Pemerintah mempersilahkan PT Pertamina melepas Premium, Kerosene, dan Solar ke konsumen industri sesuai harga pasar.

Pemerintah mempersilahkan PT Pertamina melepas Premium,
Kerosene, dan Solar ke konsumen industri sesuai harga pasar. Harga bersubsidi
dipertahankan untuk rumah tangga kecil, UKM, transportasi umum, transportasi
khusus, dan pelayanan khusus.

Sesuai aturan UU Migas, pihak industri boleh melakukan impor BBM secara
langsung guna memenuhi kebutuhan produksinya, apabila harga dari Pertamina
dinilai kurang sesuai.

‘Kalau dilakukan dengan pendekatan commercial B2B, itu saya dukung. Karena
akan meringankan beban APBN,’ kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Purnomo Yusgiantoro usai mengikuti rapat kabinet terbatas malam ini di Kantor
Presiden, Jakarta, Senin (25/7/2005) malam.

Ditambahkan, penerapan harga PKS secara B2B komersial terhadap konsumen
industri dapat mengurangi kuota subsidi BBM di dalam APBN cukup signifikan.
Yaitu dari 59,6 juta kilo liter menjadi 55 juta kilo liter per tahun. Di
satu sisi, pemerintah sejauh ini belum ada pemikiran untuk menaikan harga
BBM untuk lima jenis konsumen yang mendapatkan subsidi.

Sementara pemenuhan kebutuhan BBM bagi PLN, baru akan diperhitungkan pada
Oktober mendatang. Kuota 2005 sebesar 11 juta kilo liter, dalam 6 bulan terakhir
sudah terpakai lebih dari 5,9 juta kilo liter.

‘Tidak tahu apa yang terjadi enam bulan kemudian. Mudah-mudahan bisa ada
tread off artinya kebutuhan PLN naik, tapi yang lain turun. Sehingga total
bisa tetap di dalam konteks APBN,’ ujar Purnomo.

Source : www.detikfinance.com