Angka realisasi penerimaan sektor minyak dan gas tercantum dalam dokumen realisasi APBN.

 Angka realisasi penerimaan sektor minyak dan gas
tercantum dalam dokumen realisasi APBN. Sayangnya, detail perhitungan penerimaan
yang dikaitkan dengan biaya operasi yang dapat dikembalikan sangat sulit ditelusuri.

‘Padahal resiko penyimpangan dalam proses ini sangat tinggi,’ kata Sekretaris
Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Emmy Hafids di Jakarta,
Selasa (12/7). Ia menilai perlu ada gambaran perhitungan yang jelas untuk
menentukan jumlah penghasilan pemerintah dari penerimaan minyak dan gas.

Hampir selama enam bulan, TII berusaha mencari tahu biaya operasional dan
eksplorasi yang diganti oleh pemerintah tapi tanpa hasil. Pemerintah, kata
dia, sangat ketat menjaga rahasia bagian ini. Padahal, kata dia, proses cost
recovery memiliki peluang dilakukan manipulasi data dan penggelembungan.

Menurut Emmy dalam studi awal ini tidak mendapat sumber resmi yang dapat
menjelaskan mengenai data maupun perhitungan penerimaan migas. Padahal beberapa
negara telah menerapkan prinsip transparansi untuk penerimaan sektor migas
diantaranya Nigeria, Kanada, dan Azerbaijan.

Sektor migas untuk Indonesia ini lanjut, Emmy masih belum transparan. Dia
mencontohkan dana reboisasi dapat dihitung dan dapat diperiksa ulang. Termasuk
juga perhitungan royalti dari barang tambang seperti emas. ‘Tapi ini (pendapatan
migas termasuk perhitungan cost recovery) kami tidak tahu,’ tuturnya.

Pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan, perhitungan penerimaan negara termasuk
cost recovery seperti hutan belantara. ‘Semua ini akibat sistem yang kurang
efisien yang bersumber dari UU Migas, maka ini harus direvisi,’ tuturnya.

Kepala Divisi Pengendalian Finansial Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas
(BP Migas) Inggrid Permata Lestari Tobing menjelaskan, data soal itu merupakan
wewenang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Source : www.tempointeraktif.com