by migas | Jun 23, 2008 | Hukum, Uncategorized
Bagaimana cara BP Migas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan peraturan tender yg tidak membolehkan kontraktor fase FEED untuk ikut tender fase Detail/Design, karena pada tingkat pelaksanaan bisa saja si KPS tidak mentenderkan pekerjaan FEED-nya, tetapi memberikan...
by migas | Feb 29, 2008 | Hukum, Uncategorized
Sebuah tender pengadaan peralatan produksi migas di sebuah KPS X. ditetapkan oleh panitia bahwa: a) valve harus merk A, no equal; b) pompa harus merk B, no equal; c) gas detektor harus merk C, no equal; d) dipersyaratkan (mandatory, kalau tidak dilampirkan akan...
by migas | Nov 20, 2007 | Hukum, Uncategorized
Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tidak ada yang mengharuskan keberadaan dokter di lokasi migas lepas pantai. Pasal 5 permenaker no 03 tahun 1982 hanya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan...
by migas | Jul 19, 2007 | Hukum, Uncategorized
Pada dasarnya kontrak merupakan dokumen yang berisi kesepakatan bersama, itu sebabnya kedua pihak harus menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau risiko yang terkandung dalam kontak tersebut terlalu besar (misalnya liability yang tanpa batas, consequential damages...
by migas | Jun 8, 2007 | Hukum, Uncategorized
Untuk undang-undang Pelabuhan Khusus, dapat mengacu pada KM 55 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang di kelola, di manfaatkan dan di gunakan untuk keperluan khusus seperti pelabuhan Minyak & Gas Bumi, pelabuhan...
by migas | Nov 28, 2006 | Hukum, Uncategorized
Rangkuman Diskusi Hukum Mailing List Migas Indonesia bulan Oktober 2006 membahas tentang konflik kontrak migas. Rangkuman Diskusi Hukum Mailing List Migas Indonesia bulan Oktober 2006 membahas tentang konflik kontrak migas. Sesudah UU no. 22/2001 dan PP no. 42/2002,...
