Select Page

Apakah benar didalam PTK 007 atau peraturan pemerintah lainnya tentang tender/pengadaan tidak membolehkan sebuah perusahaan untuk menentukan vendor/subcontractor apa saja yang boleh dipakai didalam sebuah proyek*, dan memasukkannya sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk main contractor nya ?

Tanya – Ina K.Hakim

Mohon pencerahannya tentang hal berikut ini :

Apakah benar didalam PTK 007 atau peraturan pemerintah lainnya tentang tender/pengadaan tidak membolehkan sebuah perusahaan untuk menentukan vendor/subcontractor apa saja yang boleh dipakai didalam sebuah proyek*, dan memasukkannya sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk main contractor nya ?

Seandainya tidak dibolehkan, bagaimanakah cara kita (sebagai Company/client) untuk memastikan bahwa vendor/subcontractor yang akan terlibat didalam proyek adalah layak (menurut standard Pemerintah dan Client).
Dan bagaimanakah sebaiknya proses kualifikasi vendor/subcontractor agar lebih efektif untuk pihak Company / Client.

Terima kasih sebelum dan sesudahnya

Note :

* = dituangkan dalam bentuk tabulasi yang menunjukkan pilihan beberapa vendor/subcontrator untuk tiap-tiap komoditi barang ataupun jasa.

Tanggapan – Hasanuddin

Mbak Ina

Boleh saja, kenapa tidak? Itu umum, nyaris selalu ada dan menjadi bagian dari kontrak/PO antara KKKS dengan penyedia barang dan/ atau jasa. Kalo dituangkan dalam bentuk tabulasi, biasanya masuk dalam exhibit tersendiri.

Dan pula, pada saat full package dokumen ITB/ITT disampaikan ke peserta lelang, mestinya exhibit khusus tentang tabulasi AVL/PML ini selalu disertakan dan tentunya nantinya akan menjadi part of contract document. Apalagi kalo paket kontraknya kompleks dan terintegrasi/EPCI.

Mustinya, bidder sudah aware tentang tabulasi tersebut, dan apabila ada deviasi/eksepsi akan menyampaikannya dalam bid proposal berikut justifikasi dan supporting datanya. Dan tentunya, acceptance/rejection nya bergantung kepada KKKS.

Next, saat eksekusi, kadang-kadang (cukup sering sih) contractor pun suka mengajukan RFI/TQ untuk mengajukan alternatif vendor baru dikarenakan satu dan lain hal (biasanya soal harga dan delivery time) dan lagi2 subject to client’s approval.

Yang perlu dicatat, apabila menggunakan fasilitas RKBI/master list, please aware tentang ADP list-nya Ditjen Migas dan Material Inventory List-nya Depperindag untuk mitigasi terjadinya cost impact dikarenakan import duty dan pajak2.

Trus, yang tidak diperbolehkan dalam PTK 007 adalah apabila KKKS menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang mengarah untuk memberikan keuntungan kepada 1 (satu) calon penyedia dan/ atau pihak tertentu, dan/ atau tidakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan conflict of interest.

Saya kira, biasanya, dalam bid plan yang disampaikan ke BPMIGAS, pihak KKKS pastinya menyertakan syarat2 tertentu dalam rangka memaksimalkan utilisasi barang/jasa DN termasuk mencakup tentang kewajiban penyedia jasa untuk mengusulkan daftar pabrikan dan/atau subkon.

Dalam pandangan saya, untuk men-generate AVL yang efektif, proses kualifikasinya akan sangat memakan waktu. Anda harus mengkombinasikan dan mengabsorp kebutuhan spesifikasi (KKKS MNC/asing terutama yang tentunya membawa pesan sponsor dari sononya dengan global vendor list-nya) dengan regulasi/ketentuan yang berlaku di negeri ini (mis: dari BPMIGAS, Ditjen Migas, KPPU, Depperindag, Depkeu, Dithubla, dll).

Saya kira, sebagaimana telah dicanangkan oleh BPMIGAS tentang utilisasi produk lokal, maka secara umum, AVL harusnya mempertimbangkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri, dimana hal ini menurut PTK 007 dipilah menjadi 3 yaitu wajib menggunakan, mengutamakan penggunaan dan memberdayakan penggunaan barang produksi DN.

Data pabrikan mampu bisa disounding ke BPMIGAS, Ditjen Migas (via SI/Sucofindo juga) dan Depperindag. Dari tabulasi data tersebut anda bisa pilah, mungkin berdasarkan tingkat kritikalnya, besaran biaya komponennya, dll untuk kemudian dilakukan audit ke pabrikan2 dan hasilnya bisa diketahui lack/plus point-nya dan mitigasinya. Setelah itu tinggal dikombinasikan dengan global vendor list yang sudah ada.

Sekedar info ringan saja, 2 mingguan yang lalu saya berdiskusi intensif dengan VP Project dan Project Engineering Manager salah satu KKKS terbesar di sini (beliau2 ini expat). Dari diskusi panjang lebar tersebut, saya SANGAT salut bahwa KKKS tersebut memahami amanah local content yang dicanangkan BPMIGAS dan mau do everything necessary untuk memfasilitasi pabrikan lokal meningkatkan kapabilitasnya dalam memenuhi kebutuhan spesifikasi KKKS tersebut. Diantaranya dengan program special assignment para ekspert dari HQ-nya ke pabrikan local dalam kurun 2-3 bulan at free of charge ke pabrikan (ya tentunya di cost recovery-kan nantinya sih…hehehe). Yang saya tangkap, beliau2 ini begitu bergairah dan sangat percaya bahwa dalam 4-5 tahun kedepan pabrikan2 local yang sudah di guide akan mampu memenuhi standard kebutuhan spesifikasi KKKS tersebut yang memang sudah tinggi dari sononya. Beliau berdua ini bilang bahwa program mentoring pabrikan local ini telah disepakati oleh major KKKS untuk dijalankan dalam rangka mendukung program utilisasi local content BPMIGAS. Mungkin mbak Ina bisa do internal check ke atasan anda perihal ini supaya tidak terjadi duplikasi kerja/misleading. KKKS tempat mbak Ina juga disebut2 oleh beliau tuh.

Demikian sekelumit dari saya untuk feedback saja.