Apa hukumnya soal majikan/pengusaha yang hendak mem-PHK-kan pegawainya dalam hal Perusahaan dibubarkan?
Pertanyaan : Andy

Rekan – rekan,
Kami sebuah agen untuk suatu produk sedang mendapatkan masalah dengan di cabutnya
keagenan kami dan menghadapi kendala akan di tutupnya kantor kami.

Adapun kendala yang kami hadapi adalah:
Terbetik kabar bahwa pihak Management tidak akan memberikan pesangon jika kantor
kami akan tutup dengan alasan keuangan tidak mencukupi, kantor pribadi dll.

Pihak Management sampai saat ini tidak dapat memberikan informasi dan solusi
yang jelas apakah kantor kami akan terus beroperasi atau tidak.

Untuk itu kami mohon bantuan dan informasi nya atau KBK HUKUM MILIS MIGAS (maaf
alamat e-mail KBK HUKUM saya lupa) dapat membantu masalah kami dengan memberikan
masukan mengenai hal tersebut di atas.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, masukkan yang terbaik
dari rekan2x hukum sangat kami harapkan dalam waktu dekat ini.

Tanggapan 1 : A.W. Adnan

Yth Rekan Andy,
Anda menggunakan istilah "kantor akan tutup", saya hanya bisa berasumsi
bahwa anda bermaksud untuk mengatakan bahwa istilah kantor adalah sama dengan
"Perusahaan" dan kata "tutup" berarti "likuidasi"
(pembubaran perusahaan). Dengan demikian saya berasumsi bahwa pertanyaan anda
adalah, apa hukumnya soal majikan/pengusaha yang hendak mem-PHK-kan pegawainya
dalam hal Perusahaan dibubarkan? Jika ini yg anda tanyakan maka jawaban saya
adalah sebagai berikut;

1. Hukum yang mengatur perihal diatas adalah UU Ketenagakerjaan No 13 tahun
2003 (Selanjutnya disebut UUK).

2. Menurut UUK, Perusahaan tidak dapat memecat pegawainya. Perusahaan hanya
boleh mengajukan permohonan kepada pemerintah (DEPNAKER-TRANS) untuk melakukan
PHK terhadap pegawainya, jadi pemerintah-lah yg berhak memutuskan
untuk melakukan PHK thd seorang pegawai.

3. Salah satu alasan yang diperbolehkan oleh pemerintah agar Perusahaan dapat
melakukan PHK terhadap pegawainya adalah jika Perusahaan akan dibubarkan karena
mengalami kerugian (Pasal 164-UUK).

4. Menurut Pasal 156 UUK jika terjadi PHK maka Perusahaan adalah wajib untuk
memberikan pesangon.

Berdasarkan ketentuan hukum diatas maka Perusahaan tidak mempunyai pilihan
lain kecuali memberikan pesangon kepada pegawainya jika akan melakukan PHK.

Mudah-mudahan hal diatas dapat dijadikan jawaban atas keingin tahuan anda.

Tanggapan 2 : Andy

Rekan 2x,
Menindak lanjuti mengenai informasi tersebut di atas yang telah diutarakan pada
e-mail sebelumnya, dengan ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sbb:

1. Hukum yang mengatur perihal diatas adalah UU Ketenagakerjaan No 13 tahun
2003 (Selanjutnya disebut UUK). (Sedang saya baca dan pelajari)

2. Menurut UUK, Perusahaan tidak dapat memecat pegawainya. Perusahaan hanya
boleh mengajukan permohonan kepada pemerintah (DEPNAKER-TRANS) untuk melakukan
PHK terhadap pegawainya, jadi pemerintah-lah yg berhak memutuskan untuk melakukan
PHK thd seorang pegawai.
(bagaimana seandainya pihak pengusaha atau perusahaan tidak mengindahkan UUK
tersebut dan terus melakukan PHK karena merasa punya hak untuk melakukan hal
tersebut)

3. Salah satu alasan yang diperbolehkan oleh pemerintah agar Perusahaan dapat
melakukan PHK terhadap pegawainya adalah jika Perusahaan akan dibubarkan karena
mengalami kerugian (Pasal 164-UUK). (sedang di baca)

4. Menurut Pasal 156 UUK jika terjadi PHK maka Perusahaan adalah wajib untuk
memberikan pesangon.Bersarkan ketentuan hukum diatas maka Perusahaan tidak mempunyai
pilihan lain kecuali memberikan pesangon kepada pegawainya jika akan melakukan
PHK.
(Bagaimana jika pengusaha atau perusahaan dengan segala upaya yang dimiliki
alias power / kekuasaannya tidak mentaati peraturan yang berlaku dengan tidak
memberikan pesangon yang sesuai UUK dan tidak mempunyai niatan baik untuk melakukan
dialog atau perundingan sesuaidengan ketentuan UUK?) Mohon penjelasannya untuk
hal tersebut karena perkembangan terakhir dari pihak pengusaha atau perusahaan
tidak akan mengindahkan UUK yang berlaku.

Maaf hal tersebut bukan untuk kepentingan diri saya semata akan tetapi untuk
pegawai yang sudah mengabdi selama lebih dari 10 tahun dengan mempunyai kewajiban
terhadap keluarganya


Tanggapan 3 : A.W. Adnan

Mas Andy jawaban saya sbb;
1. PHK tidak boleh dilakukan ! Tetapi kalau Perusahaan nekat ya itu namanya
melanggar hukum. Kalau melanggar hukum hanya bisa kita tuntut (gugat di Pengadilan)
secara hukum untuk patuh pada hukum. Jadi kalau ada orang yg berani melanggar
hukum maka pertanyaannya tidak lagi soal hukum namun soal kekuasaan. Kalau sudah
main kekuasaan (termasuk main uang) sudah diluar bidang saya.

2. Untuk pertanyaan ttg pesangon juga sama dengan diatas. Hukumnya wajib untuk
membayar pesangon, tetapi kalau Perusahaan ngotot tidak mau bayar ya kita bisanya
menuntut di Pengadilan.

Tanggapan 4 : Tarmizi

Dear Milis

Maaf jika saya lancang,maksud saya ingin minta penjelasan dari para senior,mengenai
masalah saya ini.

Bagaimana kalo perusahaan hanya sanggup bayar pesangon 2x gaji+ gaji bulan
ini (apakah ada peraturan spt ini)sedangkan dia sudah kerja diprshn tsb lebih
dari 3 tahun yang mana misalnya pesangon yg musti diterima 9 juta tapi perusahaan
hanya bisa bayar 5 juta"Alasan dr pihak perusahaan dimana mereka tidak
sanggup membayar sesuai peraturan yg tertera. Apakah ini merupakan tindakan
yg mengambil hak karyawan? Apakah bisa dituntut pershn tersebut?

Mohon Pencerahannya

Tanggapan 5 : Erwin Guci

Pengalaman saya pak yang pernah berurusan di DEPNAKER , jakarta selatan.
Kalo kita berurusan sampe ke lebih tinggi juga……….kita yang sengsara………….dan
itu pun habis dana kita, jadi kalo di pikir masih win-win solusi…………ambil
aja pak……………kan perusahaan lain juga lagi nunggu kita……….percaya
diri aja pak.
dari pada kita berurusan ama likaliku hukum…………wah gak bakalan selesai
( Contoh PT.DI)…………….capek……………., jadi prinsip nya pake
prinsip ekonomi aja pak, uang sekarang lebih berharga dari pada uang besok ato
lusa…….anggap aja uang kita kita sedekahkan, lagian kalo uang itu jadi pahala
kan kita juga yang dapet………..jadi percaya diri aja pak.

Tanggapan 6 : Agus Arifin

Pak Tarmizi,
Menurut saya masalah bapak tergantung pada kebijaksanaan dan rembukan perusahaan
dengan SPSI di kantor bapak, saya kira perusahaan sudah memikirkan sebab-akibat
tindakannya. Minimal telah mengacu pada Peraturan / Perundangan Ketenagakerjaan
yang diterbitkan oleh pihak Depnaker. Kalau tidak salah beberapa waktu yang
lalu moderator sudah memposting peraturan tersebut (maksudnya peraturan ketenagakerjaan)coba
lihat pasal 151 ~ 158. sedang untuk mengetahui gambaran jumlah besarnya pesangon
ini saya lampirkan rumus/formulanya, mudah-mudahan bermanfaat.

Tanggapan 7 : A.W.Adnan

Dear Mas Tarmizi,
Apa yang sedang di lakukan oleh Perusahaan adalah suatu proses negosiasi untuk
mencapai apa yang dikenal sebagai "Mutual Agreement for Termination"
(MAT). Mungkin penjelasannya dalam bahasa Indonesia adalah kesepakatan bersama
antara Perusahaan dan Pegawai untuk PHK.

Katakanlah benar bahwa Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pesangon sebesar
Rp 9 juta. Namun ketentuan seperti ini biasanya berlaku jika Perusahaan yg menghendaki
PHK atas pegawai. Jika, pegawai yang berhendak untuk mengundurkan diri (yang
juga disebut PHK) maka kewajiban pesangon tsb menjadi tidak ada.

Nah, sepertinya Perusahaan sedang berusaha mengambil jalan tengah antara PHK
atas kehendak Perusahaan dan PHK atas kehendak Pegawai sendiri. Dengan kata
lain,formalnya pegawai diharapkan untuk dg sukarela mengundurkan diri ttp kemudian
perusahaan memberikan pesangon. Jika Pegawai bisa menerima kondisi ini maka
terjadilah apa yg disebut MAT. Jika demikian halnya maka secara legal, tidak
ada hak pegawai yg diambil oleh Perusahaan. Lain halnya jika pegawai tidak mau
mengundurkan diri namun Perusahaan tetap mencoret pegawai tsb dari daftar kepegawaian
Perusahaan, maka hal inilah yg disebut pelanggaran hak.

Demikian penjelasan saya. Silahkan ajukan pertanyaan lagi jika sekiranya masih
ada yg memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Tanggapan 8 : Jacob

Ada baiknya juga pendapat dr mas Erwin.

Saya pun pd th 1998 juga mengalami hal yg sama.
Perusahaan (civil consulting firm) tempat saya bekerja bankrut akibat krisis
moneter.
Well, krn kesulitan dana buat pesangon, barang2 kantor pun (spt komputer, printer,
dll) bisa dipakai sbg pesangon.
Tak ada permasalahan berarti dalam kasus tsb. Mungkin firm nya yg nggak terlalu
besar, jadi semuanya bisa diatasi dgn cara kekeluargaan.

Tapi untuk menghadapi perusahaan yg besar dan "nakal" sebaiknya perlu
campur tangan org luar yg mengerti ttg peraturan dan hukum tentunya.

Tanggapan 9 : Andy

Rekan – rekan ,
Terima kasih atas perhatiannya terhadap permasalahan yang sedang terjadi pada
kami meskipun harus kami hadapi dengan segala problematika yang ada. Akan tetapi
kami harus terus berusaha untuk mencoba menyelesaikan dengan arif dan bijaksana.

Sebetulnya permasalahan utama yang kami hadapi adalah:
1. Keserakahan
2. Keangkuhan
3. Kesombongan
4. Ketamakan
5. Dll

Hal tersebut di atas lah yang membuat kami semua merasa di sepelekan, di remehkan,
tidak di anggap sebagai partner kerja

Seandainya ada masukan atau saran yang sangat berguna akan terus kami tampung
dan kami menginginkan pendapat dari pihak HRD yang lebih mengenal, memahami
dll seluk beluk masalah tersebut meskipun tidak menutup kemungkinan masukan
dari pihak yang lain

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya