by migas | Nov 22, 2014 | Hukum, Uncategorized
“Pph 21 itu bisa urusan SDM, bisa juga urusan bag Keuangan/Pakak dalam sebuah perusahaan. Kebanyakan menjadi urusan SDM di perusahaan yang sudah established, sbb masuk dalam wilayah perseorangan.” Tanya – Rahmat Hidayat Rekan Migas Indonesia....
by migas | Mar 28, 2014 | Hukum, Uncategorized
Undang-Undang Keinsinyuran akan menjamin profesionalisme insinyur, karena mengatur tentang sertifikasi insinyur profesional, penyelenggaraan lisensi kerja hingga standar pelayanan, kata anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran Tjipto Kusumo. Pembahasan...
by migas | Jun 26, 2013 | Hukum, Uncategorized
Masih segar diingatan kita tentang hebohnya kasus Merpati dan kasus Indosat-IM2 yang terdengar sarat dengan issue kriminalisasi. Belum cukup sampai disitu, lalu masuk kembali kasus yang ditangani gedung bundar yang menghebohkan karena penuh kejanggalan dan ada kesan...
by migas | Jun 14, 2012 | Hukum, Uncategorized
“Sebagai regulator dan pengawas, Pemerintah mendapat laporan perkembangan pekerjaan dari kontraktor KPS. Setiap klausul dalam kontrak mengikat para pihak yang membuatnya.” Dari : Admin MigasSebagai regulator dan pengawas, Pemerintah mendapat laporan...
by migas | Mar 17, 2011 | Hukum, Uncategorized
Saat ini saya sering sekali melakukan deal dengan konsultan&kontraktor asing, yang tidak mempunyai kedudukan di Indonesia. Yang sering saya jumpai ketika mereview kontrak kerja, mereka selalu meminta hukum kontrak tidak memakai hukum Indonesia. Mereka memilih...
by migas | Nov 5, 2010 | Hukum, Uncategorized
Azas Cabotage di Indonesia mengacu pada Inpres No. 5/Thn 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional KM No.71/Thn 2005 tentang Pengangkutan Barang / Muatan Antar Pelabuhan Laut Dalam Negeri UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya pada pasal 8....
