Rangkuman Diskusi Mailing List Migas Indonesia (April 2003) ini membahas tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995 mengenai pengendalian pencemaran air . Mengapa kadar batas pencemaran maksimum untuk zat buang yang sama pada berbagai jenis industri berbeda-beda, padahal lingkungannya sama? Lalu, dalam Lampiran C ada dua kolom angka-angka batas maksimum, kolom tsb tanpa judul. Mengapa batas maksimum ada dua harga?

Pertanyaan : (Nur Hasan – IKPT)

Saya baca buku Himpunan Peraturan Tentang Pengedalian Pencemaran Air keluaran
Kementrian Lingkungan Hidup tahun 2002. Mohon pencerahan dari rekan-2, pada
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995.

  1. Kadar boleh beda untuk industri beda ?
    Lampiran B.I : Untuk Industri Soda Kostik
    Contoh : Nikel 1.2 mg/L
    Lampiran B.II : Untuk Industri Pelapisan Logam
    Contoh : Nikel 1.0 mg/L
    Kenapa boleh beda padahal sama-2 membuang nikel ? Lingkungannya kan sama?
  2. Apabila belum tercakup dalam Lampiran A.I ~ B XXI, maka pakai Lampiran C.
    Dalam Lampiran C ada dua (2) kolom angka-2 batas maksimum, kolom tsb tanpa judul.
    Kenapa batas maksimum ada dua (2) harga ?

Tanggapan 1 : (Slamet Suryanto)

Mas Nur,
Harus dipahami bahwa konsep pengelolaan limbah cair tidak melulu berdasarkan
kadar maksimum dari parameter lingkungan saja, tetapi juga beban pencemaran
maksimum. Keduanya secara bersama-sama harus menjadi acuan dalam pengelolaan
limbah cair. Jika salah satu parameter tidak terpenuhi maka dapat dijustifikasi
bahwa pengelolaannya belum baik. Contoh konsep secara gampang adalah menghindari
upaya pengenceran dari buangan limbah untuk menghindari kadar maksimum. Jika
hanya memperhatikan kadar maksimum maka semua industri akan sangat mudah mencapai
batas toleransi, tetapi jika beban pencemaran dihitung maka akan terdapat kecenderungan
untuk melampaui beban pencemaran maksimum. Karena Mas Nur dari IKPT maka dalam
mendisain wajib memperhatikan parameter2 tersebut dan jangan lupa untuk memperhatikan
setiap definisi yang terdapat dalam peraturan, karena definisi beban pencemaran
maksimum untuk setiap industri bisa berbeda.

Tanggapan 2 : (Ardian Nengkoda – Unocal)

Begini yang saya tahu:

  1. Definisi Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau
    komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga mutu lingkungan
    turun sampai ke tingkat tertentu (nah disini ada kadar maksimum) yang menyebabkan
    lingkungan tidak dapat memenuhi fungsinya (beban maksimum);
  2. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar maksimum dan/atau beban maksimum
    yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan;
  3. Beban maksimum dipengaruhi oleh jangka waktu paparan serta kemampuan lingkungan
    itu sendiri dalam menerima dan memprocess zat pencemar secara alami. Nah, Kemampuan
    lingkungan ini yg setiap daerah tidak sama, lalu ujung-ujungnya ada deh studi
    UPL/UKL. (Contohnya cerita Pak Slamet dibawah ini).

Tanggapan 3 : (Slamet Suryanto)

Berdasarkan peraturan tersebut, Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi
yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Gampangnya adalah jika kita
hanya concern pada kadar maksimum maka fokusnya adalah hanya kepada kualitas
limbah yang dinyatakan dalam konsentrasi (biasanya dalam satuan berat/volume)
belum pada beban yang diterima oleh lingkungan. Jika konsentrasi limbah cair
yang dibuang itu boleh jadi kecil tetapi dalam volume relatif besar maka beban
yang diterima oleh lingkungan bisa relatif besar, yang dinyatakan dalam satuan
berat (berat/volume x volume = berat). Dalam lampian D peraturan tersebut beban
pencemaran maksimum dinyatakan dalam satuan berat parameter lingkungan per berat
satuan produksi untuk menyatakan kemampuan lingkungan terhadap satuan produksi
jenis industri tertentu dalam satuan berat yang dianggap kredibel berdasarkan
pengalaman atau perhitungan (mudah-mudahan).
Rumus perhitungan dapat dilihat pada lampiran tersebut, tetapi yang telah diterangkan
diatas adalah konsep pendekatannya.

Note: saya katakan mudah-mudahan karena asumsi saya pemerintah masih melakukan
pendekatan dengan cara komparasi terhadap peraturan negara2 lain tanpa melakukan
penelitian sendiri berdasarkan data base lingkungan lokal. Hal ini pernah saya
singgung dengan salah satu deputy Bapedal dan dibenarkan. Kita masih lemah dalam
hal data base lingkungan sehingga kalau kita perhatikan akan "tidak konsisten"
jika kita bandingkan antara baku mutu suatu daerah dengan daerah lain di Indonesia
berdasarkan kemampuan lingkungan menerima beban limbah cair. ……………….right
or wrong, it’s our country).

Tanggapan 4 : (Nur Hasan – IKPT)

Pak Slamet, terima kasih atas pencerahannya….aplikasi Lamp-B selanjutnya
adalah perhitungan teknis…

Tabel Lampiran C ( pertanyaan yang no. 2 ).
Bagaimana membaca dua kolom tsb ?
Saya membandingkan dengan lamp B pada contoh saya yang terdahulu, buangan Nikel
:

Lampiran C
Kolom Kiri : 0.2 mg/L
Kolom Kanan : 0.5 mg/L
Apakah dua kolom tersebut allowable range ?

Lampiran B :
Pabrik Soda Kostik 1.2 mg/L
Pabrik Pelapisan Logam 1.0 mg/L
Dua-2nya jauh di atas angka maksimum ( yang besar ) dari Lamp C di atas.

Tanggapan 5 : (Slamet Suryanto)

Pak Nur dan kawan-kawan,
Lampiran C adalah baku mutu lingkungan limbah cair untuk industri yang belum
diatur dalam lampiran A dan B. Jadi secara umum kita tidak bisa membandingkan
antara lampiran C dengan lampiran A/B. Pada Lampiran C dimana baku mutu limbah
cair dibuat dalam allowable range agar digunakan oleh pengambil keputusan (bapedalda,
pemda atau institusi teknis) dalam menetapkan kebijakannya, saya kira dalam
hal ini bapedal cukup memberi pilihan bagi institusi lain dalam menetapkan baku
mutu yang belumn diatur.

Untuk menjawab pertanyaan lain yang masih berhubungan, seperti sudah dikemukakan
sebelumnya bahwa secara umum penetapan baku mutu lingkungan kita masih dilakukan
dengan studi komparasi dengan peraturan sejenis di beberapa negara lain tanpa
mempertimbangkan secara komprehensif beban keluar-masuk di recipient bodies
(sungai, laut, udara, dsb) dan pollutant sources.

Contoh yang konkrit adalah baku mutu emisi sumber tidak bergerak (Kepmen 13/1995)
dimana ditetapkan tanpa memperhitungkan produk pembakaran dari bahan bakar,
sebagai misal yang melibatkan komponen S (sulfur). Baku mutu emisi yang melibatkan
komponen S belum mempertimbangkan spesifikasi bahan bakar yang beredar atau
yang diproduksi di Indonesia dimana masih membolehkan adanya kadar S dalam jumlah
tertentu yang mana pada saat pembakaran akan menghasilkan SOx yang dipastikan
akan memberi peluang melebihi baku mutu yang ditetapkan meskipun dengan menggunakan
alat pembakaran yang canggih, kecuali ditambahkan proses lanjutan terhadap hasil
pembakaran misalnya diabsorbsi. Dalam kasus ini,baku mutu emisi dari Negara
lain diadopsi tanpa mempertimbangkan spesifikasi bahan bakar di negara kita.

Tanggapan 6 : (Nur Hasan – IKPT)

Sepertinya Lamp C adalah semacam panduan umum, Lamp B adalah panduan specific.

Namun demikian, baku mutu dalam range in my view sulit dimengerti kecuali untuk
kadar pH dalam cairan buangan atau sejenisnya; meskipun itu untuk panduan bapedalda
dalam penentuan keputusan. Belum lagi dengan angka-2 yang aneh seperti dalam
contoh yang saya paparkan : bila dalam Lamp B angka-2 boleh lebih besar, apakah
bapedalda juga boleh menentukan batas ambang di atas range bila ada usulan jenis
industri yang belum tercover dalam Lamp B ?

Jawaban secara hukum tentunya tidak boleh. Jawaban teknis harusnya merujuk
kepada yang kira-2 ekivalen, apalagi praktek-2 yang selama ini memang merujuk
kepada negara-2 lain. Lha kalau boleh di luar range, nantinya Lamp C akan jadi
tak berguna. Kalau ada maksud untuk semakin memperketat ambang batas polusi
terhadap jenis industri-2 yang akan muncul, harusnya ada perangkat lain untuk
membatasi masa berlakunya Lamp B. Atau memang sudah ada ? Atau sengaja dibuat
tabel itu saja karena belum bisa memberikan ambang beban pencemaran ?
Maaf, masih bertanya karena masih bingung.

Tanggapan 7 : (Slamet Suryanto)

Pak Nur Hasan,
Kalau mengacu kepada Pasal 3 peraturan tersebut maka Gubernur dapat menggunakan
Lampiran C untuk industri spesifik yang belum diatur BMLnya. Gubernur diberi
keleluasaan untuk menambah parameter yang belum diatur dengan ijin dari Ka Bapedal.
Mengacu kepada Pasal 3 (1) maka waktu berlakunya Lampiran C adalah sampai dengan
dikeluarkannya peraturan untuk industri yang spesifik untuk industri itu sendiri
artinya sepanjang industri yang belum diatur BMLnya…….ngikut Lampiran C
tsb. Menurut saya penetapan BML untuk industri yang belum diatur secara spesifik
dikonsultasikan dan disetujui oleh Ka Bapedal berdasarkan perangkat aturan yang
termaktub dalam peraturan tsb. Sepanjang usulan daerah/institusi kredibel, mengapa
nggak? Yang jelas mekanismenya telah diatur.