Teka-teki pemenang tender pengadaan Liquified Natural Gas (LNG) di Propinsi Guangdong, Cina, akhirnya terjawab dengan kemenangan Australia. Perkiraan pendapatan sekitar Rp. 12 trilyun pertahun yang akan diperoleh Pemerintah RI, bila memenangkan tender tersebut, telah sirna. Pertarungan tersebut disebut-sebut telah melibatkan Presiden RI (Megawati Soekarnoputri), Perdana Menteri Australia (John Howard), dan Pejabat AS yang membawa kepentingan ExxonMobil Qatar ,– EMQ (Kompas, 9 Agustus 2002).

Teka-teki pemenang tender pengadaan Liquified Natural Gas (LNG) di Propinsi
Guangdong, Cina, akhirnya terjawab dengan kemenangan Australia. Perkiraan pendapatan
sekitar Rp. 12 trilyun pertahun yang akan diperoleh Pemerintah RI, bila memenangkan
tender tersebut, telah sirna. Pertarungan tersebut disebut-sebut telah melibatkan
Presiden RI (Megawati Soekarnoputri), Perdana Menteri Australia (John Howard),
dan Pejabat AS yang membawa kepentingan ExxonMobil Qatar ,- EMQ (Kompas, 9 Agustus
2002).

Bagi Indonesia, kekalahan tersebut bukan hanya menghilangkan peluang untuk
meraih pendapatan sebesar Rp. 12 trilyun per tahun, akan tetapi kerugian lain
berupa hilangnya tambahan pendapatan dari operasi YPF-Repsol dan Devon yang
diambil alih oleh dua BUMN Cina. Padahal, Pertamina sebelumnya berminat untuk
mengambil alih Repsol dan Devon, namun ada kesan bahwa Pertamina sengaja dikalahkan,
dengan harapan Cina dapat memberikan preferensi kepada LNG Tangguh untuk memenangkan
tender tersebut.

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekalahan Indonesia dalam tender pengadaan
LNG tersebut? Apakah tim negosiasi yang kurang mampu meyakinkan buyer mengenai
"competitive advantage" LNG Indonesia sehingga pengorbanan yang telah
diberikan tak memberikan hasil sama sekali? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
tersebut akan dipaparkan dalam kajian berikut:

Migas dan Strategi Geopolitik Global

Bisnis migas tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik berbagai negara,
terutama jika dikaitkan dengan "kepentingan nasional" negara-negara
maju. Fokus perhatian dalam issue migas terutama berkaitan dengan keamanan dan
faktor kontinyuitas pasok migas negara-negara tersebut. Kontinyuitas pasok juga
berada dibalik berbagai konflik regional. Pendek kata, pengamanan kelangsungan
pasok migas, – khususnya negara-negara maju -, dan kepentingan memfasilitasi
kepentingan bisnis Korporasi Migas raksasa hampir selalu berada di belakang
berbagai konflik tersebut.

Konflik-konflik regional beberapa dekade ke depan juga masih akan terkait
dengan kepentingan pasok migas. Konflik-konflik regional yang akan merambah
kawasan Asia terutama didorong oleh kepentingan pasok migas Asia. Kawasan Timur
Tengah yang kaya dengan suber minyak dan negara-negara pecahan Uni Sovyet di
kawasan Asia Tengah yang mempunyai cadangan gas alam terbesar di dunia, merupakan
kawasan yang akan selalu rawan konflik dalam beberapa decade ke depan.
Robert A. Manning, Peneliti dari Council on Foreign Relation (CFR), menyatakan
bahwa Asia akan menjadi konsumen energi terbesar dunia sebelum tahun 2010. Krisis
tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi Cina dan India (Survival.,vol.
42, no.3, spring 2000, pp.73-88). Lebih lanjut, Manning mengatakan, situasi
"haus energi" Asia, yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi Cina dan
India, akan menimbulkan konflik di berbagai teritori.

Prediksi Manning tentang pertumbuhan permintaan produk migas oleh Cina dan
India didukung oleh Anthony Cordesman, Peneliti dari Central for Strategic and
International Studies (CSIS) Amerika Serikat, dalam Strategic Energy Innitiative
(SEI, 1998), memprediksikan bahwa pertumbuhan permintaan dunia terhadap produk
migas, terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi Asia, akan melahirkan krisis
energi pada era 2010-2020 (Anthony Cordesman, IEA, World Energy Outlook, 1998,
pp. 116-118).

Amerika Serikat sendiri, misalnya, sesuai laporan dari The National Energy Development
Policy (NEDP) Group tahun 2001, yang diketuai oleh Wakil Presiden AS, Dick Cheney,
menggambarkan bahwa sampai dengan tahun 2020, apabila pola produksi migas AS
tidak mengalami perobahan, maka ketergantungan AS terhadap impor minyak mentah
lebih dari 70 persen dan ketergantungannya terhadap impor gas alam sebesar 35
persen (U.S. National Energy Policy, 2001, pp. x). Tidak heran apabila ketergantungan
AS terhadap impor migas menjadikan strategi geopolitik AS selalu dikaitkan dengan
kepentingan nasional mereka, – "energy security".

Lebih lanjut Cordesman merekomendasikan agar: "Demi kepentingan nasional
AS dan negara-negara Barat lainnya, maka mereka harus "membantu" Cina,
yang telah menjadi "net oil importer" sejak tahun 1990an, – melakukan
diversifikasi pasok energi -, agar tidak terlalu tergantung kepada Timur Tengah."
Timur Tengah akan menjadi sumber pemasok energi utama AS dan negara-negara Barat
lainnya dalam 20 tahun mendatang. Dengan kata lain, agar tidak tercipta "Energy
Linkage" antara Timur Tengah dan Cina. Energy linkage, biasanya akan diikuti
dengan kerja sama militer dalam rangka pengamanan jalur pasok migas. Kondisi
ini, tentu saja, tidak selalu menguntungkan kepentingan politik AS.

Pertimbangan Harga dan Kehandalan Pasok

Konsultan Asing yang disewa oleh pihak Cina dalam rangka memberikan tender
pengadaan LNG di Guangdong, tentu saja akan menyusun berbagai kriteria untuk
menentukan pihak mana yang akan menjadi pemenang. Kriteria kehandalan pasok
dan harga yang kompetitif akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Mengingat
LNG merupakan produk yang strategis, maka dapat dipastikan jika kriteria kehandalan
pasok LNG diberi bobot yang paling besar.

Dilihat dari kriteria kehandalan pasok, maka Indonesia berada dalam posisi
yang tidak menguntungkan. Kelambanan Pertamina dalam mengambil alih "stop
operasi" (karena alasan keamanan) ExxonMobil Indonesia (EMOI) untuk memasok
LNG ke PT. ARUN membuat kepercayaan konsumen akan kehandalan pasok LNG Indonesia
menurun.

Beberapa pihak mencurigai bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh
pihak EMOI ketika melakukan stop operasi, agar ExxonMobil Qatar (EMQ) dapat
memenangkan tender tersebut, – mengingat cadangan gas alam EMOI akan habis dalam
beberapa tahun mendatang -, sehingga tidak memungkinkan bagi EMOI untuk ikut
tender LNG di Guangdong.

Selain kelambanan Pertamina, faktor "Pemasaran" yang dilakukan oleh
BP, bukan oleh Pertamina juga disesalkan oleh banyak pihak. Selama ini, negosiasi
penjualan LNG dilakukan langsung oleh Pertamina. Pertamina, dalam pasar LNG,
adalah "the biggest player." Posisi "the biggest player"
tersebut membuat Pertamina memiliki "competitive advantage" dalam
kehandalan pasok dibandingkan para pesaingnya (misalnya pada waktu stop operasi
ExxonMobil, export LNG tetap bisa dilakukan melalui LNG Badak), sehingga peluang
Indonesia untuk memenagkan tender tersebut tetap besar.

Dalam hal Cina ,- karena alasan politik -, berkeinginan untuk membagi (split)
antara Australia dan Indonesia, jika Pertamina yang melakukan negosiasi, maka
posisi Indonesia akan sangat fleksibel. Dalam hal Pemerintah Cina mengalokasikan
untuk LNG Indonesia sebesar 1,5 juta ton per tahun, maka Pertamina dapat memenuhi
permintaan Cina melalui pengembangan LNG Badak.

LNG Tangguh yang gas alamnya dipasok oleh BP akan ekonomis bila permintaan
pasar minimal sebesar 3,5 juta ton per tahun. Hal ini dikarenakan LNG tangguh
bersifat pembangunan mulai dari grass root, sehingga mau tidak mau LNG Tangguh
bisa beroperasi jika ada permintaan minimal sebesar 3,5 juta ton per tahun.

Singkatnya, alasan kehandalan pasok LNG Indonesia dan kekeliruan strategi pemasaran
telah membuyarkan impian untuk mendapatkan tambahan pendapatan bagi negara.

Sementara itu, kekalahan EMQ terkait dengan berbagai faktor, khususnya faktor
kehandalan pasok LNG, antara lain disebabkan: (1). Faktor transportasi dimana
Qatar mempunyai jarak yang terjauh sehingga biaya transport dan asuransi lebih
mahal, (2). Selat Hormuz merupakan jalur yang ramai dan sempit sehingga jika
ada kapal yang tenggelam, maka dibutuhkan waktu dua minggu untuk membersihkannya,
(3) Di sekitar Selat Hormuz berseliweran armada perang AS, sehingga dalam hal
terjadi konflik Cina-AS, pasok LNG dari Qatar sangat rawan, dan (4) Peranan
negara tertentu untuk mendorong Cina agar tidak terlalu tergantung kepada pasok
migas Timur Tengah.

Dilain pihak, kehandalan pasok LNG menjadikan Australia dan LNG Plant Australia
yang hanya bersifat ekspansi sehingga dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan Cina.
Namun demikian, kemenangan Australia tersebut, tidak terlepas dari campur tangan
AS untuk memenangkan Australia.

Diplomasi Pangkalan Militer

Rekomendasi Cordesman kepada AS dan negara-negara barat lainnya untuk mendorong
Cina melakukan diversifikasi pasok migas dengan tidak terlalu tergantung kepada
Timur Tengah adalah hal yang menarik, terutama jika dikaitkan dengan kemenangan
Australia dalam tender LNG di Guangdong.

Tekanan AS, melalui Dubes Galbraith (mantan Dubes AS di Austria), terhadap
Australia untuk menerima bagi hasil Celah Timor (Timor Gap) masing-masing 90
persen untuk Timor Leste dan 10 persen untuk Australia tampaknya juga tidak
terlepas dari tender LNG Guangdong (Kompas, 19 Mei 2002).

Kesediaan Australia untuk mengalah kepada Timor Leste dalam bagi hasil Celah
Timor juga merupakan hal yang patut dicurigai. Australia, – yang dulunya bagi
hasil masing-masing 50 persen dengan Indonesia -, begitu mudah menyerah kepada
tekanan AS dalam rangka memenangkan tender LNG Guangdong sebagai kompensasi
bagi hasil Celah Timor yang kurang menguntungkan bagi mereka.

AS tentu saja mempunyai kepentingan tersembunyi dalam membantu Timor Leste.
Bantuan AS dalam bentuk penekanan terhadap Australia dalam bagi hasil Celah
Timor mengindikasikan adanya kepentingan geopolitik Negara tersebut. Rumor yang
berkembang mengenai rencana pendirian Pangkalan Militer AS di Timor Leste mendapatkan
titik terang dengan gigihnya AS menekan Australia.

AS membutuhkan Pangkalan Militer baru di Asia Tenggara, – setelah penutupan
pangkalan militer Subic (Filipina) -, dalam rangka mempertahankan hegemoninya
di berbagai belahan dunia. Selat Ombai Wetar disebut-sebut pernah dilalui Kapal
Selam Armada VII, tanpa terdeteksi oleh Angkatan Perang Nasional, merupakan
lokasi ideal Pangkalan Militer dimaksud. (lihat:
http://www.indo.net.id/mbs/neocolonialism’s_designs_apropos_indonesia.htm).

Kesimpulan

Kekalahan LNG Tangguh merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh bangsa Indonesia.
Kekalahan tersebut tidak terlepas dari ketidak mampuan mengantisipasi faktor-faktor
geopolitik dan ketidak mampuan memahami trik-trik bisnis migas yang terkenal
sangat licin dan syarat dengan lobi politik. Oleh karenanya, pola bisnis konvensional
yang telah digunakan tidak bisa lagi diandalkan.

Mulai dari sekarang, – guna mengantisipasi era krisis energi dunia 2010-2020
-, kita tidak bisa setengah-setengah dalam kebijakan pengusahaan migas nasional.
Kebijakan tersebut harus komprehensif dan melibatkan berbagai disiplin ilmu
yang bersifat lintas sektoral, termasuk perumusan strategi geopolitik nasional,
karena issue migas akan menjadi issue yang tetap krusial dalam kancah geopolitik
internasional.

Akhirnya, hal yang tak kalah pentingnya adalah profesionalisme lintas sektoral
yang didukung "proven track record" para pembuat kebijakan migas nasional
dan para eksekutif Pertamina merupakan faktor penentu dalam meningkatkan pendapatan
nasional dari sektor migas dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari era krisis
energi 2010-2020.

SYNOPSYS

Firdaus Ibrahim lahir di Teluk Betung, Lampung, pada tanggal 6 November
1960. Gelar Sarjana diperoleh dari Extension Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya,
Palembang. Sedangkan gelar Master in Human Resource Management (MHRM) diperoleh
dari University of North Florida, Jacksonville, Florida, USA pada tahun 1995.
Sejak tahun 1986-1989 bekerja di beberapa Perusahaan swasta di Bandung dan mulai
tahun 1989 sampai sekarang bekerja di Pertamina. Jabatan terakhir adalah "Ahli
Utama Manajemen Karir SDM".

Selain bekerja di Pertamina, aktif mengikuti berbagai diskusi yang diselenggarakan
oleh beberapa LSM, baik sebagai pembicara maupun peserta diskusi. Disamping
penguasaan dibidang pengembangan SDM, juga menguasai bidang kajian geopolitik