Select Page

Azas Cabotage di Indonesia mengacu pada Inpres No. 5/Thn 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional KM No.71/Thn 2005 tentang Pengangkutan Barang / Muatan Antar Pelabuhan Laut Dalam Negeri UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya pada pasal 8.

Tanya – Hari Setyawan

Dear All,

Mohon informasinya mengenai apa yang dimaksud dengan Cabotage Law ?

Dan bila ada yang punya copy nya, mohon bisa di sharing ke saya.

Tanggapan 1 – Arif Budiyanto

Azas Cabotage di Indonesia mengacu pada Inpres No. 5/Thn 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional KM No.71/Thn 2005 tentang Pengangkutan Barang / Muatan Antar Pelabuhan Laut Dalam Negeri UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya pada pasal 8 :

Pasal 8:

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh:

Perusahaan angkutan laut nasional

Berbendera Indonesia

Diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia

Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Terima kasih, semoga dapat membantu.

Tanggapan 2 – wisnu KN

Yang saya tau umur kapal utk import dibatasi sd maks 25 tahun (cabotage)

mhn share experience dari teman 2x milis :

1. apakah benar 2x sudah diterapkan?

2. apakah pengecualian utk tipe kapal tertentu yg tidak kena aturan umur tsb?

kebetulan company sy akan beli kapal umur > 25 th dan sy sdh beri penjelasan ke direksi, tetapi keputusannya tetap dilakukan inspeksi thd kapal tsb (sepertinya tetap akan dibeli) mhn saran dari teman 2x jika ternyata company sy jadi membeli kapal tsb (apa yg perlu sy lakukan).

Tanggapan 3 – ina_horizon

Tambahan mas,

Jika kapal tdk memiliki kelas sebelumnya. Inspeksi akan dilakukan menyeluruh pada seluruh bagian2 kapal meliputi lambung mesin, electrikal, alat keselamatan dan navigasi. Audit Managemen keselamatan dan keamanan kapal.

Tanggapan 4 – firman sicakep

Pak Wisnu,

Pembatasan umur impor kapal di atas 25 tahun dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk menggairahkan industri perkapalan/galangan dalam negeri dan saat ini sudah diterapkan.

Pembatasan umur impor kapal ini hanya untuk kapal-kapal(jenis & ukuran) yang telah dapat dibangun di galangan dalm negeri.

Apabila perusahaan bapak tetap ingin mengimpor kapal tersebut (diatas 25 tahun) bapak harus meminta ijin dulu kepada di Kementerian Perindustrian dan dari ijin tersebut digunakan untuk mengurus ijin impor di Kementerian Perdagangan

Terima Kasih

Tanggapan 5 – ina_horizon

Mas,smoga b,manfaat:

Inspeksi untuk kapal diatas 25 tahun dilakukan diatas dok dengan melihat survey status kelas terdahulu.

Tanggapan 6 – paul kristianto

Mas Arif, apakah kegiatan eksplorasi minyak dan gas di laut dgn menggunakan kapal akan dikenakan/terkena oleh kedua undang2 yg anda sebutkan ?

Tanggapan 7 – Joi Surya Dharma

Pak Paul dan rekan2 Migas lainnya,

Azas Cabotage ini penting sekali diketahui krn efektif berlaku 1 Januari 2011 dan multiplier effectnya sangat besar dan industri Migas tidak terlepas dari hal tersebut. Berikut beberapa materi yang bs sy share mengenai cabotage di file presentasi yg sy upload ke link berikut: http://dc195.4shared.com/download/vhS9amu6/Cabotage.ppt

Barang/ muatan antar pelabuhan di dalam negeri meliputi : (yang dihighlight merah yang terkait industri migas)

1.Minyak dan gas bumi (Oil/ Petroleum);

2.Barang umum (General Cargo);

3.Batubara (Coal)

4.Kayu dan olahan primer (Wood)

5.Beras (Rice)

6.Minyak kelapa sawit (CPO)

7.Pupuk (Fertilizer)

8.Semen (Cement)

9.Bahan galian tambang/ bahan galian logam, bahan galian non logam dan bahan galian golongan C (Mine and Quarry);

10.Biji-bijian lainnya (Other Grains);

11.Muatan cair dan bahan kimia lainnya (Other Liquid);

12.Bijian hasil pertanian (Agri Grain)

13.Sayur, buah-buahan dan ikan segar (Fresh Product);

14.Penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi (Offshore).

Tanggapan 8 – firman sicakep

Pak Joi,

Saya ingin tau saja, mungkin Pak Joi punya pendapat.

Bagaimana kesiapan pemerintah dalam menerapkan ini karena sepengetahuan saya hal ini merupakan kordinasi dari banyak Kementerian, apakah masing-masing Kementerian telah berperan aktif dalam melaksanakan ini contohnya apakah Kementerian Keuangan telah memberikan insentif pajak?sudah menawarkan solusi pendanaan?
Bagaimana kesiapan industri galangan di Indonesia apakah sudah siap dalam mendukung ini?terutama dalam membangun kapal-kapal yang kita belum punya pengalaman dalam membangunnya?

Terima Kasih

Tanggapan 9 – paul kristianto

Dear Pak Joi,

Terima kasih banyak. Sangat informatf sekali power pointnya.

Kalau saya boleh tanya lebih lanjut, kapankah atau adakah estimasi pihak Pemerintah (dalam ukuran tahun?) untuk mengaplikasikan Cabotage Law untuk kapal2 pendukung industri hulu. Di presentasi tersebut, tidak disebutkan kapankah akan di aplikasikan penggunaannya.

Terima kasih sebelumnya.

Tanggapan 10 – Joi Surya Dharma

Siiiip Pak Paul, jangan sampai image DPR yg jelek2 saja yg ke publish 🙂

Kembali ke laptop !

Refer ke Pasal 341 UU 17/2008  Cabotage berlaku 3 Th setelah diundangkan (7 Mei 2011), dengan catatan:

a. Kontrak yg di sign sebelum 7 Mei 2008  7 Mei 2011

b. Kontrak yg di sign sesudah 7 Mei 2008  1 Jan 2011

Semoga info ini jelas dan menjawab pertanyaan Bapak.
Terima kasih.

Tanggapan 11 – Muhammad Ruslailang

CMIIW

Pemberlakuan azas cabotage ini tidak menyeluruh, hanya utk kapal kategori kecil – menengah. Utk kapal besar semisal rig atau vessel yg trgolong langka di Indonesia, maka ada exception utk pemberlakuannya.

Spiritnya adalah bahwa pemberlakuan aturan ini tuk meningkatkan sekaligus melindungi daya saing perusahaan Indonesia, namun jangan sampai justru merugikan operasi perminyakan apalagi mengganggu target perolehan produksi minyak indonesia.

Tanggapan 12 – daengrusle d

utk melengkapi pengetahuan kita:

Rencana Aksi Pentahapan Penerapan Azas Cabotage Untuk Kegiatan Offshore

Berdasarkan Ketersediaan Armada Nasional

Kelompok A (ditutup lebih awal/ segera)

Tugboats Barges Crew Boats

Mooring boats Landing Crafts Crane barges (kapasitas 100 ton)

Utility Vessels Oil barges Pilot barges

Security boats Sea Trucks Anchor boat

Kelompok B (Januari 2011)

Accomodation Barge > 250 ft class

Anchor Handling Tugs

ASD Tugboats

Anchor Handling Tug Supply

Platform Supply Vessel

Seismic Vessel

FSO

FPSO

Crane barges (kapasitas > 100 ton)

Kelompok C (*) untuk didiskusikan lebih lanjut

Jack Up Rig Submersible Rig

Drill Ship Cable Laying Ship

Tanggapan 13 – swpratomo

Dear Pak Joi,

Sy kira azas cabotage hrs bijaksana dan tepat sasaran penerapannya secara makro, ttp secara mikro jika dikenakan pd dunia Migas Indonesia keadaan sekarang dng pukul rata jenis kapal atau barges atau floating rig bahkan tankers akan terjadi disaster dunia lifting migas nasional tanpa adanya masa transisi yg disesuaikan pada kemampuan buat dlm negeri atau availability di dunia pelayaran Indonesia dan maupun International. Sy kira pem RI dan bersama DPR RI hrs benar 2 cermat dan smart. Jgn sampai kita loss pendapatan di sektor migas yg merupakan cash cow negara apalagi jika harga minyak akan naik lagi sesuai dng prediksi New York,Calgary, London, Hongkong, Japan Stockexchanges pd thn 2011 dan 2012. Hati 2 kawan.

Tanggapan 14 – Sea6diveR

Hanya inigin berkomentar….

Berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagian kapal-kapal penunjang operasi migas yang berbasis teknologi tinggi, perlu investasi besar, seperti kapal-kapal kategori C (hasil pengelompokan BPMIGAS – HUBLA – KKKS)… yaitu jack up rig, submmersible drilling rig, Diving support vessel, seismik survey vessel, pipe and cable laying barge, BELUM tersedia kapal berbendera Merah Putih.

Semangat cabotage adalah semangat kemandirian sebuah bangsa… seharusnya bukan hanya sekedar masalah bendera… kapal yang beroperasi di Indonesia harus berbendera merah putih… Kami generasi muda ingin lebih dari itu… Kapal-kapal itu seharusnya bisa dibangun di galangan Indonesia, didesain oleh engineer-engineer Indonesia, dibuat oleh tukang-tukang Indonesia, menggunakan Bank di Indonesia, asuransinya Indonesia, Materialnya dari Indonesia, pakai hukum yang berlaku Indonesia… dengan demikian kita sebagai Bangsa bisa menunjukkan.. Ini lho Bangsaku, bangsa maritim yang mandiri.

Saya berpendapat, semangat cabotage bukan berarti beli kapal baru di China/ import trus dirubah jadi bendera Indonesia, Asing buat perusahaan boneka, dan kemudian pemain-pemainnya menjadi itu itu saja. Cabotage seharusnya tidak membuat user menjadi terbelenggu karena tidak punya pilihan kapal yang lebih baik, yang lebih safety, dan yang lebih ekonomis dari operator. Tidak semestinya karena harus berbendera Indonesia, harga sewa kapal menjadi seenaknya… Ini sama saja aji mumpung atau mungkinkah kartel?

Maka pemerintah (setahu saya isu ini sudah sampai RI 1), perlu segera melakukan terobosan cepat melakukan amandemen UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Karena sepatutnya tidak ada pengecualian di mata hukum, dalam hal ini exception terhadap UU tersebut.

Ini juga mungkin bisa menjadi pembelajaran orang-orang tua kita yang duduk disana, bahwa dalam membuat undang-undang jangan ego organisasi yang diutamakan, tapi mampu mendengar semua aspirasi yang ada untuk kepentingan bersama. Jangan sampai cabotage berujung pada… ‘Lho ini kan untuk pelayaran, antar muat barang/ orang… Operasi migas kan lain’ atau ‘Submersible Rig kan bukan kapal….’.

Lah tambah mbulet

Nice discussion,

Tanggapan 15 – Paulinus STG

Bos Rusle ..

Minggu ini adalah deadline rapat koordinasi antara INSA, kemenhub dan perwakilan IPA.
Mudah2an hasilnya positif untuk semua termasuk pendefinisian masa transisi yg jelas disertai langkah2 kongkret agar pasca masa transisi tidak ada lagi alasan tidak bisa ..

Share This