Rangkuman Diskusi Mailing List Migas Indonesia (Juni 2003) ini membahas tentang sertifikasi tank. Adakah yang tahu tentang regulasi dari pemerintah tentang berapa tahun sekalikah sebuah tank memerlukan sertifikasi? Contoh, tangki storage untuk minyak/bahan kimia. Dan satu lagi, badan apakah yang harus dikontak untuk resertifikasi?

Pertanyaan : (Lif Indah NR – PT. Cabot Indonesia
)

Adakah yang tahu tentang regulasi dari pemerintah tentang berapa tahun sekalikah
sebuah tank memerlukan sertifikasi? Contoh, tangki storage untuk minyak/bahan
kimia. Dan satu lagi, badan apakah yang harus dikontak untuk resertifikasi?

Tanggapan 1 : (Sofyan Yusuf – Pertamina)

Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut ini ;

  1. Tangki tsb di operasikan pada wilayah operasi mana ? Migas, atau Petrochemical
    industri. Kalau perusahaan Anda berkecimpung di Industri Migas (misal perusahaan
    KPS), maka sertifikasi harus dilaksanakan ke Ditjen Migas (Up. Direktur Teknik
    Migas), untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengurusan administrasi dapat ditunjuk
    salah satu perusahaan jasa inspeski (PJIT)yg terdaftar di Ditjen Migas.
  2. Jika dioperasikan di luar lingkungan Migas, misalnya di industri Petrochemical,
    maka perlu di lihat dahulu jenis tangki tsb, Atmospheric Tank atau Presure Vessel
    Tank ? Jika masuk dlm kategori Pressure Vessel, maka sertifikasi harus dilaksanakan
    oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Tapi jika Atmospheric Tank, saya kurang
    mengetahui apakah harus di sertifikasi juga oleh Depnaker.
  3. Untuk sertifikasi Migas, sesuai dgn Keputusan Ditjen Migas No. 39K/38/DJM/2002,
    Ijin Penggunaan/Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk Depnaker
    saya tdk mengentahui.

Tanggapan 2 : (Ramzy S Amier – Radiant Utama)

Tambahan informasi,
Kalau itu storage tank dan beroperasi diwilayah MIGAS, seperti pernyataan Pak

Sofyan, secara peraturan sebenarnya sudah ada coba anda lihat PP no 11/1979
tentang keselamatan kerja MIGAS Bab XI dengan judul tempat penimbunan,
tetapi pelaksanaannya belum pernah, memang tahun lalu Direktur Teknik MIGAS
telah mengeluarkan surat perihal wajib dilakukan sertifikasi atas storage
tank tersebut, tetapi belum dilakukan low enforcement, juga PJIT nya belum
ada yang ditunjuk meskipun pelatihan inspctor tanki talh beberap kali
dilakukan oleh MIGAS.

Adapun bila dioperasikan diluar wilayah MIGAS sertifikasi oleh DEPNAKER,
sekarang DISNAKERTRANS. Untuk perihal Tanki ada beberapa aliran diantaranya
ada yang bilang harus ada bilang belum ada peraturannya, masing2 dengan
argumen sendiri2, yang bilang harus dasarnya adalah Permen no. 01/Men/82
tentang bejana tekan, dimana pada Bab II pasal 4 ruang lingkup ada kalimat
yang berbunyi sbb:
"Peraturan ini tidak berlaku untuk bejana-bejana yang bertekanan kurang
dari
2 Kg/Cm2 dan atau bejana-bejana yang mempunyai isi (air) kurang dari 220
Cm3"
Kalimat ini yang menimbulkan perbedaan mazhab terutama adanya kata2 dan atau
Yah akhirnya terserah kepada user masing2

Tanggapan 3 : (Farid Moch. Zamil – Meco Inoxprima)

Pucuk ulam tiba saya juga ingin numpang nanya sertifikasi Vessel operasinya
dilingkungan Migas.

Untuk penentuan Third Party ini (perusahaan Jasa inspeksi) apakah dari pihak
pemesan atau fabricator ? Menurut informasi UU Migas yang terbaru katanya sich
penentuan Third party (Jasa inspeksi) yang mensertifikasi peralatan tersebut
harus dari pihak pemesan bukan lagi dari fabricator bisa nggak Pak Yusuf dan
rekan-rekan milis share ke saya mengenai bunyi klausal yang menyatakan penentuan
third party ditentukan oleh pihak pemesan.

Tanggapan 4 : (Farid Moch. Zamil – Meco Inoxprima)

Dear Pak Ramzy,
Pak bagaimana UU Depnaker Permen no. 01/Men/82 tentang bejana tekan pada Bab
II pasal 3 ruang lingkup ada kalimat yang berbunyi sbb:

Untuk pesawat pendingin serta bagian-bagiannya yang bertekanan kurang dari
20 Kg/Cm2 atau bagiannya yang mempunyai isi kurang dari 10 liter bilamana dapat
ditutup tersendiri …………..dst

Nah disini ada perbedaan yang cukup signifikan pada Bab II pasal 4 kalau kita
lihat pada variabel tekanan dan volume.

Memang dijelaskan disitu untuk pasal 3 dikhususkan untuk service Gas dan pasal
4 service Fluid.

Mungkin Pak Ramzy yang sudah berpengalaman dan banyak makan asam garam didunia
sertifikasi bisa menjelaskan perbedaan ini.

Tanggapan 5 : (Ramzy S Amier – Radiant Utama)

Pa Farid,
Pada milisi kita ada Pa’ Ayen dari MIGAS yang memang bagiannya, mungkin Pa Ayen
bisa sharing.

Tapi sejauh yang saya ketahui perihal penunjukan PJIT itu didasarkan pada Permen
nomor 08, saya lupa tahunnya kalau engga salah tahun 92 dimana disitu disebutkan
bahwa PJIT harus ditunjuk/diusulkan oleh User untuk menjaga independensinya,
selanjutnya pada tahun 2001 ada lagi surat edaran dari Direktur Teknik MIGAS
yang menegaskan kembali bahwa PJIT itu diusulkan oleh user (sekarang istilahnya
menurut UU Migas menjadi BU dan BUT) untuk selanjutnya dimintakan persetujuannya
dari MIGAS. Saya punya flowchartnya kalau berminat, kebetulan saya dapat dari
MIGAS.

Flowchart dapat di-download di bawah artikel ini.

Tanggapan 6 : (Farid Moch. Zamil – Meco Inoxprima)

Saya berminat sekali flow chart tersebut dan kalau ada lampiran Permen No 08

sekalian Pak !

Tanggapan 7 : (Ramzy S Amier – Radiant Utama)

Memang unik kalau kita mencermati permen 01 perihal bejana tekan, karena menurut
sejarahnya permen ini dibuat niat awalnya untuk tabung gas, tetapi dimasukan
unsur bejana tekan sehingga peraturan ini isinya ada dua, masing2 berbicara
bejan tekan dan botol baja termasuk bejana transport (LPG trailer), bahkan untuk
jenis botol baja ada jenis gas yang disebut seperti acetyline. Memang jadi rancu
karena standard/code untuk pembuatan dan pemeriksaaannya pun berbeda.

Tapi kalau kita lihat lagi sejarah peraturan di negara kita, terutama yang
lama banyak dipengaruhi oleh peraturan zaman Belanda dulu dimana peraturan isinya
mengatur hingga masalah teknis. Konon kalau anda mempelajari stoom ordonantie
yang masih berlaku hingga sekarang untuk Boiler dan aksesoriesnya disitupun
banyak aturannya harus begini dan harus begitu, dan konsekuensinya kalau itu
sudah dijalankan dan terjadi accident maka kerugian akan dibayar negara. Itu
juga penyebab terjadinya time based inspection kritis tidak kritis haruis dilakukan
inspeksi seperti peraturan dan dilakukan dalam waktu tertentu. Nah Permen 01
/ 82 nafasnya masih seperti itu, jadi kalau dipelajari lebih mendalam ada beberapa
hal yang sulit diimplementasikan seperti keharusan adanya persetujuan gambar
design bejana tekan oleh Disnaker sebelum pabrikasi dimulai, bayangkan kalau
untuk satu plan yang terdiri dari ratusan unit gimana ceritanya.

Ok saya takut terlalu panjang sebab hal ini termasuk yang paling sering dipertanyakan
oleh user terutama asing

Tanggapan 8 : (Ayende Hilman – Direktorat Teknik
Migas)

Dengan asumsi bahwa tanki ( storage tank ) tersebut digunakan dalam lingkungan
usaha Migas, Produk hukum yang mengatur adalah :

  1. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 06P/0746/M.PE/1991 tentang
    Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan
    dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.
  2. Keputusan Dirjen Migas Nomor : 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara
    Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan
    dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas
    Bumi.
  3. Keputusan Dirjen Migas Nomor : 39.K/38/DJM/2002 tentang Pedoman dan Tatacara
    Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Tangki Penimbun Minyak dan Gas Bumi.

Saya akan memberikan sedikit penjelasan terutama pada produk hukum (c) yang
berhubungan dengan problem anda :

  • " Pasal 1 ayat 2(f). : Ijin Penggunaan/Operasi adalah persetujuan yang
    diberikan Direktur Jenderal cq Direktur atas penggunaan dan/atau pengoperasian
    Tangki Penimbun yang telah dilakukan Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan mendapat
    penilaian layak.
    > explain : cukup jelas
  • " Pasal 1 ayat2(g). : Standar yang berlaku adalah standar orisinil konstruksi
    kecuali standar orisinil konstruksi yang telah diganti atau ditarik dari publikasi,
    edisi terakhir Standar Nasional Indonesia (SNI ) dan/atau Standar Internasional
    yang diakui Menteri.
    > explain : Standar yang digunakan dalam pemeriksaan meliputi standar
    konstruksi ( disain tangki ), SNI, dan/atau Standar International yang diakui
    Menteri.
  • " Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Tangki Penimbun yang digunakan dalam kegiatan
    usaha minyak dan gas bumi wajib dilaksanakan Pemeriksaan Keselamatan Kerja.
    > explain : Cukup jelas
  • " Pasal 2 ayat (2) : Pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud
    dalam ayat(1) dilakukan terhadap setiap tangki Penimbun yang baru, dan/atau
    sedang digunakan dan yang mengalami alterasi, Reparasi, dan/atau Rekonstruksi.
    > explain : cukup jelas
  • " Pasal 2 ayat (3) : Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana
    dimaksud dalam ayat(2) dilakukan di tempat pemasangan dan/atau tempat pendiriannya.

    > explain : cukup jelas
  • " Pasal 3 : Untuk dapat dilaksanakannya Pemeriksaan Keselamatan Kerja
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,, Perusahaan mengajukan permohonan Pemeriksaan
    Keselamatan Kerja kepada Direktur Jenderal cq Direktur.
    > explain : cukup jelas
  • " Pasal 4 ayat (1) : Pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan/atau Pelaksana
    Inspeksi Tambang.
    > explain : Migas akan mengirimkan Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur
    Migas untuk melakukan penilaian terhadap Tangki dimaksud apakah sesuai atau
    tidak dengan rules/code dan memenuhi aspek-aspek keselamatan dan kesehatan
    kerja.
  • " Pasal (5) : Apabila dianggap perlu Direktur Jenderal dapat menunjuk
    pihak lain yang telah memenuhi persyaratan untuk membantu melaksanakan Pemeriksaan
    Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
    > explain : Pihak lain dalam hal ini Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik
    (PJIT) Migas yang telah terdaftar dilingkungan Ditjen Migas.
  • " Pasal 6 ayat (1) : Terhadap Tangki Penimbun yang telah dilaksanakan
    Pemeriksaan Keselamatan Kerja dengan hasil penilaian layak, Direktur Jenderal
    cq Direktur memberikan persetujuan Ijin Penggunaan/Operasi.
    > explain : Hasil penilaian layak kemudian akan dikeluarkan Sertifikat
    Kelayakan Penggunaan Peralatan ( SKPP ) Tangki Penimbun.
  • " Pasal 6 ayat (2) : Ijin Penggunaan/Operasi sebagaimana dimaksud dalam
    ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
    > explain : cukup jelas

Dalam keputusan ini terdapat lampiran keputusan yang mengatur Tatacara Pemeriksaan
Keselamatan Kerja Tangki Penimbun Minyak dan Gas Bumi yang akan dipasang/didirikan
( Baru ) dan yang sedang digunakan ( Existing ).

Ini hanyalah sedikit gambaran untuk menjawab pertanyaan saudara, Silahkan anda
menghubungi saya untuk mendapatkan hardcopy peraturan termaksud agar saudara
bisa memahami secara lebih komprehensif atas peraturan termaksud.