Select Page

“Pph 21 itu bisa urusan SDM, bisa juga urusan bag Keuangan/Pakak dalam sebuah perusahaan. Kebanyakan menjadi urusan SDM di perusahaan yang sudah established, sbb masuk dalam wilayah perseorangan.”

 

Tanya – Rahmat Hidayat

Rekan Migas Indonesia.

Saya mau tanya tentang PPh21.

1. Yang dinamakan PPh21 itu apa saja?

2. Apakah Over time, Daily Insentive or Allowance atau benefit lainnya termasuk dalam kategori PPh21?

3. Untuk uang pesangon apakah harus di pajak juga?

4. Saya dengar untuk penghasilan 0-50jt itu kena PPh21 5% dan 50-250jt itu 15%,    itu total setahun apa perbulan dipersentasenya.

Mohon Pencerahannya.

 

Tanggapan 1 – Novianto Dwi Wibowo 

Mas Daulay,

Untuk point nomer 2, kena pajak. Sedangkan point nomer 4 adalah total pertahun setelah dikurangi pendapatan tidak kena pajak. Cheers

 

Tanggapan 2 – Rahmat Hidayat 

Makasih pak Nova, tapi jika kita lihat uang insentif atau daily allowance kan bersifat fluktuatif artinya jika seorang karyawan itu hadir baru dibayar. agak berbeda dengan pengertian basic salary.

Jadi pengertian uang insentif atau allowance saya pikir itu sama dengan uang makan atau uang kehadiran.

Emang ada ya aturan dipajak seperti itu.

 

Tanggapan 3 – Novianto Dwi Wibowo 

Hal itu yang pernah saya tanyakan beberapa tahun yg lalu saat menjadi field engineer dengan salah satu komponen gaji rig allowance. Jawaban yg saya dapat kurang memuaskan. Sepertinya di average lalu di periode pajak berikutnya tinggal dikurangi atau ditambah sesuai perhitungan aktual di periode sebelumnya.

 

Tanggapan 4 – akhmadkh

Nanti diperhitungkan di setahunkan. Jadi di bulan berjalan pajak diperkirakan saja pemotongannya. Lalu di bulan desember biasanya di adjust utk perhitungan pendapatan setahun, termasuk lembur, allowance, bonus …

Bahkan kalau merujuk peraturan perpajakan yg ada, kita harus melaporkan pendapatan diluar gaji juga (jika seorang pekerja), misalnya pendapatan lain dari sewa rumah, kos2an atau lainnya. Tetapi kenyataannya saya yakin banyak yg hanya melaporkan pajaknya dari pendapatan gaji saja (jika ia seorang pekerja), sedangkan pendapatan lain ya ditulis 0.

Sekedar sharing.

 

Tanggapan 5 – Bang Daulay 

Jd allowance atau uang kehadiran juga tetap di PPh ya pak. Padahal perusahan tempat kita tidak memberikan makan dan mess. Agak bingung juga jadinya,jika allowance atau uang kehadiran dipajak.

Karna dipikiran saya allowance atau insentive adalah penggantian uang kita yang terpakai. Sebab,jika insentive kita dipajak terus kita beli makan dipajak. Artinya double pajak ya pak.

Tanggapan 6 –  Uripsdm  

Dear Rekans,

Pph 21 itu bisa urusan SDM, bisa jg urusan bag Keuangan/Pakak dlm seb perusahaan.Kebanyakan mjd urusan SDM di perush yg sdh established, sbb masuk dlm wilayah perseorangan.

Prinsipnya dlm pajak perseorangan, sbb:

1. Setiap warga negara wajib membayar pajak atas penghasilan apapun yg diperolehnya dari pekerjaan/usahanya.

2. Bahwa  ada formula progresif, persetase nilai pajaknya, itu krn prinsip keadilan, agar yg dpt penghasilan lbh banyak, akan dikenaik pajak lbh banyak.

3. Formula itu al. Adalah perhitungan semua penghasilan dijumlah disetahunkan (kalender), dan diselesaikan paling lambat pembayaran di akhir Desember unt thn ybs. Sedangkan laporannya diserahkan paling lambat 31 Maret di thn berikutnya.

Jadi jelas, insentif, bonus dan lembur juga kena pajak. Sehingga penghasilan itu nilainya Gross dari pemberi kerja, artinya sdh ada kandungan nilai pajak di dalamnya yg hrs di setor ke negara.Sehingga saat nego gaji, hrs ingat bhw itu adalah termasuk pajak. Terutama saat promosi, apalagi kenaikan gaji, saya sarankan langsung dihitung disetahunkan brp pajaknya, sbb, anda bisa kena nilai persentasi progresif di atasnya, krn masuk batasan range  pendapatan yg lebih besar. Jadi jangan senang dulu kalau naik gaji, sebab pajaknya juga akan naik, apalagi kalau gaji anda di perbatasan nilai progresif tersebut.

Bgmn dg pajak atas barang yg kita konsumsi? Kita gunakan produk atau jasanya. Nah itu juga kena pajak, antara lain Ppn dan Services.Itu hak nya negara, hrs disetor ke negara lagi oleh si pedagang. Maka, simpanlah bukti faktur pajak, atas pembelian barang anda, misalnya pembelian mobil, rumah.

Bagaimana dengan Toll?…apakah itu pajak jalan?

 

Tanggapan 7 – haditomo_irawan

Rekan milis ysh,

Setahu saya pihak HRD hanya memberikan sosialisai ttg pajak bagi employeeny, sedangkan pihak payroll ada di bgia akunting atau finance.

Dalam hal PPH 21 ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.Jadi bagi yg bujangan tentunya PTKPnya akan kecill dibandingkan dgn M0,M1 sd M3.

Masalah progressif ada beberapa batasan penghasilan pertahun, setahu saya saat ini ada ketentuan pajak baru yg mengatur bhw employee bergaji sd atau <= 2,5 jt/ month tdk kena pajak.

Bagi kita2 yg satu bulan gajinya > 10 juta ya wajar kalau harus bayar pajak atau income tax.

Yg utama bagi kita adlh kemana hasil pajak tsb? Apakah memang dikembalikan oleh pemerintah dlm bentuk fasum dan lainnya?

Marilah kita awasi pemerintah dlm hal pajak dan meminta pihak pemerintah utk transparan ttg penggunaan hasil pajak.

Setiap kenikmatan yg kita peroleh saja dlm agama islam ada kewajiban membayar zakat setelah satu haul atau setahun.

Walaupun menurut saya nilai zakat itu sangat kecil sekali dibandingkan pajak pemerintah.

WN Singapore cuma punya dua anekdot dlm kehidupan mereka yaitu bayar pajak selagi hidup dan bebas pajak sesudah mati.

Sangat disayangkan kalau di NKRI ini hampir semuanya harus bayar pajak jarang sekali ada refund pajak kpd rakyat dibandingkan singapore atau malaysia.

Rekan saya bekerja saat ini bbrp hari lalu telah declare ttg pajak dan ada refund pajak dari hasil membeli barangan tertentu shg mengurangi nilai pembayran pajak atau Income tax.

Jadi taat pajak adlh kewajiban kita bersama, khususnya employee berpenghasilan setahun >= Rp 500 juta sd 1 milyar.

 

Tanggapan 8 – Dominius Sihombing

Paks,Mau ikut nimbrung nanya : Bagaimana kalau dalam setahun kita 2 kali pindah (tercatat dalam 3 perusahaan) ?Seperti apa ya perhitungannya? karena kalau kita masukkan dalam formula perhitungan pajak, bayar kekurangan pajaknya jadi besar? Padahal setiap bulan gaji sudah dipotong pajak. Tapi masih harus bayar kekurangan pajak lagi. Mohon pencerahannya.

 

Tanggapan 9 – Defnil

Pada prinsipnya, semua penghasilan yang kita terima dalam satu tahu yang melewati PTKP, akan menjadi objek pajak. Pajaknya progressif, dikelompokkan per jumlah tertentu (saya lupa sekarang berapa tarif untuk per kelompok tersebut). Semakin besar jumlahnya (setelah PTKP), persentase pajaknya semakin besar.

Supaya bayarnya tidak kaget, atau uangnya keburu kepake, untuk karyawan, pajaknya di tarik oleh pemerintah per bulan. Di akhir tahun akan diperhitungkan kembali, pajak yang telah dipungut tersebut masih kurang atau sudah berlebih. Kalau masih kurang kita harus tambah bayar. Kalau berlebih, pada prinsipnya bisa di restitusi.

 

Tanggapan 10 – Uripsdm 

Pak Dominius, Sama saja, semua diakumulasi disetahunkan, formulanya hanya satu.

Lihat saja bbrp profesi yg self employed a.l: dokter, pengacara, arsitek yg membuka biro sendiri; mereka ini juga ke pajak, dan memperoleh penghasilan dari banyak sekali sumber, bukan hanya 3.

Saat mengusi lembar laporan SPT 1770, semua penghasilan dari banyak sumber disatukan, shg menghitungnya sekaligus.

 

Tanggapan 11 – Wahyu Affandi 

Sepertinya ada yg salah “jika” dijumlahkan…krn akan “membayar” lagi,sehingga si wajib pajak akan membayar pajak =2x.Malah,jangan2 nanti dikorupsi,krn si wajib pajak sdh resmi membayar.

Perlu dirundingkan oleh para pelaksana outsourcing…

Selamat bnayak uang,krn sdh laku di pasar tenaga kerja…

 

Tanggapan 12 – Bang Daulay

Saya masih bingung,soal pengerti allowance. Seharusnya itu sama dengan penggantian uang sewa rumah atau uang makan yang kita pakai pada saat kita pertama kali bergabung di suatu perusahaan. Pernah saya tanya sama org pajak, selagi itu bukan bersifat penghasilan maka tidak harus kena pajak.

Kecuali dalam payslip kita itu ditotal semua baru dikenai pajak.

Kalau saya baca PPh 21 pasal 17 UUD PPh “penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratu berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya” nah apakah allowance bisa dikategorikan penghasilan?

 

Tanggapan 13 – Ending.Nugroho

Pak Daulay,

Saya berikan contoh kasusnya seperti ini : jika karyawan mendapatkan tunjangan kesehatan sebesar misal 2 juta per bulan dan diterima dalam bentuk cash melalui payroll, maka 2 juta perbulan ini adalah masuk objek pajak. Namun misal ada peraturan perusahaan bahwa jatah maksimal penggantian perusahaan atas claim medical rawat jalan adalah 2 juta per bulan, yg mana mekanisme nya karyawan bayar dulu, baru klaim dan reimburse ke perusahaan, maka ini adalah bukan objek pajak.

Jadi apapun yg diterima dalam bentuk cash adalah objek pajak.

 

Tanggapan 14 – Bang Daulay

Presepsi ini yang harus dijelaskan pak, bapak punya filenya yang mengatakan seperti itu. Soal waktu saya berdiskusi sama org pajak itu bisa dianggap penggantian uang kita yang terpakai.

Nah tinggal bagaimana bagian SDM or keuangan kita membuat payslipnya.kalau semua ditotal dalam gaji dalam arti kata dijumlah basic + allowance ya pasti kena. Lain halnya basic+overtime+insentife jabatan itu masih bisa diterima.

 

Tanggapan 15 –  Uripsdm 

Iya, kalau kita terima tunai.

Tidak, kalau kita terima in natura, dlm bentuk makanan lgsg kita makan.Atau dlm bentuk mess/wisma kalau unt perumahan.

 

Tanggapan 16 –  Uripsdm

Tidak salah, krn di akhir bukan Desember, akan diakumulasikan.

Seandainya ternyata ada lebih bayar, maka ada formulir khusus unt refund kelebihan bayar pajak.

 

Tanggapan 17 – bang daulay

Nah itu dia,terkadang banyak HRD yang terkadang tidak memberitahukan tentang kelebihan pajak itu. Kebanyakan orang pajak yang memberitahu.

 

Tanggapan 18 –  Uripsdm

Bang Daulay, Ada petunjuk pengisian SPT dari Dit Jen Pajak, gratis, mungkin bisa donlod, say blm cek.

Kalau ttg kelebihan bayar pajak, memang urusan kita dg kantor pajak, bukan dg bag SDM atau Keuangan perusahaan temp kita bekerja. Sebab, hak dan kewajiban terkait pajak, adalah krn kita sbg warga negara, NKRI, bukan sbg karyawan, tdk berhub dg perusahaan. Kalau toh ada SDM/Keuangan perush yg membantu mengakumulasikan Ke SPT kita, itu karena kebaikan pribadi ybs.

 

Tanggapan 19 –  Zwarthannu

Saya ada pengalaman di salah satu MNC di Batam. Saya resign bulan Juli, saat akhir tahun kelebihan pajak sy di transfer ke rek sy. Dengan disertai surat pemberitahuan.

Sy kira mslh pph ini tdk menjadi isu di perush Multinasional.

Tanggapan 20 – Defnil  

Misal 2 (atau 3) perusahaan dalam 1 tahun. Ada 2 (atau 3) laporan/perhitungan pemotongan pajak. Di masing2 laporan/perhitungan ada komponen PTKP dalam setahun (yang di setahunkan), sehingga PTKP jadi dihitung 2x (atau 3x) – seharusnya tetap 1x. Jadi ada 1x (atau 2x) PTKP yang belum dibayarkan pajaknya. Jadi kalau lebih dari 1 perusahaan dalam 1 tahun, sudah pasti akan kurang bayar.

 

Tanggapan 21 – Defnil 

Mungkin saya revisi kalimat pertama di email saya menjadi sebagai berikut :

Pada prinsipnya, semua yang kita terima (berupa uang) dalam satu tahun yang melewati PTKP, akan menjadi objek pajak.

Jadi sebaiknya kita lihat prinsip dasar atau esensinya dulu pak.

 

Tanggapan 22 – Bang Daulay

Kalau itu saya dpt mengerti, perusahaan dibatam pasti understandlah pak tentang kelebihan pajak harus dikembalikan keyang punya NPWP.

Cuma sekarang ini ditempat saya dibumi lancang kuning ini agak lain saya lihat. Saya minta dibreakdown dan dasarnya motong itu apa gak bisa diselesaikan.

Sampai teman yang resign pun uang kelebihan pajaknya gak dipulangkan.

Makanya pertanyaan saya tentang PPh21, apa iya daily allowance harus di potong?dan uang voucer juga dipotong ya?.

Karna jika mengatur melihat aturan pajak segala sesuatu yang berbau uang dan dimasukan kedalam gaji pasti dipotong.

Padahal allowance dan voucer dalam pikiran saya adalah penggantian biaya yang sudah kita keluarkan selama hari kerja kita.

That’s this my country,kalau memang benar bearti membangun negara,tapi kalau ditelap ya seperti bandit2 pajak itulah.5 sampai 10 persen setiap karyawan,berdasarkan income yg didapat.

 

Tanggapan 23 – rez_pt

Pak Ending,

Kalau di perusahaan saya, uang reimbursement kesehatan tetap masuk sebagai objek pajak, dianggap seperti tunjangan kesehatan yang bapak jelaskan. padahal bayar rumah sakit kan sudah termasuk pajak, reimbursenya pun dipalak juga….

Tanggapan 24 –  Frits Pangaribuan 

Rekan Milis,

Menarik sekali topik tentang pajak ini.

Satu poin dari saya adalah,

kenapa kita, pekerja yang tiap bulan gajinya dipajak oleh negara,

yang jika makan di mall kena pajak,

yang jika mudik dan beli tiket pesawat kena pajak juga,

dan lain-lain, kenapa pula kita yang harus lapor SPT tiap tahunnya, itupun dengan ancaman denda jika terlambat?

Apakah wajar, jika saya menuntut Pemerintah dengan Dirjen Pajaknya untuk melaporkan semua penggunaan pajakyang saya bayarkan tiap tahunnya secara detail dan transparan?

Maaf kalau menyimpang.

Terima kasih.

 

Tanggapan 25 – iban_k3uin

Bah, top kali rekan frits inim

Dengan tuntutan serupa pula, akhir tahun kmrn ada ormas besar yg mengulimatum warganya untuk gk bayar pajak hingga pemerintah bs membuktikan penggunaan pajak dg jujur dn transparan.

Sayang betul hal itu mustahil. Mengingat saat ini pajak sudah lgsug dibebankan jg ke kita. Saat gajian, suka-tidak suka ya harus terima kl pendapatan qt sudah “disunat”

Ktika mkn di resto, rela tidak rela qt jg harus mw bayar itu vat, services tax, dll.