PENCABUTAN UU Kelistrikan Nomor 20 Tahun 2002 oleh Mahkamah Konstitusi karena beberapa pasalnya dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 telah menimbulkan shock beberapa pihak karena ketidaksiapan menerima putusan MK tersebut. Padahal, proses judicial review atas UU No 20/2002 yang diajukan oleh beberapa komponen masyarakat tersebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, pihak MK telah menggelar beberapa kali sidang terbuka dan telah pula mendengar keterangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan para ahli.