Select Page

Regulasi pemerintah umumnya sangat general dan tidak bisa sbg single reference dari spesifikasi teknis. SNI yang ada pun cakupannya sangat terbatas alias tidak komplit sebagai reference., untuk itulah digunakan International Codes/Standards yang memang well known. Di Project ada document yang namanya ‘Project Applicable Codes & Standards List’, yang merupakan daftar applicable reference dalam project yang contentnya berupa Government/Local Regulation, Local Standard dan International Codes/Standards.

Tanya – Rahadian Saja

Dear rekan-rekan,

Saya perhatikan dalam milis ini setiap berdiskusi selalu menggunakan referensi dari luar (NFPA, API dll). Kita tidak menutup mata bahwa standar luar tersebut memang lebih baik dari regulasi yang kita punya dan selalu di update mengikuti perkembangan terakhir.

Secara hukum, bila terjadi sesuatu kecelakaan kerja dilingkungan kerja kita (migas), apakah dapat dipertanggungjawabkan bila kita berargumentasi telah melakukan segala upaya proteksi dengan merujuk regulasi dari luar negeri tsb dan mengabaikan regulasi yang di buat oleh Republik Indonesia karena kita anggap kurang representative?

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan Pasal 2 ‘Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang pertambangan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1970 serta peraturan pelaksanaannya’.

Mohon pencerahannya.

Tanggapan 1 – Sulistiyono@bwpmeruap

Adakah pendapat sebaiknya harus bagaimana ?Apakah peraturan perundangan atau SNI kita sudah mencakup dan serinci standar dari luar.Sebaiknya harus bagaimana kita. Kita tahu Ditjen Migas sangat terbatas orangnya dan juga dananya.

Tanggapan 2 – Didik Pramono

Pak Rahardian,

NFPA, API, ASME, ANSI, dll adalah code/standard sebagai rujukan, ‘recommended practice’ dan tidak punya kekuatan hukum, tetapi dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. Kalau di Indonesia kita punya SNI. Dari segi hukum, code/standard tersebut tentu saja berbeda dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti UU, PP, KM, Permen, dll.

Spesifik mengenai regulasi di bidang keselamatan kerja Migas, seperti PP No.19 tahun 1973 sesuai yang anda sebutkan, para pelaku di industri Migas harus patuh untuk melaksanakan dan tidak boleh mengabaikannya.

Sebagai contoh Ditjen Migas mengeluarkan aturan pelaksana melalui Kep.Dirjen Migas No.84.K/38/DJM/1998 tentang ‘Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi’. Di dalam regulasi tersebut diatur dengan jelas mengenai ketentuan di bidang keselamatan kerja Migas yang harus dipatuhi dan regulasi ini mempunyai kekuatan hukum.

Tanggapan 3 – Alvin Alfiyansyah

Setuju dengan Pak Didik,

Hati2 membaca NFPA, API, ASME dll. sebab kebanyakan dari yg anda namakan code/standard adalah ‘recommended practise’, sebuah hasil research maupun praktek yg teruji jadi punya kekuatan teknis namun tidak secara hukum; namun ada juga yg berupa produk hukum namun terlalu panjang kalo dibahas disini seperti produknya lembaga2 lain di negara luar tersebut, dll.
Bahkan kebanyakan Produk SNI, SKNNI adalah produk yang merujuk pada hal yang disebutkan code/standard juga ditambah kepentingan maupun praktek yg lebih berlaku di Indonesia. Namun seberapa cepat dan adaptif SNI dsb. di Indonesia? Hal ini pernah beberapa kali ditanyakan di beberapa milist, sepertinya resource maupun kampanye hal ini yang terkadang tertinggal sehingga banyak pelaku praktek kerja tidak mengetahui update produk teknis asli Indonesia tersebut.

UU, PP, KM, KepPres, Kep Gubernur, dll. adalah produk hukuk yg mesti dipatuhi walau UU yg Mas Rahadian sebutkan sudah dirasakan tertinggal juga. Pada prakteknya perusahaan MIGAS punya kewajiban terhadap berbagai produk hukum ini yg wajib dilaporkan lewat BPMIGAS, Dirjen MIGAS, KLH, Bappedalda (kalo masih ada), dll.
Bila ada kecelakaan kerja maka ada mekanisme pelaporan maupun penyelidikannya sesuai kewajiban hukum, memang metoda penyelidikan akan berbeda tiap perusahaan namun akan tetap dipantau lembaga terkait, jadi kalo ada satu kekurangan dari runutan hasil penyelidikan yg dilakukan belum tentu akan berarti ada regulasi Indonesia yang kurang representatif.
Jadi kewajiban kita ya membantu memberikan masukan jika memungkinkan dan tetap harus bangga dengan produk asli Indonesia khususnya pada hal yang bersifat melindungi kepentingan negara. Saya yakin ada saatnya organisasi nirlaba seperti KMI bisa menjembatani masukan2 konstruktif bagi lembaga2 Pemerintah untuk kemajuan bersama.

Tanggapan 4 – Dirman Artib

Saya menangkap adanya ‘confuse’ meletakkan sama tinggi antara peraturan perundang-undangan dengan applicable code/standard.

Peraturan perundang-undangan adalah wajib dipatuhi, jika tidak akan ada sangsi hukum yang memaksa dari negara yang berdaulat dan sah.

Applicable code/standard sifatnya voluntary, tapi……applicable code/standard akan menjadi wajib jika sudah dibungkus dengan sebuah kontrak.
Jika tidak dipenuhi, juga ada sangsi hukumnya. Sebuah term and condition kontrak tidak serta-merta dikeluarkan begitu saja….blesss….lalu jadi term&condition kontrak. Draft kontrak sudah menjalani proses-proses yang panjang hingga melewati meja badan yang punya otoritas yang pada akhirnya menjadi proforma kontrak sewaktu tender. Sewaktu lewat meja badan otoritas itulah dilakukan tinjauan agar bisa dipastikan klausul kepatuhan kepada peraturan dan perundang-undangan.

Masalah hierarki, dalam Basis of Design atau dalam Specification pun harus di specified ‘Order of Preference’, bukan begitukah kawan-kawan engineer (kalau salah harap dimaklumi, karena saya bukan engineer) ?

Tanggapan 5 – Dirman Artib

Sorry ralat : bukan ‘Order of Preference’ tapi ‘Order of Precedence’.

Tanggapan 6 – Akh. Munawir

Regulasi pemerintah umumnya sangat general dan tidak bisa sbg single reference dari spesifikasi teknis. SNI yang ada pun cakupannya sangat terbatas alias tidak komplit sebagai reference., untuk itulah digunakan International Codes/Standards yang memang well known.

Di Project ada document yang namanya ‘Project Applicable Codes & Standards List’, yang merupakan daftar applicable reference dalam project yang contentnya berupa Government/Local Regulation, Local Standard dan International Codes/Standards.

Sebenarnya references pun punya Hirarki dalam ‘kekuatan hukum’ mana yang menjadi priority untuk dipatuhi, urutannya saya kira adalah sebagai berikut :

1. Regulasi Pemerintah.

2. Company Specification/Standard.

3. Codes/Standards (International or Local)

4. Common practice (Experiences)

Tanggapan 7 – pala_utama

Ikut Sharing,

Standard International atau Codes spt: API,ANSI dll, adalah sebuah references yg sudah di ikuti oleh semua negara, walaupun ada beberapa negara juga mengeluarkan, tapi kebanyakan negara mengikuti standard Amerika, ya…standard2 tersebut sudah banyak melalui pengujian2 dan bahkan selalu di up date setiap 2 tahun, karena ada penemuan2 baru dan jika kita punya masalah boleh di tanyakan dengan mereka, jika pertanyaan kita make sense mereka akan tuliskan di halaman belakang code2 tersebut.
mereka hanya mengatakan’It is the intent of this code to set forth the Engineering requirement deemed nacessary for safe design and construction of piping installation’ jika di gunakan untuk piping.

Sebagaimana di katakan rekan2 terdahulu, code2 tersebut tidak menyentuh masalah hukum, tapi biasanya kalau Contractor besar, mereka menggunakan pengacara untuk menjaga jika ada perselisihan dalam pelaksanaan project yang mereka kerjakan.
mungkin itu yg dapat saya share, jika kurang silahkan tambah aja.

Share This