Select Page

Services contract memiliki dua bagian besar. Bagian pertama adalah General Terms and Condition Contract, dimana bagian ini merupakan bagian standar kontrak (berdasarkan jenis servicesnya), yang mengatur hal-hal umum dari service tsb, seperti misalnya definition, interpretation, defective performance, contractor’s general obligation, suspension, dll. Legal aspek pada bagian ini sangatlah kental. Bagian kedua adalah Exhibit Contract, dimana bagian ini lebih banyak mengatur hal-hal spesifik yang berhubungan services itu sendiri dan juga managemen dari kontrak tersebut, misalnya administrasi dari kontrak (alamat, penanggung jawab dari kedua belah pihak), point of mob/demob, point of origin/return, scope of work, personnel and equipment, compansation and payment (disini dijelaskan tentang detil-detil pembayaran, mulai dari besarnya pembayaran untuk setiap services in detail), serta bagian lain yang mengatur soal insurace, HSE plan, export import, dan parameter-parameter penilaian untuk performance dari kontraktor.

Tanya – Triono Rahardjo

Hallo semua,

Sebetulnya pertanyaan ini khusus saya tujukan ke ahli-nya hukum dalam Milis tercinta ini. Tetapi saya yakin banyak rekan lain yang juga berminat terhadap masalah hukum.

Selain klausul ‘contract completion’ atau ‘warranty provisions’ dalam suatu perjanjian kerja, secara umum di setiap legal system biasanya disebutkan jangka waktu penyelesaian masalah ‘latent-defect’.

Pertanyaan saya, apakah dalam hukum Indonesia ada disebutkan masalah penyelesaian latent-defect tersebut ? Dan bila ada, berapa lama kah period of limitation tersebut ? Mohon juga di-share referensi yang dipakai.

Terimakasih dan salam,

Tanggapan 1 – adnanw

Pak Triono Yth,

1. Latent Defect: menurut Black’s Law artinya one which is not appeared to buyer by reasonable observation.

2. Menurut Hukum Indonesia adalah cacat tersembunyi. Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek, biasa disingkat BW) menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi.

3. Pasal 1507 BW; Dalam hal terjadi cacat tersembunyi maka pembeli
diberikan pilihan;

a.) Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (refund)

b.) Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

4. Tentang pertanyaan berapa lama si pembeli berhak mengklaim adanya cacat tersembunyi, Undang-Undang tidak memberikan batasan. Hanya menurut Prof Subekti,SH (Mantan Ketua Mahkamah Agung/Guru Besar Hukum Perdata-UI) klaim tersebut harus diajukan dalam waktu singkat, jika tidak maka dianggap meskipun ada cacat tersembunyi pembeli telah menerimanya.

Seberapa lamakan yang dimaksud singkat, Prof Subekti tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun pengalaman saya berpraktek hakim banyak menolak tuntutan cacat tersembunyi bila waktunya sudah lebih dari 3 bulan.Meskipun demikian tidak ada jaminan juga apakah yang dibawah 3 bulan akan dikabulkan. Kesimpulannya , tidak peraturan secara tegas perihal ini dan bila ada masalah hukum maka putusan akan sepenuhnya bergantung pada hakim yang memeriksa.

Sekian dulu.

Tanggapan 2 – triono.rahardjo

Pak Adnan Yth,

Terimakasih atas sharing bapak, sangat membantu untuk orang dengan latar belakang teknis seperti saya.

Apakah bapak bisa share mengenai sebab penolakan claim cacat tersembunyi tersebut, berdasarkan pengalaman bapak. Apakah melulu berdasarkan claim yang lebih dari 3 bulan atau, ada sebab teknis yang lain, misalnya tidak jelasnya cacat tersebut yang ternyata tidak dapat di justify berdasarkan keterangan para ahli.

Mengenai 3c perihal ganti rugi, seberapa jauh ganti rugi ini harus diberikan, kerugian apa saja yang harus di ganti, apakah kerugian tersebut sampai mencakup indirect damages (yang biasanya di exclude dari liabilities si penjual). Apakah pasal 1508 berlaku dalam hal ini (walaupun ada exclusion mengenai indirect damages dalam perjanjian kerja) ?

Tanggapan 3 – ‘Hatominuddin, Wirajaya’

Pak Triono,

Mengenai latent defect ini apakah juga diatur didalam Condition of Contract ?.

Oh ya Pak, kontrak-2 yang dipakai dalam Oil&Gas project selalu mengacu ke mana? apakah FIDIC or JTC (Joint Tribunal Contract) ? mohon pencerahannya.

Tanggapan 4 – triono.rahardjo

Pak Wirajaya,

Dari pengalaman saya mereview Terms and Conditions (TCs) dari beberapa oil companies di Indonesia, ada TCs yang menyinggung Latent Defect ada juga yang tidak.

Setahu saya FIDIC lebih mengarah ke buildings construction, saya sendiri tidak familiar, tetapi yang jelas mengarah ke standarisasi contract language tertentu. Biasanya oil companies punya TCs sendiri yang specific untuk lingkup kerja tertentu (EPIC atau FEED atau engineering services contract dsb).

Mudah2an membantu.

Tanggapan selengkapnya :

Share This