Select Page

Beberapa hari lalu kita lihat begitu bersemangat Wakil Menteri Energi Widjajono Partowidagdo menyosialisasikan hasrat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter atau 22 persen dari harga sekarang. Gayung bersambut dari sejumlah wakil rakyat di DPR. Alasan kenaikan ini, sebagaimana dalil sebelumnya, adalah untuk menekan anggaran subsidi. Solusinya, kata Wakil Menteri, hanya ada dua cara. Menaikkan harga atau mengurangi pasokan. Untuk sementara dia memilih kenaikan harga — namun Kementerian Keuangan menginginkan pembatasan. Dua rencana ini sebenarnya secara substansi tidak ada bedanya. Pembatasan pun akan membuat biaya membeli BBM lebih mahal, karena pembatasan akan berdampak pada kelangkaan.

Pembahasan – Bahri

Sebuah artikel di Yahoo news, mungkin rekan2 milister bisa memberi pendapat yang lain

Regulator BBM, Berkacalah!

Oleh Herry Gunawan | Newsroom Blog – Jum, 18 Nov 2011

Beberapa hari lalu kita lihat begitu bersemangat Wakil Menteri Energi Widjajono Partowidagdo menyosialisasikan hasrat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter atau 22 persen dari harga sekarang. Gayung bersambut dari sejumlah wakil rakyat di DPR.

Alasan kenaikan ini, sebagaimana dalil sebelumnya, adalah untuk menekan anggaran subsidi. Solusinya, kata Wakil Menteri, hanya ada dua cara. Menaikkan harga atau mengurangi pasokan. Untuk sementara dia memilih kenaikan harga — namun Kementerian Keuangan menginginkan pembatasan.

Dua rencana ini sebenarnya secara substansi tidak ada bedanya. Pembatasan pun akan membuat biaya membeli BBM lebih mahal, karena pembatasan akan berdampak pada kelangkaan.

Karena itu, sebelum salah satu keputusan diambil, alangkah bijak seandainya pemerintah mau mengeluarkan energi lebih untuk mengaudit biaya produksi. Kalau pendapatan dari minyak bisa naik gara-gara efisiensi setelah audit, siapa tahu kegelisahan Wakil Menteri Energi bisa diredam. Setelah itu baru langkah selanjutnya dipikirkan: perlu menaikkan harga, pembatasan, atau lainnya.

Patokan harga

Selama ini, harga bahan bakar bersubsidi menggunakan patokan harga minyak mentah rata-rata di Singapura atau MOPS ditambah dengan alpha atau biaya distribusi dan margin. Plus pajak. Biaya alpha ini perlu diaudit, karena besarannya bisa rasional bisa juga tidak. Jika ada inefisiensi, tekanan terhadap biaya ini bisa meringankan subsidi, selain sekadar menaikkan harga produknya.

Karena itu, untunglah DPR menolak usulan kementerian energi dan Pertamina yang menginginkan biaya alpha naik. Walau penolakan ini membuat Pertamina tampak sedih lantaran perusahaan plat merah itu merasa rugi jika keuntungannya terlalu kecil dari distribusi BBM bersubsidi.

‘Cost recovery’

Audit rumah sendiri oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian energi dan BP Migas, juga terkait dengan cost recovery atau biaya produksi (operasional) yang akan diganti oleh hasil penjualan. Dari tahun ke tahun, besarannya naik terus, sehingga menekan rasio antara pendapatan dan pengeluaran.

Dari data yang disadur kementerina energi, mengutip koleganya BP Migas, rasio pendapatan dengan ongkos produksi (cost recovery), terus turun sejak tahun 2006. Bahkan pada periode 2008 ke 2009, rasionya menurun hingga 34 persen, dari 5,8 menjadi 3,8. Hal ini berarti, laju kenaikan ongkos lebih tinggi atau lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan.

Karena itu, jatah pemerintah juga ikut turun, anggaran tertekan, subsidi pun disalahkan.

Apalagi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan periode 2010 menemukan adanya 17 kasus biaya tak layak namun dibebankan kepada cost recovery. Nilainya mencapai USD 66,47 juta. Kalau semuanya dibelikan bensin, kira-kira dapat 13 juta liter. Nah, apa kabar temuan ini?

Produksi minyak

Kemudian soal produksi minyak yang selalu di bawah. Bahkan Wakil Presiden Boediono terang-terangan menyampaikan kekecewaannya. Kalau ingat bulan Mei tahun ini, pada acara pertemuan Asosiasi Petroleum Indonesia (IPA), saat sambutan Wapres menegaskan, “Ada satu sektor yang membuat saya tidak terlalu senang, yaitu menyangkut kinerja sektor minyak bumi yang menurun.”

Salah satu hambatan produksi 1,2 juta barel per hari seperti disinyalir Wapres adalah unplanned shutdown. Dengan kata lain, ada perencanaan yang tidak matang dalam produksi sehingga mesin operasi harus berhenti sementara — dan bukan disebabkan bencana.

Seharusnya, dua alternatif yang disampaikan oleh Wakil Menteri Energi di atas, ditambah satu lagi. Tingkatkan efisiensi produksi, cegah terjadinya kebocoran, dan jangan terlalu menghitung komersial jika urusannya dengan rakyat. Jangan lupa, badan usaha milik negara dibentuk dengan misi yang melekat. Yakni misi sosial untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, para regulator yang terkait dengan BBM bersubsidi, sebaiknya menelisik rumah sendiri dulu sebelum menyalahkan rakyat yang kena tuding terlalu banyak makan subsidi. Berkacalah.

Semoga tidak ada lagi iklan para tokoh di media massa yang memberikan dukungan kenaikan BBM berbalut pengurangan subsidi. Kalau dukungan audit ongkos produksi, bolehlah.

Herry Gunawan jadi wartawan pada 1993 hingga awal 2008. Sempat jadi konsultan untuk kajian risiko berbisnis di Indonesia, kini kegiatannya riset, sekolah, serta menulis.

Tanggapan 1 – rio.hendiga@akersolutions

Di Batam sudah disediakan pangkalan BBM untuk solar non subidi, dan di pangkalan BBM yang lain dipasangin spanduk bertuliskan larangan badi truk-truk besar jenis-jenis tertentu untuk memakai BBM solar bersubsidi. Saya rasa ini langkah yang bagus untuk penerapan subsidi yang tepat seperti yang pernah saya koment waktu lalu soal langkanya solar di Batam karena salah sasaran subsidi. Tinggal bagaimana controllnya atas kebijakan ini, jika sukses makan tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan untuk jenis Premium.

Karena menurut pendapat saya percuma juga jika Premium subsidi dinaiikan harganya jika control di lapangan untuk penyaluran BBM bersubsidi tidak ada sama sekali. Saya lihat masih banyak sekali pemilik mobil mengendarai mobil mereka yang mewah-mewah berisikan 1 orang aja, mungkin ada baikknya juga di naikkan pajak mobil mewah harga 100 jt ke atas ( bagi saya mobil harga 100 jt udah mewah loh, apalagi isinya cuma 1 orang aja), kenaikan pajak itu ntuk menutupi subsidi BBM premium yang mereka pakai. Karena walaupun udah ada ajakan bahwa premium hanya untuk kalangan tidak mampu, tetap aja kok yang punya mobil harga 100 jt ke atas belinya tetep aja BBM Premium.

Selain itu Kenaikkan pajak mobil kan bisa memungkinkan untuk mengurangi kemacetan, pajak kendaraan umum bisa juga dinaikkan apalagi kendaraan umum tersebut keluaran tahun 2000an ke bawah,…makin boros pastinya. Karena menurut saya kalau pajak kendaraan umum dinaikkan, kemungkinan kenaikkan tarif penumpang lebih kecil dibandingkan dg apabila harga BBM dinaiikan. Nah kan bisa tuh alokasi dana hasil kenaikkan pajak dipakai untuk subsidi terif kereta api, bikin angkutan masal yang murah, untuk bayar lahan buat bikin jalur busway jadi ndak makan jalan yg udah ada…dll kan udah ada negara tetangga yg bisa jadi contohnya.

Tanggapan 2 – Indra Prasetyo

Setuju dengan artikel dibawah!!! Sebagai tambahan dari opini saya pribadi, selama ini pemerintah selalu mengatakan subsidi BBM salah arah dan dimanfaatkan oleh orang2 ‘kaya’ sementara orang ‘miskin’ justru sedikit sekali mengkonsumsi BBM bersubsidi. Masalahnya menurut saya adalah dengan cara pemerintah mengkategorikan orang ‘miskin’ (ala Biro Pusat Statistik), orang2 yang masuk kategori tsb, untuk hidup sehari2 aja sudah susah, boro2 bisa beli motor, makanya konsumsi BBM bersubsidi oleh orang ‘miskin’ sangat kecil. Nah, seorang buruh atau pekerja dengan gaji UMR, tinggal di rumah petak kontrakan dan punya motor untuk transportasi sehari2, masuk ke dalam kategori orang ‘kaya’ yang mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Apakah pemerintah juga sudah memikirkan efek domino dari kenaikan harga BBM? kenaikan harga BBM sudah pasti akan diikuti oleh kenaikan harga2 sembako (karena harga BBM-nya naik, ongkos transportasi sembako juga ikutan naik dan akhirnya harga sembakonya juga ikut2an naik). pada akhirnya orang2 ‘miskin’ akan terimbas juga dan ikut menderita akibat efek kenaikan harga BBM.

Yang pasti kalau subsidi BBM dihapus, yang akan tertawa lebar adalah pemilik pom bensin shell, petronas, total. Peduli apa mereka dengan penderitaan rakyat Indonesia. Mereka berani investasi besar2an dengan membangun pom bensin disana-sini pasti lah ada ‘sesuatu’ di balik itu.

Tanggapan 3 – Pandu Winarno

kalau dirunut2, salah 1 akarnya adalah ledakan populasi penduduk yang tidak berkualitas (headline Kompas beberapa hari lalu).

jadi, 2 Anak Lebih Baik.

Tanggapan 4 – ‘Praditya Wira S’

Sori pak Pandu, yg disorot kualitas kok solusinya ke kuantitas pak J…nanti bisa² semboyannya jadi 1 anak makin baik ato ga punya anak yg terbaik. Berapapun itu kita hanya bisa berusaha & berharap, yg menentukan Allah SWT.

Semestinya kualitas berarti bisa melalui pendidikan formal-informal dimulai dari keluarga sbg lingkup terkecil sampai dg lingkup yg lebih besar seperti sekolah, pengenalan thd norma kehidupan, hukum & peraturan yg intinya utk menimbulkan kesadaran supaya mau jadi pribadi yg berkualitas baik & terus meningkatkan kualitas baiknya. Kalo ga tumbuh kesadaran dari diri sendiri…perlu dicari cara lain (berarti muncul masalah baru J). Apa cara lainnya…??? Seandainya saya tau…

Yup pak, itu baru 1 cabang akar & namanya jg akar permasalahan pastinya bercabang & perlu dicari cabang nya & solusi utk cabang yg lain. ada berapa cabangnya, tugas siapa yg mencari akar & solusinya itu…wallahualambissawab…

Tanggapan 5 – prajudi71

Dari tulisan ini jelas bahwa pemerintah harus segera mencarikan bahan bakar alternatif supaya si lemah jangan sampai binasa dan yang kuat akan semakin menindas. Mungkin harus dilakukan secara estafet dan harus ada good will yang kuat dari pemerintah mau keluar dari situasi ini atau hanya omong doang.

1. Ciptakan sarana prasarana transportasi masal yang aman dan nyaman.

2. Mulailah menggunakan Gas khususnya utk transportasi (murah, efesien,ramah lingkungan dan tdk perlu subsidi)

3. Jgn membuat kebijakan yg tdk bisa di implementasikan di lapangan dan harus memihak kepada kepenting publik tanpa mengurangi unsur keekonomiannya.

Mudah2 dalam acara GoGas 5-7 dapat menghasilkan resolusi yang berarti utk mendorong keputusan politik yang tepat.

Tanggapan 6 – Swing man Player

Apa yang disampaikan penulis memang mengingatkan kita ,

sederhana sekali , BUMN memang di bentuk sebagai misi sosial untuk menciptakan
kesejahteraan rakyat , bukan untuk tujuan komersial belaka.

Tanggapan 7 – haditomo_irawan

Rekan2 milis yg saya hormati,

Indonesia adl negara kaya akan SDA berupa gas alam dan panas bumi.

Bagaimana jika konversi minyak tanah ke gas dpt dilanjutkan yaitu konversi BBM ke gas.
Langkah awal yaitu meminta prinsipal kendaraan bermotor di Indonesia harus memasang konversi kit utk BBM dan gas sekaligus utk kendaraan baru shg diharapkan kendaraan produk terbaru mulai aktif mengurangi produksi CO2 ke alam sekitarnya.
Pemerintah cq.Kementrian lingkungan hidup, kementrian ESDM dan kementerian Perdagangan dan industri mulai membuat Kepmen atau UU industri yg mendukung
pemakaian gas baik sifatnya CGN atau sejenisnya yg cocok dengan kendaraan yg diproduksi dimana didukung oleh pembangunan SPBG di lingkungan Jawa dan Bali shg efektif program konversi BBM ke BBG. Pemerintah memberikan insentif bagi pemilik Kend.Bermotor dgn umur kendraan > 10 sd 20 tahun untuk mendapatkan konversi kit utk penggunaan BBG.
Menurut saya langkah pemerintah utk mengganti beberapa Pump station di SPBU dgn mengalihkan dari Premium ke Non-Premium adlh langkah yg kurang tepat dan bijak.
Dengan banyakknya moda transportasi dari konsumsi BBM ke BBG maka اِ نْ
شَآ ءَ اللّهُ akan ada penekanan ongkos produksi bagi jalur distribusi barang karena penggunaan BBM menjadi lebih murah yaitu BBG.

Mungkin harga 1ltr BBG < 1ltr BBM Premium shg rakyat golongan UMR dan miskin dapat menikmati hasil kemerdekaan ini dan pemerintah tdk harus melakukan subsidi yg memusingkan setiap penyusunan APBN.

Marilah bapak2 dibidang sektor ESDM, KLH dan Perdag.& Industri dapat mengusulkan hal2 ini kepada Pemerintah cq.Presiden RI demi kelangsungan hidup rakyat golongan UMR dan Miskin. BBM dkhususkan bagi rakyat gol.kaya dengan penghasilan > USD 2K/month dan dapat dilakukan dengan memulai penggunaan Gaz Card Mandiri shg memudahkan transaksi bagi golongan kaya tadi.

Rakyat tetap dpt menentukan pilihannya tanpa merasakan dipaksa memilih Pertamax, shell Super atau sejenisnya.

Tanggapan 8 – ‘pagaralam_ind’

Pak Haditomo,

Wah Pak….kalau SPBG nya cuma dibangun dilingkungan Jawa dan Bali, maka kami-kami yg dari luar Jawa dan Bali atau yg tinggal di Jawa mau pulang kampung bawa mobil susah dong pake mobil dg bahan bakar gas karena tidak ada SPBG dan ini merusak rasa keadilan boss. Indonesia kan belum berubah masih dari Sabang sampai Marauke bukan hanya Jawa dan Bali.

Tanggapan 9 – ‘Rahmat Widarbo’

Bapak2,

Mau urun rembug. Ada satu teknologi mutakhir yg sdg berkembang skrg, yaitu GTL (gas-to-liquid) refinery. Yg plg baru ada di Qatar (Pearl GTL). Plant ini, intiny memproses natural gas shg bs menjadi gasoline, solar, avtur, dll (bukan LNG), shg lgs bs dipakai utk kendaraan, industri, dll seperti BBM biasa. Mengapa Indonesia tdk mulai utk membangun plant sprt ini y? Krn sprt yg sdh diketahui, produksi crude oil terus turun, sedangkan gas cenderung naik. Mungkin para pembuat kebijakan bs mempertimbangkan teknologi ini, dihitung2 biayany disbanding memasang converter kit di setiap kendaraan utk CNG. Mungkin rekan2 proses engineer lbh th ttg proses2 di GTL plant ini, mohon pencerahan.

Tanggapan 10 – Taufiq Firmansyah

Pak Rahmat,

Teknologi gas-to-liquid bukanlah teknologi mutakhir dalam artian baru
dan berkembangnya juga sudah cukup lama. Sekarang tinggal maturity teknologinya saja.

Basisnya adalah proses Fischer-Tropsch yang dikembangkan oleh ilmuwan2 Jerman pada
masa NAZI dulu circa 1920an untuk mencukupi kebutuhan fuel mereka selama Perang Dunia 2.
Biasanya proses ini di-cascade dengan proses coal gasification yang secara keseluruhan
menghasilkan coal-to-liquid fuel.

Pemimpin teknologi ini adalah Sasol, sebuah perusahaan Afrika Selatan yang juga mengembang- kan teknologi secara komersial ini sejak 1955 sewaktu mereka diembargo oleh negara2 lain akibat politik apartheid.

Entah kenapa teknologi biasanya berkembang pesat kalau kondisi kepepet (diembargo, perang, dll)

Di plant Sasol di Sasolburg yg yang saya sempat lihat malah tidak hanya memproduksi fuel
tapi sudah sampai polymer. Sasol adalah perusahaan yang paling banyak mempekerjakan PhD di belahan bumi selatan (termasuk dibandingkan dengan Australian dan New Zealand).

Setahu saya di Indonesia yang mengembangkan teknologi coal gasification salah satunya
adalah Tekmira-nya Kementrian ESDM. Tapi saya kurang tahu apakah juga secara komplit
mengembangkan lisensi proses untuk GTL. CMIIW

Tanggapan 11 – ‘Rahmat Widarbo’

Pak Taufiq,

Terima kasih pak utk pencerahanny. Sy bc dr bbrp literatur, cost utk membangun plant ini lebih murah dr LNG, keuntunganny lebih tinggi, reservoir gas yg diperlukan jg lbh kecil drpd LNG, mslh cr pembeli? Sy pikir jauh lbh mudah drpd LNG (contoh Tangguh: susah2 cr pembeli, eh hrgny dibanting lg). Trus knp kok semua negara berlomba2 bikin LNG y? Knp GTL msh sdkt bgt yg bikin? Apa teknologiny blm proven sampai skrg?
Maaf banyak bertanya.

Tanggapan 12 – ‘pagaralam_ind’

Pak Rahmat,

Bisa jadi di Qatar dalam satu area ada integrated process nya, ada GTL (Plant yg memprocess gas jadi liquid), kemudian ada Plant yg memprocess fraksi berat nya menjadi gasoline, solar maupun avtur. Tergantung komposisi gas yg datang dari sumur-sumur, di Plant C1, C2, C3, dan C4 dipisahkan dan di jadi liquid kemudian C5+ nya diprocess lagi menjadi gasoline, avtur maupun solar. Saya kira tidak terlalu mutakhir hanya di buat integrated Plants saja.

Demikian pendapat saya, maaf kalau ada yg keliru.

Tanggapan 13 – haditomo_irawan

Rekan Alam,

Maksud saya utk Jawa dan Bali subsidi BBM sdh sangat riskan sekali jadi bertahap akan dilakukan ke wilayah Indonesia lainnya selain di Jawa dan Bali.
Bahkan saat saya dinas diluar jakarta saja utk wilayah kaltim sulit sekali mendapatkan Pertamax apalagi produk Shell, Total dan Petronas.
Kecuali wilayah selain Jawa dan Bali pemakaian supply BBM selalu diatas kuota maka perlu sekali menjadi prioritas diadakannya konversi BBM ke Pemakaian Gas setara dgn CNG.

Tanggapan 14 – Aditytianto

kalau saya ce4rmati tulisan Mas Henry ini sebenarnya membahas 2 hal yang berbeda…

1. Subsidi BBM, dalam pola pikir pemerintah (CMIIW), sepertinya bukan ke arah revenue/pendapatan negara. sudah tidak ada alasan keekonomian yang logic yang dipertahankan oleh pemerintah dalam mempertahankan kebijakan yang satu ini. ini murni kebijakan politik (yg konon katanya, kalau dihilangkan tiba-tiba, akan menimbulkan gejolak dimana-mana, dan kita tidak punya tipikal risk-taker leader yang mau/mampu untuk menghandle chaos tersebut).

Saya sepakat dengan Pak Prajudi bahwa penggunaan energi alternatif (misal gas) atau energi terbarukan yang lain, baik itu untuk sektor transportasi ataupun industri yang lain, memang sudah waktunya untuk diseriusi. Dari sisi penguasaan teknologi, pasokan SDA, dll – pun, sebenarnya poin-poin penting untuk beralih ke gas sudah dimiliki, Jumlah produksi gas total kita mencapai 9 BCFD (domestik 3,9 BCFD dan ekspor 5,1 BCFD). Konsumsi premium bersubsidi yang 21,34 jt KL/tahun, itu hanya sekitar 1,9 BCFD. Itu artinya, jika kita mau ‘menyisihkan sedikit saja dari yang kita ekspor untuk sektor transportasi, maka gas kita masih cukup. kadang ada pihak yang mendiskreditkan sektor transportasi (karena harga jual gasnya dipaksa lebih rendah) daripada gas dijual ke sektor industri. Namun perlu diiingat bahwa seharusnya benchmarking harganya tidak dilevel harga premium bersubsidi seperti sekarang ini, tapi harusnya potensial penghematan dibandingkan dengan berapa harga keekonomian premium / BBM subsidi sesungguhnya saat ini.

2. Cost recovery yang digugat di BPMIGAS, kalau memang diduga ada penyimpangan, memang sudah seharusnya diaudit, toh kita punya banyak lembaga auditor keuangan. Tapi andaikata sekarang cos recovery turun, yang artinya revenue pemerintah naik. Secara riil pemerintah akan mengalokasikan dana-dana tersebut untuk sektor pembangunan yang lain. Karena memang kontribusi minyak ini memang dijadikan untuk asupan APBN kita. Jadi saya pesimis kalau kita sedang mendiskusikan BBM lalu disangkut pautkan dengan costrecovery dsb, arahnya bukan ke arah sektor transportasi.

just my 2 cents..