jenis-jenis biaya yang tidak dapat
dikembalikan kepada KKKS (Non Cost Recoverable). Peraturan tersebut
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3. Dalam ketentuan PSC juga disebutkan bahwa Overhead Allocation
haruslah dilakukan teliti secara terperinci dan metodenya disetujui
oleh BPMIGAS di mana persetujuan tersebut dapat ditinjau secara
periodik oleh BPMIGAS dan KKKS.

Sehingga persetujuan atas overhead allocation itu adalah karena sudah
diteliti secara detil bahwa biaya yang dimasukkan memang hanya yang
terkait dengan biaya operasi migas KKKS yang bersangkutan.

Demikian yang dapat saya bantu sejauh pengetahuan saya, semoga
menjawab pertanyaan rekan Martinus.

Share This