Select Page

Soal Local Content atau TKDN menjadi sangat penting untuk perusahaan2 besar yang menggantungkan hidupnya hanya dengan satu atau dua projek dalam tiga tahun. Sesuai dengan data banyak sekali kemenangan tender yang disebabkan karena normalisasi harga. Yang jadi masalah kalau ini merupakan hidup-matinya suatu perusahaan besar, tentu semua orang berharap kita bermain di ‘lapangan’ yang sama, lapangannya mana? mungkin cuman sebagian yang tahu! Kalau boleh disimpulkan, setiap perusahaan harus punya pemahaman yang cukup dari peraturan2 di paragraf 2 dan pihak auditor harus mengerti masalah2 yang ada di lapangan, dan kemudian ‘common-sense’ sangatlah diperlukan untuk menjawab persoalan2 yang timbul sebagai konsekuensi dari konflik yang muncul dari kepentingan yang berbeda2.

Pembahasan – maryulis

Dalam eksekusi suatu proyek khususnya di Migas urusan Pembelian material (Procurement) yang saya tahu hanya ada ketentuan penggunaan local content adalah min 30% dari nilai kontrak, dalam hal ini mungkin ada rekan Migas yang tahu bagaimana aplikasi hingga – benar-benar 30% tersebut dapat tercapai dan bagaimana sistim auditnya ? Ada kecenderungan bila Top Managementnya dikuasai oleh expat maka procurement mat’l kebanyakan adalah import dari mana asal negaranya jika diketahui budget mencukupi,
Yang menjadi keprihatinan saya adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan produk dalam negeri, walaupun kita ketahui bersama produk dalam negeri banyak yang tidak memenuhi standard. ini adalah suatu tantangan !!, yang jelas jika kita dapat me-maksimalkan produk
dalam negeri kita, maka secara otomatis akan meningkatkan taraf hidup kita dan mengurangi pengangguran.

Kesimpulan, Bagaimana menciptakan rasa Cinta produksi dalam negeri dan bagaimana perangkat hukum atau aturan tetang penggunaannya, dan yang paling penting adalah Bagaimana kita terlepas dari Jerat Ketergantungan barang Import.

Tanggapan 1 – Satari, Poki R

Wah, kalau yang anda katakan benar ….. ini hal baru buat saya. Pengertian saya, kewajiban kontraktor memenuhi minimum kandungan lokal adalah nberdasarkan komitmen yang disepakati pada saat pembukaan tender dan dikukuhkan dalam perjanjian kontrak. Besarnya tentu sangat beragam … tapi tidak ada batas minimumnya. Sebagai contoh …. produk2 yang 100% diimport dari luar Indonesia tidak mungkin mencapai kandungan lokal yang signifikan.

Tanggapan 2 – Waskita Indrasutanta

Benarkah ada peraturan minimum local content sebesar 30%? Yang saya tahu kita akan mendapatkan price preference sebesar 15% dari local content, dimana pada evaluasi harga, factor preference ini diperhitungkan pada harga yang sudah di-normalisasi. Jadi local bisa saja 0% (atau dibawah 30%), dengan catatan price preference juga nol (atau rendah). Mohon dikoreksi kalau pengertian saya salah.

Juga ada hal-hal yang membingungkan dan sering menjadi ajang perdebatan mengenai definisi local content. Misalnya saja ada komponen material yang berasal dari komponen import, akan tetapi dibeli local dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) atau Main Distributor. Banyak sekali pendapat yang berbeda-beda mengenai hal ini, seperti dijawab dibawah ini:

1. Tetap sepenuhnya adalah komponen import atau local content adalah nol.

2. Semua pembelian local tanpa syarat adalah 100% komponen local.

3. Kalau material tersebut sudah menjadi barang stock, maka sepenuhnya bisa dikategorikan sebagai 100% local content.

4. Komponen import hanya senilai ‘landed cost’ (Harga Pokok Penjualan/HPP/COGS + freight cost), selebihnya (bea masuk, pajak-pajak, biaya pengurusan, overhead & profit dari ATPM/Distributor, dan nilai tambah lainnya) dianggap sebagai Nilai Tambah local yang local content. Secara prinsip saya paling setuju dengan pendapat #4 karena disini benar-benar batasan luar dan dalam negerinya jelas dan sesuai dengan pengertian local content. Akan tetapi dalam pelaksanaannya apakah ATPM/Distributor mau membuka isi perutnya dengan menyatakan berapa harga perolehan mereka. Ada juga yang tidak rela memasukkan bea masuk, pajak-pajak, overhead & profit sebagai local content meskipun semuanya itu merupakan biaya-biaya dan nilai tambah dalam negeri, jadi yang dimaksudkan dengan nilai tambah local hanyalah melulu yang menyangkut pekerjaan nilai tambah, seperti untuk Control Panel, komponen Control adalah import, dan Design Engineering, Staging & Assembly, Configuration, Testing, Installation, dsb. yang dikerjakan tenaga loka bisa dikategorikan sebagai local content.

Bagaimana komentar rekan-rekan dan Bapak/Ibu yang ada di otoritas memberikan petunjuknya.

Tanggapan 3 – Satari, Poki R.

Pak Waskita, tulisan anda di bawah memang menarik … mari kita ber-andai2.

Seandainya anda memiliki perusahaan dengan tenaga kerja campuran (sebagian besar gaji mereka dihabiskan di Indonesia), mendirikan pabrik di Indonesia, membayar pajak dengan rate di Indonesia, membayar telepon dengan pulsa Indonesia, menanggung beban overhead yang pada akhirnya menjadi income bagi Indonesia.

Sudikah kiranya kita berkompetisi dengan perusahaan asing yang berkantor di Luar Negeri …. yang membayar pajaknya di luar Indonesia, bukan tidak mungkin mereka dapat keringanan pajak dari pemerintah mereka, mensejahterakan rakyat bangsa lain YANG MEMASUKKAN 100% PRODUK JADINYA KE INDONESIA DENGAN FASILITAS MASTERLIST …. hanya dikenakan biaya ‘price preference’ sebesar maksimal 15%?

Mohon tanggapan.

Selengkapnya :

Share This