PT Pertamina mulai memberlakukan harga pasar bagi industri yang sudah mengonsumsi bahan bakar minyak di atas 24 kiloliter per bulan.

PT Pertamina mulai memberlakukan harga pasar bagi industri
yang sudah mengonsumsi bahan bakar minyak di atas 24 kiloliter per bulan.
Solar yang di atas alokasi 24 kiloliter per bulan harus dibayar dengan harga
pasar mulai tanggal 1 Juli 2005.

Pertamina, Rabu (13/7), mengumumkan, alokasi 24 kiloliter per bulan untuk
industri ditetapkan berdasarkan rata-rata realisasi tiga bulan terakhir dari
industri.

Sementara harga jual pasar berlaku penuh untuk seluruh industri kontrak
kerja sama (KKS)/joint operation body (JOB), migas dan pertambangan umum
seperti pertambangan batu bara, panas bumi, biji logam, logam yang tidak
mengandung besi, dan bahan baku semen. Harga pasar juga berlaku untuk industri
kegiatan pengolahan pertambangan, seperti industri semen, industri pemurnian
dan pengilangan migas, dan industri logam dasar dan baja hulu.

Tetapi, ketentuan harga pasar tidak berlaku bagi industri kecil dan pertambangan
konvensional di Pulau Bangka. Harga eceran berlaku untuk industri selain pengelompokan
industri tersebut, sedangkan harga jual bungker internasional berlaku untuk
bungker kapal berbendera asing, kapal tujuan luar negeri dan agen BBM bungker.
Pembayaran dilakukan dengan kurs dollar AS atau rupiah dengan kurs konversi
jual BI yang berlaku satu hari sebelumnya.

Masih kritis

Secara terpisah, seusai melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyatakan, daerah
kritis BBM tinggal Maumere (Papua) dan Krueng Raya (Nanggroe Aceh Darussalam).

Menurut Purnomo, konsumsi BBM kini meningkat dari sebelumnya 170 ribu kiloliter
per hari menjadi 180 ribu kiloliter per hari. Adapun ketersediaan BBM baru
mencapai 18 hari lebih.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepala Kepolisian
RI Jenderal (Pol) Sutanto untuk menangkap para penjahat yang menyebabkan kelangkaan
BBM. Perintah itu kembali disampaikan Presiden Yudhoyono dalam rapat koordinasi
pengendalian masalah BBM yang dihadiri Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS, Purnomo
Yusgiantoro, dan Mendagri M Ma’ruf.

Presiden memerintahkan Polri untuk mengamankan jalur distribusi BBM sampai
ke SPBU dan menangkap pelaku pengoplosan BBM dan penyelundupan ke luar negeri.
Kami akan upayakan untuk menangkap pelakunya,� ujar Sutanto seusai
rapat.

Kadin mendukung

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Mohamad S Hidayat mengatakan,
Kadin mendukung rencana penghematan dan konservasi pemerintah. Penghematan
energi akan semakin berguna jika pemerintah berani membuat keputusan tegas,
yakni menaikkan harga bahan bakar minyak.

Namun, kenaikan BBM harus diikuti persyaratan. Pertama, kedisiplinan pemerintah
dalam manajemen fiskal. Kedua, pemerintah harus sungguh melakukan penegakan
hukum terhadap penyelundupan dengan melibatkan Kepala Polri yang baru saja
diangkat,� kata Hidayat.

Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Sofyan Wanandi mengatakan,
keberanian menaikkan BBM tampaknya lebih banyak ditumpangi kepentingan politik.
Pemerintah kurang memerhatikan efek fiskal, iklim investasi, nilai tukar,
defisit, dan inflasi, kata Sofyan.

Sekarang ini, kata dia, kita lebih banyak memosisikan diri sebagai importir
daripada sebagai eksportir. Rekomendasi penghematan BBM tidak akan berhasil.

Source : www.kompas.com