Select Page

Untuk Rakyat???

Untuk Rakyat melalui perusahaan milik negara begitu?

Yang paling simple adalah semua “Blok Minyak/Gas” yang habis masa kontraknya langsung dikembalikan ke Negara. Pengelolanya? Perankan PERTAMINA.

Dan bisa bekerja sama dengan BUMD sebagai Participant Interest.

BUMD punya uang untuk investasi? Jawabnya tidak. Dengan proses tender BUMD mencari investor.

Pemegang Blok lama tertarik untuk meneruskan? Berembuglah dengan Pertamina membicarakan bisnisnya secara WIN WIN.

Ayo dong semangat dukung PERTAMINA.!!!!!


Pembahasan – pudjo sunarno


All,

Untuk Rakyat???

Untuk Rakyat melalui perusahaan milik negara begitu?

Yang paling simple adalah semua “Blok Minyak/Gas” yang habis masa kontraknya langsung dikembalikan ke Negara. Pengelolanya? Perankan PERTAMINA.

Dan bisa bekerja sama dengan BUMD sebagai Participant Interest.

BUMD punya uang untuk investasi? Jawabnya tidak. Dengan proses tender BUMD mencari investor.

Pemegang Blok lama tertarik untuk meneruskan? Berembuglah dengan Pertamina membicarakan bisnisnya secara WIN WIN.

Ayo dong semangat dukung PERTAMINA.!!!!!


Tanggapan 1 – yuliwanto


BUMD bisa menggandeng perbankan, asalkan bisnis plan nya jelas dan menguntungkan.


Tanggapan 2 – obank b_yudistira

Maaf bapak2/mas2/mba2/ibu2 sekalian.
Karena diskusinya menarik saya juga Ingin menyampaikan opini saya. Kebetulan saya sendiri pegawai Total dan sudah sepuluh tahun bersama total.

Sebagai sesama anak bangsa, saya tidak keberatan sama sekali ttg siapa yg
mengelola blok mahakam nantinya. Yang terpenting itu adalah yg terbaik dan
memberikan kontribusi yg real thd negara. Jangan sampai setelah dikelola oleh lokal tetapi (Maaf) uangnya amblas dan tidak ada kontribusinya sama sekali.

Memang kalau Melihat manisnya saja, siapa pun akan tergiur untuk mengambil alih.
Tetapi juga hrs berpikir seimbang mengebai pahitnya juga:
– misalnya capex yg hrs ditanggung untuk melakukan drilling baik itu dalam
wacana explorasi maupun meningkatkan produksi, kalau dry apa tdk sayang yang negara melayang?
– kompleksitas lapangan dgn segenap intensitas operainya: saat ini hampir rata2 100 wells di drill setiap tahun dgn rig yg beroperasi antara 9 sampai 10 rig di tambah jumlah well yang mencapai Lebih Dari 400 wells yg masih di produksi.
Belum lagi dgn masalah unconsolidated sand yg dpt menimbulkan masalah di surface facilities sehingga hrs di limit produksinya, terus juga dgn well service operation yg sangat intense u/ menjaga produksi (additional perforation, offloading operation u/ well yg sensitif dan mati). Pertanyaan apakah lokal sudah mampu menghandle hal tersebut. Saat ini saja, dgn drilling 100 well per tahun saja kita msh struggling untuk bisa mempertahankan produksi yg terus menurun. Saya takut jangan2 setelah dikelola lokal produksinya lebih anjlok dan justru merugikan kepentingan nasional.

Mengenai drilling cost kok sepertinya kegedean ya, setahu saya kisarannya di 3-5jt dolar tuh (kebanyakan kita nge-drill di swamp area). Harga 25-30jt mungkin u/ north sea. Bahkan untuk north sea yg bisa mencapai 100jt dollar u/ HPHT.

Mengenai expat, memang betul total banyak expatnya tetapi total juga paling banyak mengirim orang lokal ke luar (hampir 100 orang yg skrg lg expatriasi). Kebetulan saya sendiri sdg expatriasi dan expatriasi saya adalah swab jadi bukan cost dari negara tetapi host country yg betul2 membayar upah saya. Expatriasi sangat banyak manfaatnya terutama Untuk membuka wawasan dan exposure thd technology baru: sebagai contoh adalah teknologi subsea separation dan subsea compressor yg mungkin belum Ada di indonesia. Sementara di sini total menjadi
pioneer Untuk mengaplikasikan teknologi ini dan sebagai pegawai total saya mendapat kesempatan Untuk Mengenal lbh dlm teknologi ini.

Mengenai mark-up biaya, saya rasa total tdk seperti perusahaan yg lain dimana mark-up dilakukan dimana2. Kita memberikan budget yg wajar plus contingency.
Bahkan pernah suatu ketika kita memiliki project besar untuk sub- surface, biaya yg diajukan sangat wajar plus contingency. Naming ketika diajukan ke BP Migas, mungkin karena mereka menyangka kita seperti perusahaan yg lain, mereka minta pemotongan budget yg sangat besar melebihi contingency. Walhasil ketika tender, tawaran jauh Lebih tinggi dari budget yg diapproved Dan project pun tidak bisa dilakukan. Pada akhirnya BP Migas sendiri yg melakukan revisi karena kalau tidak bisa mempengaruhi produksi.

Mengenai safety, saya tidak banyak komentar karena multinasional company sangat concern Mengenai safety LTI objective yg di set sangatlah rendah Dan semakin tahun semakin rendah yg artinya kita sangat menghargai nyawa manusia.

Pada akhirnya semua itu hrs dilihat secara berimbang, baik buruknya, pahit
manisnya, keinginan vs kemampuan. Yang terpenting adalah yang terbaik Untuk negara.

Maaf kalau Ada salah2 kata.


Tanggapan 3 – Sucahyo Wahyu Pratomo


Dear Pak Yudistira,

Saya kira argumen Anda baik-baik saja sbg pegawai Total untk JOB Security. Ttg teknolologi dan operasional bagi anak bangsa sdh mampu. Dimana Pertamina PHE telah bisa menaikan produksi dari EX BP ONWJ dan Ex Kodeco dng suksess. Be positive and optimis jika PHE yg ambil alih dibawah Pak Dr Salis dan ibu Karen Agustina.


Tanggapan 4 – b_yudistira


Maaf Mengenai job security itu bukanlah alasan saya untuk berkomentar. Justru kalau di ambil alih pertamina saya pribadi sangat diuntungkan karena selain mendapatkan golden shake hand, saya juga tdk Akan susah untuk cari pekerjaan di tempat lain dgn pengalaman yg di dapat dari total terlebih lagi dgn pengalaman expatriasi saya saat ini atau Bahkan total Akan menjadikan saya international staff. Saya bukanlah orang yg opportunist hanya mementingkan kepentingan pribadi.
Kalau saya mau skrg pun saya bisa dgn mudah pindah perusahaan Dan menjadi
international staff tapi sekali lagi bukanlah opportunist, saya prefer u/ pulang ke tanah air di mana bisa mengaplikasikan pengalaman yang di dapat.
Mengenai rejeki insya Allah saya tidak pernah takut karena yg Mahakuasa yg maha mengatur.


Saya teringat acara metro tv tadi malam di mana dinyatakan Bahwa 90% Migas
dikuasai asing Dan pihak pertamina meminta pemerintah untuk Lebih adil Dan
diberikan kesempatan yg sama dgn asing dlm mengelola lapangan Migas. Yg menarik adalah komentar dari wamen yg saya tahu betul beliau sudah banyak malam garam dlm bidang Migas Dan juga sudah sering menjadi konsultan. Komentar beliau adalah selama ini pemerintah sudah pro pertamina dgn memberikan privillage share 40% compared ke perusahaan asing yang hanya 15% untuk oil field Dan 30% untuk gas field Jadi kalau mau disama ratakan artinya pemerintah ngga pro pertamina.
Di lain pihak seorang anggota DPR “wakil rakyat” menyatakan Bahwa mungkin Ada kepentingan pihak2 lain untuk mengambil blok mahakam terutama menjelang pemilu. Dia juga menyatakan Bahwa Dari technical mungkin tdk ada masalah untuk pertamina untuk mengelola blok mahakam tetapi yg dia khawatirkan adalah management pengelolaan dana. Beliau melanjutkan bahwa pertamina pertamina hrs mampu menunjukkan Hal ini sehingga mendapat dukungan Dari semua pihak. Beliau menyatakan untuk saat ini Akan untuk membuktikan Hal itu kecuali kalau pemimpin pertamina adalah Abraham samad. Maaf ini bukan saya yang ngomong tapi bapak Wakil rakyat.


Saya rasa komentar beliau beralasan terutama ketika menilik Bahwa yg diributkan ini adalah 15 – 30% padahal yang 70-85% sudah dipastikan untuk negara. Kalau seandainya Jadi diakuisisi, mungkin 15 – 30% bisa kembali ke tanah air karena pertamina yg mengelola tapi apakah kita yakin Bahwa yang 70-85% akan masuk negara?


Jangan sampai yg niatnya baik untuk rakyat tetapi justru ditunggangi Dan hanya segelintir orang yang menikmatinya.


Tanggapan 5 – muhammad ayyub


Idem dengan Pak Bambang (Obenk), menurut saya yang cukup telibat dengan produksi dan reserve Blok Mahakam, terutama Tunu….
saya awali dengan poin berikut…..

1] kalo saya Total, dengan kondisi decline yang gila2an dan field yang sudah sangat mature, maka logikanya dengan kecerdasan saya bisalah saya upah seorang eks aktivis yang punya massa, bukan sekedar M Batubara, buat koar2 tentang Mahakam, biar harga naik  —–> conspiracy theory


sekarang, siapa ‘sponsor’nya?
a) murni, demi rakyat, subhanallah hari gini kalo ada semoga Tuhan terima

b) seperti di socmed, ARB Golkar, jelas perlu check and recheck…

c) investor seperti yang dibilang Awang Faroek Gubernur Kaltim, karena
ujung2nya investor Kaltim dan Kukar sami mawon, dan koneksi ke ARB masih bisadicek juga

d) Total/Asing, buat naikin harga/kompensasi…..reserve tinggal dikit
dibilang 50%….harga gas turun tajam dibilang tinggi, lagian harga gasbased onlong term contract commitment, bukan spot market

2] Exxon di Cepu yang minyak harusnya yang lebih disorot karena semua orang jugatahu, harga dan vitalitas minyak >>> gas, kenapa ga demo aja soal Exxon?

3] Sebagai anak bangsa menurut saya biarkanlah Total lanjut di Mahakam, pengalaman dia yang 45 mengelola Mahakam tentunya layak dipertimbangkan, nah soal Natuna yang Pertamina jadi operator itu langkah yang betul, jangan sampai nanti karena fokus Mahakam yang udah mau habis, Natuna yang seger Pertamina malah ngehek…..

4] Solusinya kalau kita ingin semua income yang berasal dari pengurasan sumber daya alam ini dinikmati oleh rakyat, maka dukunglah KPK, ICW atau lembaga lain yang jujur dan berintegritas, bebas dari muatan politik —-> begitu idealnya

Nah ini 7 poin komen saya yang sudah pernah saya sampaikan….

1) Saya tahu persis decline di semua field kecuali Sisi Nubi, yang bukan PSC Mahakam, dan susahnya cari gas dengan perfo maupun drill, dengan 12 e-lines dan 10 rigs, dan tiap tahun Total keluar sekitar 2 Milyar USD buat melawan decline ini…


2) Bapak tau persis kalo soal reserves dan produksi saya cukup terlibat, jadi kalo saya bilang reserves Mahakam tinggal 25% bukan kaya P Marwan bilang 50%, mau percaya yang mana?
 
3) Hampir semua pegawai Indonesia di Total tidak diragukan lagi nasionalismenya, semua kerja keras sangat dipahami untuk kontribusi APBN yang kami taunya untuk rakyat/pembangunan, yang dari sektor Migas Total tetap kontributor yang terbesar….

soal expat? saat ini Total Indonesie ada 140 asing versus ratusan ribu lokal, bandingkan dengan Exxon yang bule > lokal, tapi ga pernah disinggung-singgung…?
 
4) Siapkah Pertamina siapkan sekitar 2 milyar USD pertahun untuk cegah decline
produksi? Setau saya kalo benar tuduhan korupsi ICW cs ke Pertamina yang Rp 49 trilyun / tahun dan ke Petral, anak perusahaan importir BBM tunggal yang diSingapore, yang Rp 54 trilyun/ tahun….seharusnya punya lah dia dana…

 
5) Soal Perusda, AFI Gub Kaltim setuju 60% Kukar, 40% Kaltim (dari yang 10% Perusda)…..gosipnya investor Perusda ini sama dengan sponsor Pak Marwan Batubara, wallahu a’lam…..namun kasian mereka, taunya Migas banyak duit, mengeruk keuntungan terus…dan namanya investasi kudu ‘siap rugi’….ketikadijelaskan untuk sumur eksplorasi, yang either ‘gain’ or ‘pain’, dan bisa 100 juta dollar/sumur explo ilang gitu aja, mangap dia…kasian….apa Perusda ini ada politik Pilgub Kaltim 2013 juga? wallahu a’lam

6) Pertamina operator Mahakam, justru karena saya nasionalis, dan tau bahwa sussaaahhh banget cari gas sekarang, ga tega kalo negara via Pertamina ‘bisa dibangkrutkan’ politisasi Mahakam ini….

7) Sejak awal kontrak Mahakam, di state bahwa split GOI:Kontraktor adalah
85:15…berikutnya setau saya ketika ada Cost Recovery split real bisa ke 70:30, sehingga kami karyawan pun taunya (pembandingan dengan PSC di afiliate lain)setelah split dengan Inpex, TEPI dapet 12-an persen, jauh di bawah Nigeria, Angola dan filial lain secara ‘profit’…hanya, operasi di Mahakam yang kompleks adalah (setau saya lagi) lebih ke ‘pembelajaran’ handle complex field operation….yang saya tanyakan kenapa P Marwan cs. ga sekalian ngulik-ngulik yang selama ini jatah Pemerintah RI yang setau saya kudunya 70% selama puluhan tahun, apa benar ‘semuanya untuk rakyat’?
 
Bagaimana bila Mahakam ganti operator, ternyata yang ‘masuk ke rakyat’ lebihsedikit?’
 
(Jaman Pak Harto guyonnya korupsi hanya kroni…..jaman setelahnya korupsi semua sektor di bawah meja….. jaman setelahnya lagi, yang ga kebagian jatah mejanya pulak yang dikorup….)

Wallahu a’lam

Politik memang bisa sangat kejam, kasian rakyat tak berdosa….


Tanggapan 6 – hasanuddin_inspector


Duh pak Ayyub,

1/ apa bener TEPI keluar sampe USD 2milyar per taun utk melawan decline produksi? >> gede banget yak, 1/3an dari nilai proyek IDD itu (atau mungkin ‘cuma’ 200jt kali pak – typo?)

2/ apa bener di TEPI 140 expat vs ratusan ribu? >> skalanya ribuan saja mungkin?

Btw, terlepas dari kedua catatan tsb diatas, saya (sebagai org luar yg ga tau persis kondisi dilapangan PSC Mahakam) sepakat dengan anda bhw indikasi politis sangat kental dalam issue ini. Maklumlah jelang Pemilu/Pilpres 2014, jadi sampe2 perlu nuntut bates tanggal 31 Desember 2012 (maunya) harus sudah keluar PP dari Presiden.

Dari 2013 sampe 2017, seingat saya ada 13 (atau 17 ya?) blok migas yang akan habis masa kerja sama kontraknya. Kenapa cuma Mahakam yang diramein? Kenapa ga di petisi-in tuh blok-blok yang lain?

Pendapat saya pribadi, mau PTM (PHE atau EP) atau TEPI atau another new entity yang akan mengelola blok Mahakam sih ga ada masalah. Cuma mbok ya memahami regulasinya bagaimana (khususnya Undang Undang) yang berlaku. UU nya sudah jelas, bagaimana ketentuannya. Kontrak kerja sama (eksisting) yang sudah habis masa berlakunya akan dikembalikan ke negara/pemerintah. Kita tunggulah nanti pemerintahnya akan mengextend TEPI atau gak? Yang sudah jelas bisa diminta oleh PTM adalah blok baru, bisa ga pake tender2an segala (bukan lobang janda kata om d’Art…hehe). Silakan dipilih sesukanya sesuai kemampuan (sambil nyiapin resource buat Natuna D yang katanya mau onstream 2018an).

Di kerjaan sehari2 kan kita nyaris selalu ngikut tuh (fully comply malah) dengan API, ASME, DNV, ISO, dll tuh. Masak ngikut UU (Migas) kok ga mau ya? Mbok ya jangan pada inkonstitusional (apalagi ‘ditunggangi’) jelang 2014. Semua ada koridor konstitusi yang harus diikuti.


Tanggapan 7 – Dirman Artib


Setelah membaca komentar cerdas kawan2 veteran Proefesional Mahakam
yg berseberangan dgn kubu petisi politiknya Marwan, maka ada lagu yg populer di tahun 2007 :

 
“O …o..kamu ketahuan, pacaran lagi, dengan si dia teman baik ku”.
 
 (Saya udah bisa konsentrasi kpd pekerjaan skrg, maklum 2 bulan menjelang tutup buku hrs genjot abiiiis)


Tanggapan 8 – Rovicky Dwi Putrohari


Mas Dirman,
Apakah anda bersedia untuk menjadi panelis dalam diskusi panel IAGI atau  migas imdonesia ?
Terutama untuk menyarakan yg berseberangan dengan kubu petisi.
Paling tidak suaranya akan lebih terdengar dan supaya seimbang.
 Gimana ?


Tanggapan 9 – Elwin Rachmat

Saya tidak melihat sesuatu yang sangat kritis di Blok Mahakam yang cadangan tersisanya akan kurang dari 2 TCF ( cadangan yang dapat diproduksikan akan jauh lebih kecil lagi). Dalam suasana memanas seperti sekarang ini, saya cenderung KMI tidak terpancing di dalam kekeruhan yang penuh dengan rekayasa. Pendukung Petisi kelihatannya ingin mencuri start saja dengan dukungan data dan analisa yang sangat lemah. Saya kira sebaiknya KMI dan IAGI tidak berubah dari organisasi profesi menjadi organisasi massa yang larut dalam hiruk pikuk politik. Sebaliknya sayapun tidak ingin mempengaruhi IAGI. Saya berpendapat bila IAGI bisa menghitung kembali cadangan dan keekonomian blok Mahakam, hasilnya tentu akan lebih rinci Dan teliti dari pada KMI.
Bisa dibilang di KMI saya hanya sendirian (padahal saya adalah PE Dan bukan Geologist), sedangkan IAGI adalah gudangnya eksplorer.

Sementara itu kalau saya boleh usul, fokus kita (KMI dan IAGI) lebih baik ditujukan pada East Natuna yang memiliki cadangan original sebesar 46 TCF (terbesar di dunia?). Sedikit kekeliruan di East Natuna Akan fatal dampaknya sampai setengah atau 1 abad ke depan.
Keputusan tentang East Natuna harus dibuat tahun ini juga, sementara Mahakam masih dapat menunggu sampai suasana tidak emosional Dan semua pihak bisa rasional.


Tanggapan 10 – Administrator Milis Migas

Mas RDP

Setuju jika IAGI akan membuat Forum dimaksud dan pastinya KMI dan MMI akan support untuk mendapatkan masukan2 yang bermanfaat bagi bangsa ini.
Sekarang tinggal waktunya Uda Dirman mungkin disesuaikan dengan waktu liburnya.

Sambil menunggu boleh mas RDP Posting mengenai hal hal yang menarik mengenai Deepwater dan Offshore krn sudah ada Moderator KBK yang ke 41 pasti akan jadi meriah milis kita.Hari minggu kemarin saat Golf Tournament akan kita launch KBK Deepwater Off Shore tapi mas RDP berhalangan hadir nanti kita carikan waktunya ya.


Tanggapan 11 – Syadli


Pak Dhe, Pak Herry,

Ditunggu acara diskusi panelnya, mudah2an pejabat2 yg terkait bisa ikutan hadir. Dan kalau boleh saran supaya Pak Aussie Gautama diundang berhubung beliau adalah mantan VP Resevoir di Total yg tau benar tentang potensi dan situasi di blok mahakam (mudah2an waktu beliau bisa cocok dengan acara ini).

Dan seperti kata Pak Elwin, kita harus focus ke masalah ketahanan energi, blok mahakam itu punya potensi yg cukup besar dan sekarang saat yg kritis untuk mengambil keputusan. Mudah2an diskusi ini bisa jadi masukan yg berharga buat pejabat yg terkait. Bravo IAGI, KMI dan MMI..


Tanggapan 12 – Administrator Milis Migas


Mas Syadli

Terimakasih atas sarannya nanti mas RDP yang akan putuskan bagaimana baiknya. Mengundang teman2 kita di Overseas itu karena memiliki sudut pandang yang berbeda, tidak punya kepentingan apa2 semata mata karena aspek profesinalisme dan pertimbangan kepentingan Nasional yang lebih rasional dari sudut pandang mereka yang diluar sana.
Pak Aussie Gautama boleh juga karena pengalaman beliau yg mumpuni selama ini nanti Pak Elwin Mantan Ketua KMI bisa hubungi beliau. Posisi beliau saat ini di BPMIGAS.

Memang perlu kepala dingin membahas isue sensitif ini tapi kita di milis tetap dalam koridor saling menghormati berbagai silang pendapat ini.


Tanggapan 13 – firdauzihata


Pak Heri,
Untuk tambahan diskusi, terlampir klarifikasi pak wamen di milis sebelah yang menurut saya sangat jelas dan menggambarkan pemahaman beliau yang komprehensif terhadap ketahanan energi. Terima kasih


Dari : Hendrazid

Berikut terlampir clarification dari mas RRR yang di posting dimilis sebelah.
Semoga membantu dlm perolehan informasi yang seimbang.
Salam semangat.

Hendrazid

> —–Original Message—–
> From: Rudi Rubiandinil <
rrratm_2009@yahoo.co.id>
> Sender:
TM-ITB-Bandung@yahoogroups.com> Date: Sun, 21 Oct 2012 00:28:51
> To: <
TM-ITB-Bandung@yahoogroups.com>
> Reply-To:
TM-ITB-Bandung@yahoogroups.com> Subject: [TM-ITB-Bandung] Blok Mahakam vs Blok East Natuna

Temens,

Saya baru pulang dari Kuwait, trus berdiskusi di ISNU (8katan Sarjana Nahdatul Ulama), sore sampai malam harus berhadapan dengan DPR pula.

Kembali Detikcom membuat sensasi, tidak mudah untuk bersabar, sangat mudah untuk mencaci.
Saya jelaskan sbb.:

1. Tidak ada sedikitpun dalam diksusi di ISNU tersebut yang berbau Blok Mahakam, para panelis, baik itu DPR, PGN, dll berbicara atas dasar fakta, bukan eforia atau emosi atau popularitas, karena mereka adalah sarjana, yang benar-benar sarjana. dan saya tidak melihat “barisan sakit hati” dalam jajaran peserta dan panelis yang berdiskusi.

2. Mereka akan membuat buku yang komprehensip tentang pengelolaan energi dan sumberdaya alam. dan buku tersebut akan disampaikan pada DPR, Pemerintah, dan seluruh komponen bangsa.

3. Didalam cerita saya tentang pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan SDA terutama yang beresiko saat eksplorasinya, maka keterlibatan asing bukan hal baru, dan justru KKKS sejak jaman ORLA + ORBA telah menghasilkan cadangan migas yang signifikan dan bisa kita nikmati sampai saat ini.
Kemudian pendapatannya yang sekitar 62% dinikmati
bangsa Indonesia sejak REPELITA 1-5 dan berlanjut ke jaman Reformasi saat ini, jadi kita berkewajiban mencari cadangan migas baru yang signifikan dengan juga bekerjasama dan berkolaborasi dengan siapapun yang memiliki cukup modal dan punya keberanian untuk berhadapan dengan resiko. Oleh karena itu kita mengundang investor, yang sampai saat masih terus eksis, baik asing maupun domestik.


4. Cerita no.(3) tersebut sudah lebih dari 20 tahun saya ulang-ulang di acara training-training, kuliah, seminar-seminar, sosialisasi ke daerah-daerah.

Namun tidak ada masalah dan sering para pimpinan daerah berubah mendukung industri migas yang sebelumnya sinis dan berusaha mengusir para investor tersebut dari daerahnya.

5. Karena isu Blok mahakam sedang memanas, dan munculnya “petisi”, bukan hanya usul, bukan pula buku ilmiah, maka munculah cerita yang digabung dari berbagai arah tersebut menjadi cerita yang sensasional dengan judul yang sangat seksi.

Jadi, para ATM yang juga sarjana, silahkan mencerna dengan bijak.

Mengenai Blok Mahakam, Saya sudah berusaha memberi masukan melalui ketua ATM dengan penuh kepercayaan yang tinggi, karena kepedulian saya sebagai sesama ATM bukan sebagai wamen, bukan pula sebagai dosen.

Silahkan simak kembali email Ki Lurah tanggal 16 oktober 2012 jam 19.53, sebagai paste SMS saya dari kuwait. saya lakukan walaupun dari jauh hanya karena kepedulian saya kepada ATM agar tetap terhormat di depan masyarakat yang juga banyak yang sudah berpendidikan tinggi, jangan terbawa arus eforia Gaya LSM di luaran.

Selanjutnya saya tidak mau banyak terlibat dulu dalam kasus blok mahakam yang belum akan diputuskan dalam waktu dekat, bisa saja tahun depan atau tahun lusa, karena ada yang sangat urgent yang sedang saya hadapi sebagai wamen yaitu blok EAST NATUNA.

Jangan kita teralihkan perhatian kita mengutak-atik blok mahakam yang pada tahun 2017 nanti hanya tinggal kurang dari 2 TSCF cadangan gas dengan tingkat produksi sekitar 300 MMSCFD. Bandingkan dengan ARUN yang akan berakhir tahun 2018 yang memiliki sisa cadangan sekitar 1 TSCF dengan tingkat produksi sekitar 120 MMSCFD. Apalagi dengan blok east natuna yang sebesar 46 TSCF yang akan produksi sekitar
1200 MMSCFD selama 30 tahun plateu.

Lebih detailnya, seperti yang sudah diketahui umum adalah :
Cadangan total : 222 TSCF
Cadangan HC Gas : 46 TSCF
Lama produksi plateu : 30 tahun
tingkat produksi : 1200 MMSCFD
Biaya : 24 milyar USD

Yang jadi concern saya adalah :

1. Mengapa pasang pipa 515 km ke perbatasan luar Indonesia, yang artinya akan diekspor 100%.
Mengapa bukan dijadikan LNG sehingga bisa dibawa sebagian ke domestik, sesuai dengan harga dan keekonomian, walaupun DPR kemarin meminta agar tidak boleh ada kontrak ekspor gas baru !
(pulau terdekat 150 km, shg boleh pilih dimpulau atau terapung seperti Masela).

2. Mengapa dengan kandungan gas yang besar (46 TSCF) dibanding blok mahakam (2 TSCF) tidak dikelola sendiri, sehingga keuntungan negara menjadi maksimal ? malah berkolaborasi dengan TOTAL + SHELL + PPTEP+ EXXON pada blok yang “mundel” (dagingnya masih banyak)

3. Mengapa meminta insentif (hasil kajian konsorsium asing) padahal hasil kajian konsultan independen (didalamnya ada TM ITB) hanya sedikit saja kekurangannya untuk mencapai IRR 12%.

4. Insentif yang diminta seperti yang :
biasa share gas (pemerintah:kontraktor) 70:30 menjadi hanya 38:62.
biasa FTP 10-20% diminta menjadi 0 (nol).
Investment credit 150%
tax holliday 5 tahun
lama kontrak 50 tahun
dan lain-lain

Jadi, biarkanlah saya tidak TERKECOH oleh isue BLOK MAHAKAM, karena BLOK EAST NATUNA bagi saya lebih urgent karena POA nya akan berakhir di akhir november 2012, sehingga harus segera diputuskan, apakah permintaan insentif tersebut diterima atau tidak oleh pemerintah.

Bila diterima. maka konsorsium tsb mulai bekerja, bila tidak diterima maka pertamina harus membuat skenario insentif baru yang belum tentu konsorsiun yang sudah terbentuk masih akan utuh, bisa bubar, bisa membentuk konsorsium baru yang cocok dengan insentif yang disetujui pemerintah.

Yang saya khawatir, jangan sampai ribut2 blok Mahakam dapat menutupi dan mengalihkan perhatian kita pada blok EAST NATUNA.

Maaf saya close dulu tentang Blok Mahakam.

Salam Semangat Selalu,

Rudi Rubiandini R.S.
Petroleum Engineering ITB


Tanggapan 14 – Dirman Artib



Pak Yudistira menyampaikan nya dengan rancak.
 
Lebih jauh lagi, di mana porsi kepentinga rakyat Mahakam harus ditempatkan ?
Jangan sampai petro dollar hanya diputar utk bangun tol di sekitar Jabotabek  dan Pulau Jawa dgn alasan populasi dan aktivitas manusia berbisnis lebih tinggi dari Kalimantan Timur.
Sampai2 mungkin para pejabat daerah tsb. lebih banyak nongkrong di Jabotabek karena lebih banyak berurusan dgn orang-orang Metropolitan.
 
Pendapat saya, Pertamina tak berhak mengatasnamakan Bangsa Indonesia, kalau mau mengatasnamakan Negara pun agak bolehlah, karena mereka dimodali oleh negara (dari pajak bapak/Ibu sekalian). Tapi bukankah seharusnya BP Migas yg lebih berhak mewakili negara?
Coba kita balik kebelakang. melihat sejarah , semangat apa yang membuat kita merevisi UU Migas dan mendirikan BP Migas.



Tanggapan 15 – zulhan8


Uda Dirman Yth,

Uda ternyata lebih banyak tahu tentang Pertamina, meskipun Uda berkecimpung di dunia luar.

Kalau saya kenal dengan Pertamina saat terjadi kelangkaan bbm di spbu, atau saat lebaran tiba dimana iklan yg cukup mengeregat yakni : “mulai dari NOL ya pak ” atau seorang anak desa yg mau merantau dan dengan berat hati akhirnya diizinkan oleh orang tuanya dengan bilang ” pai lah..!! “…:)

Bagi saya Petesi ini adalah langkah politik yang dilakukan oleh kalangan Migas dan politisi tentunya…isu nya tentu atas nama rakyat lah…sudah umum ituuu…:)

Saya ingat waktu Ibu Karen diangkat menjadi Dirut Pertamina, beliau mengalami kesulitan utk berkomunikasi dengan politisi di senayan, itu disebabkan karena latar belakang beliau adalah profesional yang memang jauh dari pakem2 politik tentunya.

Dan kini pejabat yang memasuki level eselon atau bahkan mungkin dibawahnya, banyak bersinggungan dengan arena ini ( politik ), ada yang tetap bertahan dengan ke profesionalannya, namun ada juga yang masuk ke arena tersebut dengan segala konsekuensinya.

Kalo sudah masuk keranah ini, rada2
susah untuk dijelaskan…karena menyangkut kepentingan, namun yg pasti ” Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara “.


Ach sudahlah… kita kan orang profesional, buat apa mikirin politik…mending kita kerja…kerja…dan kerja…!!

Saya yakin rekan2 yang didalam Pertamina pun akan berpikir begitu…

Salam semut ketemu gula, salam dekat ketemu jauh.


Tanggapan 16 – mutadi_pstren



Pak zlk,
Semua informasi dg mudah dapat dicari pada mbah goegle.
Apapun alasanya sy sangat mendorong blok mahakam dikelola oleh indonesia, bukan oleh asing, mengenai share 15% untuk oil dan 30% untuk gas, sebenarnya pada finalnya itu sangat tergantung dari recovery cost, bila recovery cost terlalu tinggi melebihi revenue, pastilah equity to be split bisa ada bisa ga ada atau bisa sangat sedikit dan pada akhirnya negara tidak dapat apa apa. Apalagi jika blok tersebut skr berada BUKAN pada POD I, artinya semua cost dan investasi dikeluarkan oleh indonesia, bukan oleh asing, jadi namanya saja asing tetapi semua costnya ditanggung negara lewat revenue tsb. Mengenai drilling dan well intervension juga bukan soal yg sulit, lokal sangat berpengalaman dalam hal ini, apalagi kita kan cuman mengambil gas alam dan minyak mentah sama sekali tidak ada teknologi yg aneh aneh, prosesnya sangat simple. Yang terpenting adalah pihak pengelola harus jujur dan terbuka dalam mengelola blok mahakam ini dan bertujuan membangun negri yg tercinta ini.
Semoga indonesia maju dan kita optimis.

Tanggapan 17 – zulhan8


Dear pak Mutadi,

Tulisan saya sebelumnnya hanya sekedar kiasan, ibarat kita lagi nonton bola….kita kenal Pertamina kalau sedang terjadi kelangkaan bbm, atau saat kejadian fuel pump bermasalah beberapa tahun yang lalu, ataupun saat iklan jelang lebaran yang sangat membumi, atau bisa juga saat kita bersinggungan langsung ketika kita sebagai subcon pekerjaan di Pertamina tentunya…atau bahkan berdasarkan informasi di socmed yang tak pernah memberikan informasi yang berimbang tentang BUMN yg kita banggakan tersebut.

Namun betapapun itu, kita tidak bisa mengebyah-ubyah secara serampangan bahwa itu terjadi disemua lini…ada rekan2 yg dgn penuh dedikasi mengembangkan perusahaan tersebut agar menjadi world class dengan keterbatasan yang ada tentunya…yech namanya juga perusahaan pemerintah, campur tangan luar terutama politisi kemungkinan besar terjadi…apalagi dengan harga bbm yg disubsidi sekarang ini.

Jadi concern pemerintah mungkin Pertamina fokus kepada distribusi dan dan pengolahan serta memberdayakan sumur2 tua utk digenjot produksinya, dalam hal ini saya acungi jempol kepada Pertamina…dgn total produksi kilang di 6 pengolahan sebesar 1046,70 MBSD ( million barrel stream day ) distribusi disebar dari sabang hingga merauke dgn berbagai macam kendala di SPBU yg selanjutnya kita tahu semua bagaimana kondisinya ( penyelewengan penyaluran yg melibatkan oknum2 tertentu ).

Saya besar2 di plaju, sedikit banyak tahu bagaimana pemangkasan fasilitas perumahan yang ada di baguskuning dan komperta plaju dan sungai gerong, yg sebagian besar perumahannya sdh menjadi rumah hantu karena tidak mendapat fasilitas pemeliharaann, kontradiksi sekali dgn ketika masa kecil saya tahun 80 an. Itu contoh kecil efisiensi yang dilakukan demi kemajuan bangsa ini belum lagi hal yang lainnya.

Kalau pemerintah dalam hal ini Wamen, berkeinginan atau mengusulkan utk meneruskan kontrak pengelolan blok Mahakan ke TEPI, saya sebetulnya jadi bingung…apa latar belakangnya..?
Apakah biar Pertamina fokus ke pendistribusian dan pengolahan saja atau ada hal lain…??

Namun betapapun itu, keputusannya harus mengacu kepada tersedianya gas didalam negeri utk memenuhi kebutuhan kita sebagai negara yang katanya masih kurang, baik itu energi listrik dan konversi dari gasoline kendaraan ke gas dan sebagainya.

Namun apapun itu saya yakin, Pertamina akan siap bila kemudian hari Blok Mahakam pengelolaannya diserahkan ke Pertamina…karena Pertamina merupakan Perusahaan Pemerintah yang kalau untung, keuntungannya diserahkan ke Pemerintah untuk pembangunan negara ini atau buat subsidi masyarakat sebagian besar Jabodetabek….:)


Tanggapan 18 – dqs_pfept


Pak Dirman,
Wah ngawur ini — masak Pertamina di biayai oleh pajak rakyat !, Pertamina itu pembayar pajak ! — Kalau gak tau itu gak usah sok tau ah — diskusinya yang ilmiah , harusnya di milis ini tidak boleh seseorang menjelekkan perusahaan atau institusi — karena di dalam perusahaan itu ada pegawai yang pasti tidak nyaman.
Kalau milis ini isinya mencemooh spt ini – wah menjadi gak bermutu , dan masih banyak tulisan dan pemikiran yg baik dan bisa kita simpan sebagai knowledge.


Tanggapan 19 – mutadi_pstren


Wah pertamina sangat boleh mengatasnamakan bangsa dan negara dia kan BUMN di bidang oil dan gas. Lagi pula semua aset total sudah lunas dibayar negara, bahkan skr sudah bukan POD I lagi, jadi semua sudah dibiayai negara, celakanya kalu recovery cost > revenue maka EQS  equity to be split nya bisa ga ada, apalagi taxable incomenya pasti juga uwuh alias ga ada atau amat kecil. Padahal tax inilah sumber ekonomi makro negara kita atau APBN.
Jadi sy amat mendorong BUMN tampil dan menjadi besar, dari pada bendera asing cost nya dari kita untuk orang lain sebab blok tersebut bukan POD I lagi.


Tanggapan 20 – Afda Rizki


Pak/Ibu Dqs
 
Saya kira tidak ada yang salah dari posting Pak Dirman. Coba dibaca kembali dengan kepala dingin :
 
quote :
 

Pendapat saya, Pertamina tak berhak mengatasnamakan Bangsa Indonesia, kalau
mau mengatasnamakan Negara pun agak bolehlah, karena mereka dimodali oleh
negara (dari pajak bapak/Ibu sekalian).

end of quote
 
Sederhana saja, sedang negara ini saja dijalankan dengan pajak yang Bapak dan Ibu warga negara yang baik yang bayar pajak. Apalagi perusahaan bernama BUMN pastinya dimodali dari pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan, terlepas sekarang sudah bisa membayar kembali pajak ke negara.
 
Saran saya mungkin Pak/Ibu Dqs juga perlu memilih diksi yang lebih tepat kalau menyampaikan pendapat.
Salam hangat
 

Tanggapan 21 – Kgs Ismail Hamzah bin Mahbor


Pak/ibu Afda rizki,

Saya kira apa yg disampaikan pak DQS adalah benar, kalau melihat sejarah Permina kemudian menjadi Pertamina

Yang saya tangkap dari pak DQS adalah. Menyarankan untuk berdiskusi dengan menggunakan data, bukan asumsi dan perkiraan. Sungguh tak layak orang yang tiada berpengetahuan tapi sok tahu dan menggurui yang lain.


Tanggapan 22 – Muhammad Taher


Saya melihat masalahnya sebenarnya adalah KOMUNIKASI. Kita semuanya punya tujuan yang sama, yakni bangsa Indonesia berhak untuk menjadi operator blok mahakam. Saya yakin teman2 di Total sudah mumpuni dan hands-on dengan daily operation termasuk finansialnya, sehingga Pemerintah Indonesia (BUMN) tidak sulit untuk mengambil alih pengelolaan blok mahakam. Yang perlu kita dalami:
1. Jika kontrak Total tidak dilanjutkan, teman2 eks karyawan Total tetap bekerja di bawah manajemen baru (BUMN) nantinya.
2. Kita mesti melibatkan (in loop) semua pihak dalam brain storming (BUMN, BPMIGAS, karyawan Total, migas_indonesia. Semua masukan berbagai pihak mesti didengarkan. Diskusi ini mesti diarahkan. I suggest pemerintah bisa menjadi moderatornya. Ada baiknya Pak Dahlan Iskan dan wamen ESDM bisa turun tangan.

Ada kemauan (will) di situ ada jalan. Mari kita mulai dari membangun komunikasi yang konstruktif, berjamaah.


Tanggapan 23 –  hasanuddin_inspector

Pak’e

Kalo dibilang “cuman mengambil gas alam dan minyak mentah sama sekali tidak ada teknologi yg aneh aneh dan prosesnya sangat simple”, trus kenapa produksi kita segini-segini aja?

Tanggapan 24 – mutadi_pstren


Pak Hasanudin,
Khususon blok mahakam produksinya 2500 MMSFD jadi cukup besarlah dibanding blok lain, tapi masalah besarnya produksi diputuskan melalui manajemen reservoir, jadi tergantung reserve dan revenue serta karakteristik reservoir dihubungkan dengan surface fasilitas yg ada atau akan dikembangkan, tentunya cash flownya akan sangat mempengaruhi produksinya dg segala sesuatu yg dipettimbangkan melalui menejemen reservoir.
Ibarat motor 125 cc kan gak mungkin bisa lari sekencang motor GP yang 1000 cc.


Tanggapan 25 – b_yudistira

Maaf pak,
Angkanya hrs dikoreksi bukan lagi 2500 MMscfd tapi 1700 MMscfd.
Kita sudah decline jauh, plus problem sand karena yang di perfo yg semakin
shallow.
Kalau mau dipaksakan bisa nambah sekitar 100 – 200 MMscfd tapi apakah safety mau
kita korbankan? Tentunya tidak.


Tanggapan 26 – muhammad ayyub


Wah kalo decline yang 2 milyar USD/ tahun bener rasanya, per sumur explo aja bisa 100 juta USD kan, blom biaya drilling new wells, yang di Tunu aja bisa 70-80 per tahun. Ini saya tau di presentasi 2012 tentang semua expense Total di seluruh afiliate.

Soal pekerja, bilangan yang saya tau persis adalah 140 expat (vs 105 pegawai kita yang di-expatkan…) target TEPI adalah 1 expat datang, 1 orang kita jadi expat (yang dibayari negara tujuan). Soal lokal saya akui ratusan ribu sangat mungkin salah, figur yang lebih tepat mungkin belasan ribu Pak, terutama pekerja yang di site….

Intinya, yang saya persis tau, sejak 2010 &#39;produksi&#39; seret…udah telat kalo 2017 mau jadi operator….saya ga tega kalo yang tinggal 25% atau mungkin kurang ini dibilang 50%…..soal 2 milyar USD / skill, sama sekali saya tidak meragukan Pertamina, cuma sayang aja….

Sehingga soal Pertamina HE mau fokus di luar negeri, Venezuela, Middle East dll. selama itu oil dan jelas visinya, kenapa ngga? Tapi Mahakam? Kalo 1997 jafi operator saya setuju 🙂


Tanggapan 27 – dqs_pfept


Saya setuju mas , kita harus benar benar menghitung persis sisa cadangan mahakam ini — jangan sampai seperti kejadian West Madura Offshore yang ternyata setelah dibedah lebih seksama tidak sebesar apa yg dipaparkan diawal , dan saat ini dicline cepat itu terjadi … Saya sangat setuju PT PERTAMINA melalui PT PHE untuk mengelola Mahakam , yang pada prakteknya nanti ya menjalankan juga mereka mereka “pekerja pekerja yg hebat” Total yang saat ini sedang bekerja disana hanya minus “bule” — ayo pasti bisa !!
Pengambilan Mahakam dari sisi Produksi migas Nasional tidak begitu banyak pengaruh dalam mendongkrak produksi Nasional yang saat ini di kisaran 800 ribu Bbld – dan mungkin akan terus menurun. Saya setuju seharusnya kita semua mendorong PT Pertamina untuk mencari lahan diluar Negeri sebanyak banyaknya , seperti yg dilakukan negara negara yg sadar akan ketahanan energy nya — Mereka tidak mau mengahabis habiskan resources HC dinegaranya sendiri, khususnya crude oil — Saya setuju PT PERTAMINA harus berbenah , secara internal untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang rakyat Indonesia banggakan , tentunya bukan hanya “jago kandang” – dan Pemerintah harus benar benar konsistent mendukung itu , selama politikus pemegang kendali bangsa ini “busuk” sudah barang tentu akan mengancurkan dan menggerogoti bukan hanya PT PERTAMINA tapi BUMN yang lain .
(Mana ada didunia ini catatan suatu BUMN bisa menjadi besar dan hebat di tengah pemerintahan yang korup ??)
Share This