Negara sebesar Amerika pun mau memandang bagaimana perubahan terhadap kebijakan energi harus dilakukan sesegera mungkin. Bagaimana dengan kita yang saat ini sedang mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM)?

‘…. I have my opinion. I believe America should not
live at the mercy of global trends and the decisions of other nations. For
more than a decade this country has not had a comprehensive national energy
policy, and now is the time to change it’.

Sebuah petikan pidato Presiden Amerika Serikat Goerge W Bush yang mendapatkan
aplaus saat berpidato di US Hispanic Chamber of Commerce Conference (20/4/05).
Negara sebesar Amerika pun mau memandang bagaimana perubahan terhadap kebijakan
energi harus dilakukan sesegera mungkin. Bagaimana dengan kita yang saat
ini sedang mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM)?

Pelajaran dari krisis BBM, jangan sampai terjadi di sektor energi lainnya,
seperti energi batu bara. Sejalan dengan tingkat kebutuhan batu bara di dalam
negeri dan rencana pemerintah untuk meningkatkan pemakaian batu bara, tanggung
jawab memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO)
batu bara sebaiknya secepatnya diberlakukan. Kebijakan DMO batu bara harus
menjadi prioritas pemerintah saat ini, khususnya melihat PLN sebagai pemakai
batu bara terbesar di dalam negeri (60 persen pasar domestik atau sekitar
23 juta ton).

Pajak Ekspor atau DMO

Pada sosialisasi blueprint atau cetak biru Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025
(28-29/06), peran batu bara energy mix akan ditingkatkan menjadi 32,7 persen
di tahun 2025, yang sekarang baru mencapai 19,6 persen. Target 32,7 persen
berarti 194 juta ton batu bara yang akan dikonsumsi di dalam negeri di tahun
2025. Melihat semakin meningkatnya kebutuhan batu bara di dalam negeri, yang
terkonsentrasi pada sektor industri kelistrikan, maka secepatnya pemerintah
mengeluarkan kebijakan pengamanan suplai batu bara di dalam negeri.

Salah satu bentuknya adalah ketegasan pemerintah terhadap kewajiban bagi
perusahaan tambang batu bara mengalokasikan batu baranya untuk kepentingan
industri di dalam negeri atau dikenal sebagai Coal DMO batu bara. Upaya penerapan
DMO yang telah digariskan dalam blueprint harus dipercepat. Hal ini bukan
hanya untuk mengamankan kepentingan industri pemakai batu bara, tetapi juga
lebih dimaksudkan untuk meyakinkan para investor independent power producer
atau industri lainnya yang memakai batu bara sebagai bahan bakar utama.

Kebanggaan sebagai eksportir batu bara nomor dua di dunia semestinya harus
dipendam. Pada saatnya harus diterjemahkan dengan menyikapi peningkatan pemakaian
batu bara di dalam negeri. Energi batu bara yang mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui usaha kelistrikan dan industri akan lebih berarti dibandingkan
dengan mengekspor batu bara saja. Sebab, revenue yang dihasilkan belum tentu
dipakai langsung untuk investasi, apalagi bicara terhadap penyerapan tenaga
kerja.

Dengan terjaminnya pasokan batu bara di dalam negeri secara andal, berkelanjutan,
dan terjangkau , tentu akan mengamankan sektor kelistrikan dan industri.
Dalam upaya mewujudkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen
pada tahun ini. Rencana pemerintah mengenakan pajak ekspor batu bara untuk
mengamankan kebutuhan di dalam negeri bukan instrumen yang tepat. Mengingat
indeks spot harga batu bara minggu ini sebesar 51,95 dollar AS per ton (Barlow
Jonker Index, 30/6). Harga ini terlalu tinggi sehingga kecil kemungkinan
akan menghentikan laju ekspor batu bara meskipun pemerintah menerapkan pajak
ekspor.

Instrumen DMO batu bara adalah pilihan yang tepat saat ini bagi perusahaan
tambang besar batu bara saat ini (PKP2B), yang saat ini diharapkan menjadi
tulang punggung keamanan suplai batu bara nasional. Dalam kontraknya pun
masih sebatas imbauan.

Dalam kontrak PKP2B tercantum jelas; apabila kondisi nasional kekurangan,
pemerintah dapat meminta kontraktor menjual produksi batu baranya di dalam
negeri. Imbauan ini akan menjadi masalah jika krisis batu bara memang akan
terjadi. Ragam kualitas batu bara yang dibutuhkan akan mempersulit setiap
perusahaan untuk merasa bertanggung jawab.

Lebih aman DMO

DMO batu bara diperlukan bukan hanya pada tonase batu baranya saja, namun
juga kualitasnya, khususnya pemakaian di pusat listrik tenaga uap (PLTU)
batu bara skala besar, seperti Suralaya, Tanjung Jati B, dan Paiton. Untuk
lancarnya DMO batu bara, khususnya menjaga tonase serta kualitas batu bara
yang dibutuhkan PLTU batu bara skala besar, monitoring dan kontrol produksi
di setiap perusahaan tambang harus dilakukan dengan tegas dan transparan
oleh pemerintah.

Evaluasi adalah salah satu langkah strategis yang harus dilakukan terlebih
dahulu oleh pemerintah dalam sistem penjualan jangka panjang, sebelum kontraktor
batu bara menandatangani kontrak dengan pihak pembeli di luar negeri. Melihat
PLTU batu bara yang baru menggunakan kualitas batu bara rendah, sesuai tuntutan
kenaikan rencana produksi batu bara nasional ke depan, maka produksi batu
bara dengan kualitas non- tradeble harus diperbesar. Kebijakan pemberian
insentif sebaiknya diberikan bagi setiap produksi batu bara yang berkualitas
rendah dan non-tradeable. Demikian juga bagi industri pemakainya.

Akhirnya, DPR-yang telah membentuk Panitia Khusus RUU Pertambangan dan Batu
Bara yang akan dibahasnya-sebaiknya memandang DMO batu bara sebagai salah
satu faktor penting dalam membahas dan mengevaluasi RUU tersebut, sebelum
disahkan menjadi UU Pertambangan dan Batu Bara.