Oil and gas adalah strictly regulated industry, apabila kita ingin mengetahui bagaimana aspek hukumnya maka terlebih dahulu haruslah di mengerti mengenai karakteristik dari industry ini.

Oil and gas adalah strictly regulated industry, apabila kita ingin mengetahui bagaimana aspek hukumnya maka terlebih dahulu haruslah di mengerti mengenai karakteristik dari industry ini.

Oil and gas adalah sektor usaha yang sifatnya international business, dimana akan saling terkait dengan kepentingan-kepentingan pihak luar yang akan sangat menentukan jalannya industry ini. Sebagai contoh, adalah {1} dalam hal penggunaan teknologi, sebagian besar teknologi yang digunakan dalam industry ini adalah teknologi import yang belum dapat dipenuhi oleh industry dalam negeri, selain itu {2} adanya “penetapan” international crude price oleh OPEC (organization of petroleum exporting countries), dengan demikian oil and gas industry adalah cartel business yang hanya dikuasai oleh sekelompok “pemain”, dalam hal ini di representasikan oleh OPEC dan the seven sisters (esso, shell, bp, mobil, texaco, chevron and gulf) yang telah menjelma menjadi super major (exxonmobil, shell, bp, totalfinaelf), selebihnya adalah national oil companies (petronas, pertamina) dan independent petroleum producer.

Di Indonesia, Oil and gas industry pada saat ini diatur dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (LN No.136 Tahun 2001, TLN No.4152), keberadaan dari Undang-Undang No.22 Tahun 2001 ini mencabut tiga perundang-undangan yang mengatur mengenai oil and gas industry, antara lain: {1} Undang-Undang No.44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN No.133 Tahun 1960, TLN No.2070), {2} Undang-Undang No.15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (LN No.80 Tahun 1962, TLN No.2505), dan {3} Undang-Undang No.8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN No.76 Tahun 1971, TLN No.2971).

Dengan demikian, maka pada saat ini di Indonesia adalah “masa transisi” dari restrukturisasi oil and gas industry, dimana dalam masa ini adalah peralihan struktur oil and gas industry dari natural monopoly oleh Pertamina menjadi market mechanism sesuai dengan semangat dari Undang-Undang No.22 Tahun 2001, diharapkan akan hadirnya “pemain-pemain” baru dalam oil and gas industry di Indonesia. Semua itu akan diatur oleh dua regulator untuk di upstream dan di downstream, untuk di upstream adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), sedangkan di downstream adalah Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas).

Perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang oil and gas industry ini dengan sendirinya akan menimbulkan dampak yang besar dalam pelaksanaan di lapangan, karena selama lebih kurang 40 tahun (dari masa Undang-Undang No.44 Prp Tahun 1960 s/d Undang-Undang No.22 Tahun 2001), oil and gas industry hanya boleh dilakukan oleh perusahaan negara semata-mata dalam hal ini Pertamina. Berdasarkan perundang-undangan lama Pertamina sebagai perusahaan negara memiliki peran ganda sebagai regulator dan juga “pemain”.

Berdasarkan perundang-undangan lama, dalam hal upstream business, Pertamina had an exclusive Authority to Mine, di satu sisi sebagai “pemain” yang memiliki hak “kepemilikan” atas wilayah kerja yang dikenal dengan own operation dan juga sebagai upstream regulator [pemegang Kuasa Pertambangan] yang di representasikan adanya Direktorat Management Production Sharing yang melakukan kerja sama [risk and financing, economic return (profit) dan management] dengan production sharing contractor dalam pengelolaan working area yang berada di open area dengan bentuk production sharing contract. Kewenangan tersebut kini “dialihkan” kepada BP Migas sebagai suatu “Badan Hukum Milik Negara” [ini menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah bentuk yang sesungguhnya dari BHMN tersebut?].

Dengan dialihkan fungsi had an exclusive Authority to Mine kepada BP Migas, maka Pertamina sebagai perusahaan negara saat ini “berperan” sebagai contractor production sharing, akan tetapi Pertamina dapat dikatakan sebagai lex spesialis contractor production sharing karena “memiliki” own operation yang dalam pengusahaannya ada yang di kerja samakan dengan pihak ketiga dalam bentuk technical assistance contract dan joint operation body.

Di downstream, menurut perundang-undangan lama, hanya Pertamina sebagai perusahaan negara satu-satunya yang berkewajiban menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri (yang telah menjangkau sampai ke pelosok-pelosok wilayah nusantara) dan juga produk-produk turunan dari oil and gas industry seperti (liquefied petroleum gas) LPG. Peran Pertamina dalam hal downstream business, menurut prinsip management, adalah planning, organizing, actuating dan controlling dari penyediaan dan pelayanan BBM di dalam negeri, sedangkan kini kewenangan sebagai downstream regulator telah “dialihkan” kepada BPH Migas. Setelah peran sebagai downstream regulator “dipangkas”, maka paling lama 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Pertamina secara “normatif” akan berperan sebagai badan usaha yang profit oriented dalam menjalankan downtream core business nya tanpa “dibebani” tugas-tugas pemerintahan dalam hal penyediaan dan pelayanan BBM di dalam negeri khususnya untuk remote area. In the long run diharapkan akan hadirnya perusahaan-perusahaan baru yang menyediakan dan melayani kebutuhan BBM di dalam negeri, jadi mungkin saja nantinya kita dapat membeli bensin tidak hanya di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang menjual produk Pertamina, tetapi dapat juga mengisi bensin di SPBU yang menjual produk dari perusahaan lain competitor dari Pertamina. Khusus untuk downstream business akan ada “wacana” mengenai wilayah kompetisi (Jawa, Bali dan Madura) dan wilayah non-kompetisi.

Selengkapnya dapat anda download pada bagian bawah artikel ini.