Select Page

Buat Sharing dan mendorong goverment policy agar Indonesia lebih baik di masa mendatang. Pemerintah dengan sungguh-sungguh menjalankan secara berkesinambungan : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana SPBG; 2. Pelaksanaan kebijakan pengalihan BBM (transportasi) ke BBG/CNG; 3. Pilot project sebaiknya dilakukan di JABODETABEK (karena fasilatas yang tersedia lebih memungkinkan).

Pembahasan – ‘Prajudi S’

Buat Sharing dan mendorong goverment policy agar Indonesia lebih baik di masa mendatang.

Pemerintah dengan sungguh-sungguh menjalankan secara berkesinambungan :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana SPBG.

2. Pelaksanaan kebijakan pengalihan BBM (transportasi) ke BBG/CNG.

3. Pilot project sebaiknya dilakukan di JABODETABEK (karena fasilatas yang tersedia lebih memungkinkan).

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar acuan diatas :

1. Naiknya subsidi BBM pada APBN setiap tahun.

2. Agak sulitnya pemerintah dalam hal pengawasan dan pembatasan dalam mengelola pemakaian BBM bersubsidi.

3. Harga minyak dunia yang terus naik.

4. Menuju Indonesia Go Green.

5. Pengurangan biaya subsidi terhadap BBM dan dapat dialihkan kepada kesejahteraan rakayat (Pendidikan,Kesehatan dan lain-lain)

6. Potensi Gas di Indonesia yang cukup dan harga gas yang relatif lebih murah dibanding BBM.

Hanya sekedar sharing untuk kawan-kawan insan Migas agar anak cucu kita tidak keleleran nantinya..hehehehe..

Tanggapan 1 – Administrator Migas

Mas Prajudi,

Terima kasih atas masukannya, saya perhatikan tampaknya anda sangat concern dengan Gas untuk Transportasi ya.

Saya akan undang anda masuk ke team KMI jika bulan depan di undang oleh Bappenas untuk menyusun agenda penggunaan Gas untuk Transportasi.

Dengan semakin ramainya diskusi tentang Gas untuk Transportasi ini di Milis, saya jadi terpikir bahwa ini semua tidak akan terwujud dengan baik jika infrastruktur untuk supporting tidak dipersiapkan dengan baik, misalnya untuk perawatan Converter Kit dll. Dulu ada salah satu anggota Milis ini yang berencana membangun CNG School di Jakarta dan mempersiapkan workshop serta SDM yang handal untuk mensupport gagasan ini. Bahkan sudah sempat bicara dengan teman2 di Ditjen Migas dulu dengan Kasubdit Standarisasi Pak Naila Mubarok. Sekarang beliau sudah pensiun mungkin nanti bisa membantu sebagai Team. Siapa teman teman Milis yang mau joint di Team Gas KMI ?

OK …Go Green Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia.

Tanggapan 2 – ‘M.Munari,ST Simon’

Urung rembug,

Daripada pemerintah bingung masalah bagaimana melakukan strategi yang optimal dengan BBM ini.. mau dikutak-katik bagaimanapun kalau harga di pasaran internasional tetap saja ‘gak nyambung’.

Akan lebih baik pemerintah sekarang berpikir bagaimana mengoptimalkan pemakaian BBG, dengan cara mengkonversi penggunaan BBM ke BBG sebagai bahan bakar seluruh moda transportasi baik roda empat ataupun roda dua sekaligus untuk moda angkutan laut (small boat). Memang mengubah mindset masyarakat tentang perubahan pemakaian BBM ke BBG akan membutuhkan ‘sedikit’ pengorbanan. Serta akan muncul ‘suara-suara sumbang’ seperti:

‘apa mobilnya bisa lari kencang?’ atau

‘ kalau habis mengisi dimana?’, serta

‘ Gas..? apa tidak berbahaya buat kendaraan saya?’

‘penghematan BBG cuma kecil pak..’

‘Harga converter kit mahal pak.. kami tidak punya dana untuk pembelian alat itu’

Potensi Pemakaian BBG di Indonesia

Cadangan Gas lebih banyak dari Cadangan Minyak

Teknologi konversi dari BBM (premium, solar) ke BBG telah tersedia dengan tersedia converter kit di pasaran, Masalah perhitungan dan efisiensi sebenarnya dapat di-set dengan mengatur Wobb index-nya serta konversi diameter nozzle dengan melihat perbandingan SG dari masing-masing suplai bahan bakarnya.

Teknologi Gas storage (baik berupa tabung Gas convensional 3 kg / 12 kg ataupun tabung fibrosteel untuk CNG) sudah ada di pasaran.

SPBG-SPBG sudah banyak tersedia walau belum menjangkau semua wilayah dan keberadaannya untuk sementara waktu bisa disubstitusi dengan CNG storage modul (CNG Truck) sebagai mother station. Untuk pemenuhan BBG (CNG) bagi kapal-kapal motor nelayan dapat menempatkan CNG Truck di TPI-TPI (tempat pelelangan ikan) yang bekerja sama dengan koperasi kelola mina terdekat atau departemen terkait.

Sekarang tinggal bagaimana caranya pemerintah bisa menyediakan Converter kit secara massal serta menyediakan layanan konversi di masing-masing daerah.

Dari sisi ke-ekonomisan jauh lebih menjanjikan. Asal pemerintah mau ‘meluangkan’ diri untuk memikirkan bagaimana caranya ‘mensosialisasikan’ konversi BBM ke BBG kepada seluruh rakyat Indonesia. Serta bagaimana caranya agar stock dan persediaan

Daripada untuk mensubsidi BBM yang pada akhirnya takkan pernah tepat sasaran dan tidak tepat hasil, lebih baik dana subsidi diperuntukkan untuk pembelian converter kit dan tabung BBG atau tabung CNG secara massal untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk kalangan menegah ke atas diwajibkan untuk membeli secara swadaya.

Lebih lanjut jika program dapat ini tercapai pemerintah akan menghemat banyak uang.

Tanggapan 3 – Prajudi S

Pak Herry

Iya saya punya mimpi dan mungkin mimpi sebagian besar bangsa Indonesia yang harus kita perjuangkan bersama tentang HAK::

1. Hak menghirup udara yang segar (bebas polusi and bebas macet)

2. Hak mendapatkan pendidikan

3. Hak mendapatkan kesehatan

4. Hak mudah mendapatkan pekerjaan

5. dll.

Dan tentunya ini semua bisa terwujud dengan menjalankan kewajiban kita semua untuk menjaga dan memaksimalkan potensi sumber daya alam kita untuk bangsa ini. wah saya terlalu besemangat……mudah-mudahan kalau ada agenda diskusi di Bapenas saya interest utk ikut Pak.

Tanggapan 4 – ‘R. E. Saputra’

Subsidi BBM untuk transportasi sebenarnya mudah, yaitu seberapa besar perhatian pemerintah terhadap transportasi umum. Lihat saja kondisi KRL yang kacau balau, sudah gitu nasibnya mati segan hidup tak mau karena pemerintah susah sekali untuk mengucurkan subsidi apalagi kenaikan subsidi.

Lalu lihat juga kondisi busway, apalagi bus umum…. kl pemerintah concern terhadap transportasi umum sehingga menjadi bagus maka pengguna mopri akan bisa diajak pindah ke angkutan umum. akhirnya adalah pengurangan penggunaan BBM dan tentunya efeknya adalah pengurangan subsidi BBM.

Tapi sebelum kita ngomong ke sana, pertanyaan mendasar yang perlu kita tanyakan kalau kita koar2 masalah subsidi BBM adalah:

1. Seberapa besar keinginan kita untuk naik transportasi umum saat ini? atau katakanlah kalau transportasi umum sudah bagus???

2. Seberapa besar saat ini penggunaan BBM kita? apakah kita menggunakan BBM subsidi untuk kendaraan kita atau Non subsidi???

ya kalau kedua jawabannya adalah negatif, hehehe… ya tentunya diskusi ttg pengurangan subsidi BBM akan seperti diskusi ada yg tahu rasanya bayg*n????

Tanggapan 5 – Prajudi S

Pak Munari

Saya setuju dengan Pak Munari untuk suatu perubahan ke yang lebih baik butuh pengorbanan dan tinggal goverment willingness yg di butuhkan karena ada istilah ‘ Memberi Batulah Kemudian Mengambil ‘

Tanggapan 6 – Aditytianto

Rekan2 Yth,

Sebenarnya saya melihat dari sisi pemerintah (kementrian ESDM), sudah sangat baik dengan diterbitkannya Permen no. 19 tahun 2010. Tentang alokasi gas untuk Transportasi. (terlampir adalah terjemahan bebas dari permen tersebut). Disitu di ungkapkan bahwa untuk Usaha Hulu, 40% dari hail gasnya harus DMO untuk transportasi, sedangkan untuk Usaha Hilir, 25% dari jumlah gas yang diniagakan DMO untuk transportasi (secara bertahap)

2 halaman terakhir bahkan sudah dirincikan berapa ‘porsi’ gas yang harus DMO untuk transportasi beserta perusahaan yang harus mengalokasikan gas tersebut beserta daerahnya, berdasarkan Usaha niaga Hilir. Hal ini membuktikan sebenarnya tinggal implementasinya yang harus didorong sekuat mungkin supaya para KKS dan gas trader di tingkat hilir, memang mematuhi Permen Tersebut.

Di Hal 1, juga terlihat bahwa premium bersubsidi pertamina yang nilainya 40,4 juta KL (ternyata setara dengan 3,6 BCFD gas) bandingkan dengan ekspor gas kita keluar negri yang mencapai 5,1 BCFD. artinya, kalau dengan alasan kita bisa jual lebih mahal gas ke luar negri, tapi di sisi lain kita tekor di subsidi…bukankah lebih baik kita pakai gas tersebut di dalam negeri ya?

Dan kebijakan ini, tidak usah jauh-jauh tentang pemerintah, tapi ada di KKS dan BPMigas sendiri (artinya tingkat pengambilan keputusannya juga saya yakin ada di kita-kita yang ada di milis ini). BPMigas sendiri dalam beberapa kesempatan selalu mengungkapkan bahwa prioritas gas di domestik adalah untuk Pupuk, listrik, baru Industri.

saya pribadi untuk pupuk dan listrik tidak ada komentar, karena ini berkaitan dengan rakyat kecil. Tapi bagaimana dengan ‘industri’ ? mana yang lebih penting dengan transportasi yang notabene penggunaannya juga selalu berkaitan dengan hajat hidup harian rakyat banyak?.

semoga sedikit sharing disini juga dapat membuka pandangan rekan-rekan bahwa masalah gas untuk transportasi sebenarnya bukan perkara industri hilir, tapi masalah alokasi industri Hulu.

Tanggapan 7 – Prajudi S

Rekan2 insan Migas

Melihat beberapa komentar yang ada pada dasarnya kita semua sdh satu presepsi bahwa kita ingin keluar dari himpitan masalah subsidi BBM yang memberatkan APBN pemerintah dan ujungnya adalah memberatkan rakyat.Dan mungkin sekarang dengan Komunitas ini kita dapat mendorong baik pemerintah , sektor hulu dan hilir utk duduk dan membuat strategi yang dapat di aplikasikan segera……amin.

Share This