Konsumsi BBM melebihi kuota. Setelah imbauan penghematan, pemerintah mungkin akan menaikkan harga.

Konsumsi BBM melebihi kuota. Setelah imbauan penghematan,
pemerintah mungkin akan menaikkan harga.     

Mengisi bensin merupakan kegiatan yang paling menyita waktu di Kupang. Pukul
11 siang, Antonius Manaf, lelaki yang berprofesi sebagai sopir angkutan kota
jurusan Kupang-Oepura, masih saja tertahan di stasiun bahan bakar Oebobo.
Padahal sudah tujuh jam ia habiskan berbaris di antrean pom bensin itu, yang
panjangnya hingga lima kilometer.

Antonius terlambat karena datang pada waktu subuh. Ratusan pesaingnya rela
menghabiskan malam di jalan hanya untuk mendapat beberapa liter emas hitam
tersebut. Di stasiun pengisian Oebufu, jumlah peminat BBM yang menginap mencapai
ratusan orang. Untuk mengisi waktu, sebagian dari mereka bernyanyi dengan
iringan gitar.

Kupang termasuk kota yang terparah mengalami kelangkaan BBM. Lima jam adalah
waktu tercepat untuk mendapat kan bensin. Harga jualnya pun gila-gilaan, paling
tidak lima kali lipat lebih tingg i dibandingkan harga normal. Jalan-jalan
di Kupang pun berubah menjadi lengang. Lebih dari separuh jumlah pegawai memilih
bolos karena kesulitan transportasi.

Direktur Utama Pertamina Widya Purnama menyebut Ampenan, Parigi, selain
Kupang, yang masih demam akibat kelangkaan BBM. ‘Bengkulu sudah tidak lagi,’
kata Widya. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro
menyebut Kupang, Bengkulu, dan Sibolga sebagai daerah yang kekeringan BBM.

Kelangkaan BBM juga terjadi di sejumlah kota selain yang disebut Widya dan
Purnomo. Di Gorontalo dan Manado, misalnya, bensin sempat diecer di atas Rp
10 ribu per liter. Di Jawa sekalipun, seperti di Solo, harga bensin sempat
terbang tertiup kelangkaan hingga tiga kali harga normal. Bahkan di Jakarta
virus kelangkaan mulai terlihat. Banyak pom bensin yang sudah tak menyediakan
BBM, terutama jenis premium.

Sepanjang sejarah Indonesia, BBM merupakan komoditas supersensitif. Perubahan
harga atau pasokan yang tak terkendali buntutnya bisa tak hanya berhenti pada
masalah harga yang saling membalap, tapi melebar ke soal politik. Dengar saja
lagu yang didendangkan oleh para pengantre BBM di Kupang. Sepenggal lirik
Siapa Suruh Datang Jakarta mereka pelesetkan menjadi Siapa suruh pilih SBY-Kalla,
sendiri suka sendiri rasa….

Lampu kuning kelangkaan bensin juga diendus oleh pemerintah. Wakil Presiden
Jusuf Kalla pun membela diri atas kelangkaan BBM. ‘Saya minta maaf atas kesulitan
BBM yang pada hari-hari ini menjadi pembicaraan umum. Kesalahan tersebut bukanlah
kesalahan siapa-siapa di negeri ini, tetapi masalah dunia kita dewasa ini,’
ujar Kalla di Malang, Jawa Timur.

Permintaan atas minyak selama ini berlari lebih kencang daripada pasokan.
Di luar negeri, permintaan yang berlebihan mendorong harga kontrak minyak
di bursa komoditas untuk mendaki selama 18 bulan terakhir. ‘Ini merupakan
periode kenaikan harga minyak terpanjang,’ ujar Martiono Hadianto, Komisaris
Utama Pertamina.

Di dalam negeri, permintaan atas BBM juga terus tumbuh. ‘Rata-rata sekitar
5 persen setahun,’ ujar Kurtubi, ekonom energi. Pertumbuhan permintaan itu
mudah diraba jika kita memelototi angka-angka penjualan kendaraan bermotor
selama empat tahun terakhir. Tahun lalu, peningkatan penjualan mobil malah
dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren seperti itu diabaikan oleh pejabat pemerintah, yang menyusun anggaran,
dan juga anggota DPR, yang mengesahkan anggaran. Alasannya, untuk meringankan
beban subsidi BBM yang harus ditanggung oleh anggaran. Jangan lupa, lebih
dari separuh harga jual BBM di dalam negeri ditanggung oleh pemerintah. Jika
penggunaan BBM tak dibatasi—biasa disebut kuota—tentu pemerintah tak bisa
memperkecil subsidi. Angka konsumsi BBM yang disepakati sepanjang tahun ini
dikurangi lima pesen menjadi 59,6 juta kiloliter.

Selama lima bulan pertama tahun ini, asumsi anggaran terbukti meleset untuk
premium dan minyak tanah. Bensin yang telah tersedot oleh mobil yang lalu-lalang
mencapai 7,96 juta kiloliter atau lebih dari separuh jatah anggaran. Total
BBM yang telah dikonsumsi hingga akhir Mei mencapai 25,36 juta kiloliter atau
43 persen.

Untuk memenuhi permintaan yang telah melampaui kuota, Pertamina tak bisa
seenaknya belanja. Ongkos membeli BBM luar biasa besarnya untuk kantong Pertamina
yang sekarang ekstratipis. Delapan puluh persen pendapatan Pertamina saat
ini datang dari bisnis pengadaan dan distribusi BBM di dalam negeri. ‘Marginnya
cuma 8 per mil,’ ujar Martiono. Pada saat harga terus menanjak, uang di kantong
Pertamina yang tandas.

Martiono memberikan contoh sederhana bagaimana Pertamina terengah-engah
mengikuti kenaikan harga minyak di pasar dunia. Untuk memenuhi kebutuhan
BBM di dalam negeri, Pertamina mengimpor minyak mentah, yang kemudian diolah
di kilang dalam negeri dan produk jadi BBM, seperti bensin. Volume minyak
mentah yang dapat diolah di kilang dalam negeri mencapai satu juta barel
per hari. Sisa kebutuhan produk BBM ditutup dengan impor yang besarnya 350
ribu barel per hari.

Jika harga minyak mentah di kisaran US$ 55, harga produk minyak sepuluh
dolar lebih tinggi. Itu artinya kebutuhan duit Pertamina setiap bulannya
saja sekitar US$ 2,3 miliar. Andaikan saja itu belanja yang terjadi pada
bulan pertama. Jumlah itu kemudian diganti oleh pemerintah pada akhir bulan
pertama untuk modal belanja Pertamina bulan kedua.

Yang membuat pusing kepala para petinggi Pertamina adalah bila pada bulan
kedua harga ternyata naik. Andaikan saja harga minyak mentah naik menjadi
US$ 57, harga produk BBM menjadi US$ 67. Maka, ada kekurangan US$ 100 juta
yang harus ditomboki oleh Pertamina.

Kurtubi menuding Undang-Undang Migas yang terbit empat tahun lalu sebagai
biang kerok tertatih-tatihnya Pertamina dalam mengimpor minyak. Dalam UU Migas
itu, posisi Pertamina tak lagi membawahkan kontraktor produksi bagi hasil
(KPS), maka Pertamina kehilangan hak mengutip uang retensi pemasaran dari
KPS yang beroperasi di Indonesia.

Nilai pungutan itu cukup besar, Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun per tahun.
Kutipan retensi itu yang menjadi tenaga dalam Pertamina saat mengimpor BBM
di masa silam. ‘Karena ada retensi, penggantian subsidi BBM pada akhir tahun
pun menjadi tidak masalah,’ ujar Kurtubi. Setelah tak ada retensi, Pertamina
mengandalkan pinjaman dari bank untuk membayar kekurangan penggantian pemerintah.

Ada sembilan bank, empat di antaranya bank asing, yang membuka fasilitas
surat kredit bagi Pertamina untuk mengimpor minyak. Total plafon pinjaman
surat kredit US$ 1,38 miliar atau Rp 12,97 triliun itu terlampaui pada triwulan
pertama. Pada awal April silam, nilai fasilitas surat kredit yang digunakan
Pertamina sebesar US$ 1,628 miliar atau Rp 15,31 triliun.

Awal bulan ini, kantong Pertamina untuk mengimpor BBM tak berubah banyak.
Sumber Tempo di kalangan keuangan mengingat surat kredit Pertamina yang masih
tertunggak sekitar US$ 150 juta. ‘Makanya kemarin ada keterlambatan pengiriman
minyak,’ ujar sumber tersebut. Setelah fasilitas pinjaman dari bank melampaui
plafon, praktis Pertamina harus mengandalkan uang dari pemerintah.

Di sini, kelangkaan mulai merebak. Situasi sempat keruh karena para pejabat
di Departemen Keuangan yang berhak mencairkan uang anggaran saling lempar
bola dengan para bos Pertamina. Di satu pihak, Pertamina menuding Departemen
Keuangan lama mencairkan uang. Di pihak lain, Departemen Keuangan berkilah
pencairan telah sesuai dengan proses.

Tanpa silang komentar pun, drama kelangkaan minyak di dalam negeri masih
belum jelas kapan akan berakhir. Widya sudah berjanji berusaha mengalirkan
minyak ke daerah-daerah yang mengalami kelangkaan. Akhir pekan kemarin, pemerintah
menyatakan telah menyiapkan dana belanja Pertamina Rp 3 triliun. ‘Kalau tidak
cair kemarin, ya paling tidak Senin ini (11 Juli),’ ujar Direktur Jenderal
Perbendaharaan Negara, Mulia Nasution.

Namun sejauh mana pemerintah kuat membiayai subsidi? Sampai kini tak ada
yang bisa menebak ke mana harga minyak internasional akan bergerak. ‘Yang
pernah saya baca saja ada 30 ramalan yang berbeda,’ ujar Martiono. Pekan lalu,
harga minyak jenis light sweet malah kembali menggila dan dua kali melampaui
US$ 60 per barel. Badai di Teluk Meksiko, yang diperkirakan mengganggu produksi
minyak di wilayah tersebut, menjadi penyebab utama.

Peluang harga kontrak minyak kembali melayang sangat besar, menjelang musim
dingin di bumi belahan utara. Kurtubi memperkirakan kelebihan permintaan hingga
akhir tahun masih sebesar 4 juta barel.

Jika harga internasional semakin tinggi, otomatis beban subsidi anggaran
ikut melembung. Mulia mengaku subsidi yang telah terpakai sebesar Rp 42 triliun
atau sekitar 55 persen dari total yang dianggarkan. Sulit membayangkan sisa
anggaran itu cukup untuk sampai akhir tahun. Jika harga rata-rata minyak mentah
US$ 60 per barel, Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro menghitung subsidi meledak
hingga Rp 138 triliun.

Itu dengan catatan konsumsi minyak tak bergeser dari anggaran semula. Namun,
melihat borosnya orang Indonesia menggunakan BBM sepanjang tahun ini, sangat
mungkin volume BBM yang terpakai meningkat. Pertamina pun sudah meminta DPR
agar menambah kuota konsumsi BBM tahun ini. ‘Kita minta ditambah atau disamakan
saja dengan kuota 2003 (untuk minyak tanah),’ kata Wakil Direktur Utama Pertamina,
Mustiko Saleh.

Dalam hitungan pemerintah, kenaikan harga yang dibarengi dengan kenaikan
volume sebesar 10 persen dari tahun lalu akan melipatgandakan subsidi BBM
hingga Rp 150 triliun. Dalam skenario ini, defisit anggaran menganga hingga
Rp 38 triliun. ‘Ini berarti Indonesia menjadi negara sosialis terbesar di
dunia,’ ujar Kalla.

Dalam jangka panjang, banyak langkah yang bisa diambil pemerintah untuk
memberantas kelangkaan minyak. Menggenjot produksi minyak di dalam negeri
adalah yang terutama. Ini bukan tugas yang sepele, mengingat sejak 1999 investasi
di sektor eksploitasi melempem. ‘Ini pentingnya kita mencapai kesepakatan
di Cepu kemarin,’ ujar Martiono. Seandainya kerja sama dengan ExxonMobil
mulus, secepatnya dalam dua tahun mendatang Indonesia bisa mendapat tambahan
produksi minyak paling tidak 150 ribu barel per hari.

Dalam jangka pendek, tak ada obat yang enak untuk mengatasi kelangkaan.
Presiden, sejak dua pekan lalu, memang mengimbau para pejabat untuk memotori
gerakan penghematan BBM. Pekan lalu, imbauan penghematan juga diembuskan
oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tapi langkah itu seperti tak disambut dengan
hangat. Pada pekan pertama instruksi itu keluar, nyaris tak ada perubahan
yang terlihat di kantor-kantor pemerintah (baca Tempo, 4 Juli 2005).

Andai penghematan tak mempan menahan nafsu menenggak BBM, besar kemungkinan
pemerintah akan mengambil langkah yang lebih keras, yaitu menaikkan harga.
Intro kebijakan itu sudah terdengar pekan lalu. Direktur Jenderal Minyak dan
Gas, Iin Arifin Takhyan, menyatakan pemerintah akan merombak harga jual BBM
untuk industri pertambangan, minyak, dan gas. Industri itu diharuskan membayar
harga BBM sama dengan harga internasional. ‘Ini akan diberlakukan dalam waktu
dekat,’ kata Iin.

Ini jelas kebijakan yang tak akan mudah diterima rakyat.

Source : www.tempointeraktif.com