Solusi permasalahan subsidi bahan bakar minyak (BMM) tidak ada alternatif lain kecuali menaikan harga.

Solusi permasalahan subsidi bahan bakar minyak (BMM)
tidak ada alternatif lain kecuali menaikan harga. Karena dengan kenaikan harga
itu memaksa masyarakat mengurangi konsumsi BBM.

Tenaga ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Ichsan, mengatakan
itu, Senin, (18/7) dalam dialog interaktif di Jakarta.

‘Kami kira tak ada alternatif lain selain harga. Karena, dengan harga akan
mendorong berkurangnya pola konsumsi masyarakat terhadap BBM,’ kata Ichsan,
menjawab pertanyaan Anggota DPR Komisi VI Ramson Siagian, mengenai apa yang
menjadi alternatif pemerintah selain kenaikan BBM.

Ichsan menambahkan, saat Indonesia bukan negara termiskin di dunia, tapi
harga BBMnya tercatat paling rendah jika dibandingan dengan negara lain yang
memiliki pendapatan perkapita lebih rendah. ‘Lihatlah negara bekas provinsi
kita, Timor Leste, harga BBM jauh lebih tinggi. Bangladesh, yang pendapatan
perkapitanya lebih rendah juga harga BBMnya lebih tinggi,’ ungkapnya.

Ichsan mengakui, saat ini memang masih ada kesenjangan waktu antara kenaikan
harga BBM dengan penyaluran kompensasi BBM. ‘Itu terjadi karena baru disetujui
oleh DPR. Program yang lama, sebenarnya sudah jalan seperti pengubahan subsidi
beasiswa menjadi SD gratis,’ tambahnya.

Persoalan lain, berdasarkan UU APBN, pemerintah harus mengalokasikannya
dalam DIPA (Daftar Isian Program Anggaran). Dalam ketentuan yang baru, setiap
anggaran tidak dapat dicairkan kalau belum ada program yang diajukan, dan
ada penanggung jawabnya.

‘Untuk persetujuan DPR itu saja butuh waktu empat bulan, dari Maret sampai
Juni 2005. Pengisian DIPA sendiri baru selesai Agustus,’ kata Ichsan.

Kalau belajar dari kenaikan BBM dan penyaluran kompensasi yang tepat, dengan
risiko kecil, kata Ichsan dibutuhkan wakru 18 bulan. ‘Jadi untuk pelaksanaan
program yang baik dan risiko kecil, baru awal 2007,’ tambahnya.

Pada kesempatan itu Ichsan juga mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan
sejumlah langkah dalam menerapkan kebijakan hemat energi. Diantaranya adalah
pengenaan tarif lebih besar untuk penggunaan listrik pada jam jam sibuk, di
atas jam 5 sore.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses perubahan penggunaan sumber
energi dari gas, untuk pembangkit listrik yang ada di Jawa. ‘Menurut rencana
sampai akhir 2007, seluruh pembangkit listrik di Jawa tidak lagi menggunakan
BBM, tapi gas. Untuk daerah daerah lain diharapkan selesai pada 2009,’ tambahnya.

Pada kesempatan itu ekonom INDEF, Fadhil Hasan menyatakan sependapat dengan
Ichsan. ‘Memang, masyarakat harus disadarkan saat ini bukan lagi eranya BBM
murah. Karena itu pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus.’

Namun begitu, Fadhil tidak sependapat kalau pemerintah harus menaikan harga
BBM lagi pada tahun 2005 ini. ‘Persoalanya masyarakat masih bertanya-tanya,bahkan
tidak percaya, apa kompensasi BBM naik? Manfaat BBM naik apa?’ kata Fadil.

Menurut dia yang dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga BBM adalah harga
turut naik. Sedangkan pendidikan gratis dan jaminan kesehatan tidak kunjung
didapatkan.

Fadhil berpendapat, meskipun saat ini harga minyak membumbung tinggi di
luar perkiraan pemerintah sebesar US$45/ barel, tidak tepat jika pemerintah
meresponya dengan menaikan harga BBM di dalam negeri.

‘Paling memungkinkan kenaikan BBM bisa dilakukan awal tahun 2007, ketika
pemerintah sudah siap dengan penyaluran kompensasi kenaikan BBM itu,’ tegasnya.

Pemerintah juga diminta melakukan sosialisasi dengan lebih baik. ‘Kalau
bisa jangan sampai ada kesenjangan antara kenaikan harga BBM dengn penyaluran
kompensasinya sebab jika tidak kepercyaan masyarakat akan berkurang,’ katanya.

Fadhil juga mengimbau pemerintah tidak terlalu optimistis dalam menjalankan
program kompensasi. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak terlalu
berharap dengan kompensasi dari pemerintah. Sebab sampai saat ini pemerintah
juga belum memiliki data akurat mengenai siapa yang paling berhak menerima
subsidi.

Pada kesempatan itu Anggota DPR Komisi VII Ramson Siagian mengatakan pemerintah
masih menggunakan paradigma lama dalam mencari pendapatan negara, yaitu dati
minyak dan gas. padahal menurut dia masih banyak alternatif diantaranya pendapatan
dari pertambangan umum, nonmigas.

Selain itu, Ramson juga meminta agar pemerintah mempercepat pelaksanaan
proyek pipanisasi gas dari sumatera Selatan ke Jawa Barat.

‘Kalau pipanisasi gas itu diselesaikan, konsumsi minyak bisa berkurang 400
ribu kiloliter per hari,’ katanya.

Ramson juga tidak melihat alternatif pemerintah untuk mengtasi pmbengkakan
subsidi BBM selain menaikan harga di dalam negeri. Bahka dalam RAPBN 2006
pemerintah juga tidak mencanangkan penggunaan energi alternatif seperti briket
batu bara. ‘Kami tidak melihat pemerintah mengalokasikan subsidi untuk briket
batu bara.’

Source : www.mediaindo.co.id