Select Page

Umum nya setiap perusahaan apalagi perusahaan multi national ada Personal Manual atau Employee manual yg mengatur hak dan kewajiban pegawai dan hak dan kewajiban perusahaan. Pada perusahaan multi national KPS ada yg disebut KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) dan didalam nya sudah diatur hak dan kewajiban pegawai dan perusahaan. Dan semua itu landasan nya adalah UU Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri. Setiap KKB harus atas appoval dari BP Migas.

Tanya – Handry Yanto

Dear Bapak Bapak dan Ibu-Ibu,

Mohon penecerahannya masalah Hak Cuti Bagi Karyawan Yang Resign, Ada sebuah Kasus sebagai Si A Sudah Mengajukan Resign di Perusahaan B secara baik baik … Sudah Disetujui oleh Pihak manajemen perusahaan.

Berhubung Si A sudah lebih 1 tahun bekerja Maka sudah hak cuti 12 hari. Karena ada cuti 12 hari Si A berencana menghabis hak cutinya tersebut sebelum tanggal terakhir bekerja di Perusahaan B.

Disini saya mau mempertanyakan Salahkah Sikap A jika mengabil Hak cutinya yang 12 hari sampai masa habis kerja diperusahaan tersebut.
Mohon pencerahan dari Bapak/Ibu dimilist tercinta ini. Adakah peraturan yang mengatur hal tersebut.

Tanggapan 1 – Augene Mahdarreza

Dear pak Yanto,

Sependek pengetahuan saya, jika memang status udah permanen maka berhak mendapat hak cuti jatah 1 tahunnya. Saya kira sikap A tidak salah jika mengambil 12 harinya sampai masa habis kerja. Atau klo memang perusahaan masih membutuhkan hingga masa terakhir kerja, nanti bisa diganti (diuangkan) sesuai per harinya.

Tanggapan 2 – Arif Budiman

Pak Yanto dan Augene,

Sharing aja, case ini pernah saya alami sendiri, masa bakti 3 tahun, perusahaan sebelumnya beralasan cuti proporsional, jadi kalau resign Januari, belum ada jatah cutinya.

Buat expertise, apakah ada PP dan UU tenaga kerja yang menyinggung hal ini.

Waktu itu, saya ikhlaskan saja bila memang rule-nya seperti itu.

Tanggapan 3 – haditomo_irawan

Rekan2 milis,

Saya kebetulan hak cuti selalu dibayarkan/kompensasi dlm uang ketika resign so saya pilih ‘win to win solution aja’.

Tanggapan 4 – ‘pagaralam_ind’

Pak Yanto dan bapak-bapak sekalian….

Umum nya setiap perusahaan apalagi perusahaan multi national ada Personal Manual atau Employee manual yg mengatur hak dan kewajiban pegawai dan hak dan kewajiban perusahaan.

Pada perusahaan multi national KPS ada yg disebut KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) dan didalam nya sudah diatur hak dan kewajiban pegawai dan perusahaan.

Dan semua itu landasan nya adalah UU Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri. Setiap KKB harus atas appoval dari BP Migas.

Didalam KKB atau Employee Manual biasa nya sdh diatur:

– Cuti Tahunan

– Cuti Haid bagi wanita

– Cuti krn keluarga dekat meninggal atau kawin

– Cuti Kawin

– Termasuk tunjangan kesehatan dll

Jadi dalam hal pegawai sdh bekerja satu tahun maka dia berhak memperoleh cuti, ini berdasarkan UU Tenaga Kerja. Jadi teman bapak seharusnya berhak untuk mendapat cuti tahunan.

Demikian semoga membantu.

Tanggapan 5 – handry yanto

Bapak -2 dan Ibu-2 dimilist,

Terima kasih atas pencerahannya semua dari Bapak dan ibu sekalian.

Tanggapan 6 – Cahyo Laksono Hadinoto

Dear Yanto,

Kebetulan istri pernah mengalami hal yang sama,

Beliau pun adalah pegawai tetap sebuah perusahaan dan memiliki hak 12 hari untuk cuti tiap tahunnya.

Based on contract agreement, memang tidak dituliskan perihal keberatan perusahaan untuk mengambil cuti pada saat resign,

Akan tetapi semua itu kembali lagi pada kebijakan masing2 perusahaan maupun management personalia diperusahaan tersebut.

Dan hal2 semacam ini lah yang sering kali menjadi polemik diantara pihak2 terkait.

Saran saya, lebih baik baca kembali Contract Kerja, dan diskusikan dengan pihak2 terkait (e.g HRD Manager), usahakan hubungan baik tetap terjaga.

Tanggapan 7 – Rizki Aditya Nugraha

Dear Pak Yanto

Saya pernah resign dari perusahaan sebelumnya dengan sisa cuti masih 12 hari, setelah negoisasi antara kantor baru dengan kantor lama saya, mereka sepakat untuk saya tidak mengambil cuti saya, namun cuti saya dibayarkan oleh kantor lama (kantor lama tidak ingin saya ambil cuti untuk memastikan proses handover berjalan dengan baik, dan kantor baru mengalah walaupun mereka ingin saya cepat bergabung, kebetulan bos lama & big bos baru saling kenal), namun perlu diperhatikan jika kita resign di pertengahan tahun maka terdapat kemungkinan ada masalah disaat pelaporan pajak, sebaiknya setelah resign dari kantor lama secepatnya minta laporan hasil potong pajak & kemungkinan besar akan ada kelebihan potong.

Tanggapan 8 – lucky wardhana

Dear Pak Yanto,

Kalau menurut UU No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan hak cuti tahunan memang merupakan hak yang melekat pada karyawan setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Karena cuti merupakan hak karyawan, pada dasarnya perusahaan tidak bisa menahan pengambilan hak ini. Namun secara etika memang pengambilan cuti perlu dikoordinasikan dengan atasan dan rekan sekerja. Jika ada jatah cuti yang belum diambil, maka jumlah hari cuti ini akan diperhitungkan di dalam ‘Uang Penggantian Hak’ pada saat orang yang bersangkutan PHK atau Mengundurkan diri atas keinginan sendiri.

Tanggapan 9 – Muamar Khadafi

Pak Handry,

Sikap A tidak salah, cuti 12 hari adalah hak karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan terus menerus (Ref. Pasal 79 ayat 2 (c) UU 13 Tahun 2003). namun pelaksanaan cuti diambil sebelum masa habis kerja atau diuangkan tergantung dari masing-masing kebijakan perusahaan.

Tanggapan 10 – Setiawan Susanto

Secara umum saya rasa juga tidak ada yang salah dengan sikap A.

Kecuali apabila aturan khusus pada perusahaan tersebut.Contohnya kalau di perusahaan saya, setiap orang yang mengundurkan diri, harus masuk kantor di hari terakhir masa kerjanya. Setelah mengajukan 1-month-notice, dia bisa mengambil hak cutinya yang tersisa dalam satu bulan tersebut atau menguangkannya. Namun jadwal cuti tersebut harus di atur agar pada hari terakhir ybs tetap masuk kerja.

Share This