Apakah ISPS mengatur juga terhadap Terminal Terapung? Apakah ISPS Compliance Issue ini sudah dianjurkan oleh BPMIGAS atau Badan yang berwenang dari Pemerintahan RI? Bagaimana sih isi sebenarnya dari ISPS ini, mengingat salah satu isi Security Plan yg dikeluarkan AGI adalah memasang Perimeter Intruder Detection System berupa CCTV Camera & aplikasinya?
Pertanyaan : Ismail Umar

Para Pakar HSE yang budiman,
Apakah Security bagian dari HSE? Mengingat security suatu facility baik Oil
& Gas maupun Petrochemical atau Manufacturer lainnya akan berdampak terhadap
aspek safety dari production of facility tsb.

Beberapa waktu yang lewat, kami mendapatkan suatu rekomendation dari AGI
tentang security plan yang harus diterapkan pada Terminal Terapung di fasilitas
ConocoPhillips. Security plan tersebut dikeluarkan untuk memperoleh ISPS Code
Compliance status. Konon ISPS adalah suatu aturan International Ship & Port
Security, namun saya tidak menemukan aturannya.

Pertanyaan saya di sini:
1. Apakah ISPS mengatur juga terhadap Terminal Terapung?
2. Apakah ISPS Compliance Issue ini sudah dianjurkan oleh BPMIGAS atau Badan
yang berwenang dari Pemerintahan RI?
3. Bagaimana sih isi sebenarnya dari ISPS ini, mengingat salah satu isi Security
Plan yg dikeluarkan AGI adalah memasang Perimeter Intruder Detection System
berupa CCTV Camera & aplikasinya?
4. Terakhir, apakah ada dari rekan2 KPS yang sudah mengimplementasikan atau
memperoleh ISPS Compliance status ini. Tolong share pengalamannya dong!.

Tanggapan 1 : Fikie

Pak Ismail dan rekan lainnya,
Saya bukan pakar HSE, karena baru seumur jagung pengalamannya, tapi bolehlah
sedikit tau ttg ISPS. Kalo salah, tolong benerin dech…

Security bukan bagian dari HSE tapi sangat berkaitan/terkait dengan HSE, tapi
"safety first" pak.

Untuk peraturan mengenai ISPS, bapak bisa lebih tahu banyak dengan ikut dalam
pelatihan ISPS yang banyak diadakan oleh rekan2 dari klasifikasi (LR, ABS, BKI,
dan lainnya). Saya pernah ikut dari salah satu klasifikasi dan memang saya rasakan
sangat bermanfaat, khususnya bagi yang bergerak dalam bidang HSE atau marine
atau QA/QC. Bukan promosi loh yaaa…

Jawaban pertanyaan :
1. ISPS mengatur tentang SBM atau FPSO karena fasilitas ini dikunjungi oleh
kapal-kapal dari luar negeri yang kemungkinan sudah compliance dengan ISPS
2. Departemen Perhubungan Laut sebagai badan pemerintah yang mengatur
mengenai ISPS ini
3. Isinya lumayan banyak pak, kebanyakan bila diungkap disini. Yang saya ingat
Untuk kapal-kapal dengan GRT >500 atau kapal penumpang atau high speed craft
atau MODU bergerak yang berlayar dalam pelabuhan yang sudah compliance dengan
ISPS, harus ikut peraturan ini, dengan penggunaan peralatan AIS (Automatic Identification
System). CCTV digunakan sebagai salah satu "tool" untuk security.
4. Ini yang saya belum tahu. Saya juga tolong diikutkan kalau ada diskusi lanjut
tentang hal ini.

Tanggapan 2 : Ismail Umar

Terimakasih atas Feedback nya Pak Fikie.
Jadi DEPERLA mengatur ISPS ini? Kalau Pak Fikie punya contact person dengan
DEPERLA atau mohon Bapak/Ibuk yang kenal dengan DIPERLA, bagi dong informasi
atau contact person nya.

Tanggapan 3 : Win Sukardi

Pak Ismail, saya mau menambahkan sedikit mengenai ISPS.
Semau informasi menegnai ISPS bisa dibaca di ISPS Code 2003 Edition, nternational
Ship & Port Facility Security Code and SOLAS Amendments 2002 yang diterbitkan
oleh IMO, London 2003. Penerapan ISPS ini didasarkan pada peristiwa 911 di US.

1. Apakah ISPS mengatur juga terhadap Terminal Terapung?
Iya. Saya quote:
Application:
This code applies to:
1. the following types of ships engaged on international voyages:
1. passenger ships, including high speed passenger crafts
2. cargo ships, including high-speed craft. of 500 gross tonnage and upwards;
and
3. mobile offshore drilling units; and
2. port facilities serving such as ships engaged on international voyages

Kapal2 luar negeri tdk akan datang ke port yang tdk punya ISPS code karena
begitu dia datang, dia akan ditolak di next port.

2. Apakah ISPS Compliance Issue ini sudah dianjurkan oleh BPMIGAS atau Badan
yang berwenang dari Pemerintahan RI? Sudah, dan harus in place tgl 1 Juli 2004.

3. Bagaimana sih isi sebenarnya dari ISPS ini, mengingat salah satu isi Sscurity
Plan yg dikeluarkan AGI adalah memasang Perimeter Intruder Detection System
berupa CCTV Camera & aplikasinya. Wah..kalau ini sangat detail sekali, tapi
ada semua kok requirement apa saja yang perlu difulfill dalam buku.

4. Terkahir, apakah ada dari rekan2 KPS yang sudah mengimplementasikan atau
memperoleh ISPS Compliance status ini. Tolong share pengalamannya dong!

Tanggapan 4 : Syafiuddin Burhan

Dear Pak Ismail,
Saya cuman mau menambahkan beberapa hal yang telah diberikan oleh rekan2 yang
lainnya mengenai ISPS. Karena kebetulan terminal terapung yang kami kelola yang
berada di selat bangka telah mendapatkan sertifikasi dari dari Dit PerLa, dan
saya terlibat langsung dalam hal proses memperoleh sertifikasi tersebut.

Untuk pertanyaan nomor 1&2 saya rasa sudah cukup jelas.

Untuk pertanyaan no. 3, saya rasa mengenai pemasangan perimeter intruder detection
system misalnya yg berupa CCTV Camera dan aplikasinya bukan suatu kewajiban
dalam hal penerapan ISPS ini. Tujuan dari ISPS ini sebenarnya adalah membentuk
suatu sistim untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya dari titik akses yang ada
serta melakukan tindakan pengamanan yang dianggap perlu bila ancaman tersebut
telah ada.

Jadi mungkin bila dalam sistim yang bapak buat telah memadai dan dapat digunakan
untuk menggantikan fungsi dari CCTV ini, saya rasa rekomendasi tsb dapat digantikan.
Hal2 yang mungkin dapat dilaksanakan dalam penggantian CCTV salah satunya mungkin
adalah menambah personil jaga, meningkatkan waktu patroli di sekitar lingkungan
kerja, terutama pada restricted area, dsb. Tentunya semuanya ini tetap harus dipertimbangkan
lagi dari segi cost yang akan keluar. Karena nantinya pada saat presentasi hasil
Port Facility Security Assessment (PFSA) di DITPERLA, mereka (Government) akan
menanyakan lagi ke pihak pengelola pelabuhan, apakah hasil rekomendasi dari Recognised
Security Officer (RSO) dapat dipenuhi semuanya oleh pihak pengelola pelabuhan,
bila tidak bapak dapat mengajukan beberapa alternatif lain dari pengganti rekomendasi
yang dirasa memberatkan tersebut.

Untuk pertanyaan no. 4, bila perusahaan bapak2 akan menerapkan ISPS, harus
melalui RSO yang ada di Indonesia (telah ada 8 RSO yang diakui oleh pemerintah
Indonesia). Nantinya pihak RSO ini akan melakukan beberapa macam kegiatan berkaitan
dengan ISPS ini, misalnya melakukan on scene survey, port facitility security
assessment (untuk mengentahui titik akses yang ada pada pelabuhan tersebut),
lalu dilanjutkan dengan port facility security plan (PFSP) berupa pengendalian
titik akses yang ada untuk setiap security level yang ada (level 1 – 3) . PFSP
ini selanjutnya yang akan diapproved oleh pihak pemerintah setelah dilaksanakan
audit dilapangan mengenai penerapan dari PFSP.

Demikianlah sedikit pengalaman yang saya peroleh untuk penerapan ISPS ini sampai
kami memperoleh sertifikasi dari pemerintah dan sudah comply dengan peraturan
tersebut sebelum 1 Juli 2004 kemarin. Sebagai orang safety, perusahaan kami
tetap mempertahankan bila mana nantinya ada konflik antara safety dan security,
kami tetap mengutamakan safety diatas segalanya.

Tanggapan 5 : Ismail Umar

Akhirnya saya dapatkan juga beberapa link yg memuat artikel baik berupa FAQ
maupun document ISPS COde sendiri di beberapa website berikut:

www.imo.org
www.vpa.org.vn/english/news/isps-code.pdf

www.shipandportsecurity.com/isps-code.html

dll, dengan keyword ISPS CODE atau ISPS CODE PDF akan Bapak/Ibu ketemukan link
di atas.

Tanggapan 6 : Fredhi

Anda bisa browsing di www.imo.org atau ke website-nya
IACS

Tanggapan 7 : file isps.pdf