Select Page

Saat ini saya sering sekali melakukan deal dengan konsultan&kontraktor asing,
yang tidak mempunyai kedudukan di Indonesia.
Yang sering saya jumpai ketika mereview kontrak kerja, mereka selalu meminta
hukum kontrak tidak memakai hukum Indonesia. Mereka memilih untuk menggunakan
hukum negara masing-masing atau hukum yang menurut mereka netral seperti ‘Hukum
Singapore’ . Hal ini sering tidak saya setujui karena
menurut saya, kita ‘mungkin’ tidak menguasai hukum negara tersebut dan para ahli
hukum kita juga jarang yang menguasai hukum negara lain tersebut. Sya takut jika
memakai hukum negara asing maka banyak pasal – pasal ‘jebakan’. Dan jika ada
‘disputes’ maka saya harus memakai konsultan hukum negara asing yang tentu
harganya selangit.
Pertanyaan saya selanjutnya adalah: apakah ada pasal dari undang-undang/peraturan pemerintah kita yang mengatur
mengenai hal ini , mis : ‘hukum yang berlaku pada setiap kontrak kerja adalah
hukum negara indonesia’ , jika ada , diundang-undang apa dan nomer berapa?
karena jika ini jelas maka ketika saya menolak untuk memakai hukum negara asing
saya mempunyai landasan yang jelas.

Tanya – dee anna

Dear Milister

Saat ini saya sering sekali melakukan deal dengan konsultan&kontraktor asing,
yang tidak mempunyai kedudukan di Indonesia.
Yang sering saya jumpai ketika mereview kontrak kerja, mereka selalu meminta
hukum kontrak tidak memakai hukum Indonesia. Mereka memilih untuk menggunakan
hukum negara masing-masing atau hukum yang menurut mereka netral seperti ‘Hukum
Singapore’ . Hal ini sering tidak saya setujui karena
menurut saya, kita ‘mungkin’ tidak menguasai hukum negara tersebut dan para ahli
hukum kita juga jarang yang menguasai hukum negara lain tersebut. Sya takut jika
memakai hukum negara asing maka banyak pasal – pasal ‘jebakan’. Dan jika ada
‘disputes’ maka saya harus memakai konsultan hukum negara asing yang tentu
harganya selangit.

Pertanyaan saya selanjutnya adalah

1. apakah ada pasal dari undang-undang/peraturan pemerintah kita yang mengatur
mengenai hal ini , mis : ‘hukum yang berlaku pada setiap kontrak kerja adalah
hukum negara indonesia’ , jika ada , diundang-undang apa dan nomer berapa?
karena jika ini jelas maka ketika saya menolak untuk memakai hukum negara asing
saya mempunyai landasan yang jelas.

2. Adakah pengalaman dari para anggota milister yang pernah memakai hukum negara
asing dan bermasalah, apakah efek terburuk dari hal ini?

3. Jika saya tetap memakai hukum negara asing seperti ‘hukum Singapore’ adakah
konsultan hukum disini yang berpengalaman untuk menangani hukum luar negeri dan
mohon referensinya.

4. Jika ada ‘disputes’ pada kontrak kerja menggunakan hukum asing apakah masih
bisa diselesaikan di BANI?

Demikian pertanyaan saya yang banyak ini, terimakasih jika sudah sudi untuk
membacanya, lebih berterimakasih lagi jika ada yang mau berbagi informasi
mengenai hal ini.

Tanggapan 1 – MAS-muhammad agus sihotang

Dear Ms. Dina,

Boleh dijabarkan lebih lanjut bentuk Kontraknya yg seperti apa? Sependek pengalaman saya di dunia pengadaan migas Indonesia, kontrak yg berlaku berdasarkan hukum di Indonesia. Dalam PTK 007 tercantum yg berlaku bahkan bahasa indonesia bila terjadi disputes.

Saya pikir kontrak2 yg besar diatas 5 juta dollar BP Migas tidak mau approve kalo dengan asing, contoh yg sedang hot adalah kontrak dengan salah satu vendor ERP asal Jerman yg akhirnya memaksa vendor ERP tersebut membuat cabang perusahaan di Indonesia.

Mengenai BANI boleh atau tidak ya tergantung dalam kontrak disebut. Referencenya kasus karaha bodas yg bikin negara rugi. Ingat prinsip kontraknya mbak : ‘the devil is in the detail’.

Tanggapan 2 -dee anna

Dear Pak Agus

Biasanya jenis kontrak tersebut adalah EPC kontrak dan Design Konsultan, audit konsultan. Masalahnya perusahaan kami adalah tank storage BBM dan chemical dimana tidak berhubungan langsung dengan BP MIGAS kecuali untuk seritfikasi fasilitas terminal. sehingga tidak mengacu kepada PTK 007.

Jika tidak mengacu kepada PTK 007 , dengan undang-undang /peraturan pemerintah manakah saya harus berlandas hukum.

Tanggapan 3 – naf pemri

Saya juga agak bingung dengan pengaturan tender proyek dari pemerintah, kalau di
upstream di handle BPMIGAS dengan PTK 007 nya. kalau di dowstream siapa
ya…kayaknya BPH MIGAS ga ngeluarin peraturan tuh..adem-adem aja…CMIIW.

Tanggapan 4 – Steve

Saya bukan ahli hukum bu, bisa dilihat dari domisili pekerjaannya
jika di Indonesia maka harus menurut hukum indonesia, buat saja klausul seperti
itu

Saya sering dengan kontrak seperti itu dan selalu memberi meminta klausul
seperti itu, beberapa mengerti dan memang beberapa tetap memilih pengadilan
arbitrase yg di singapura.