Pemerintah harus membenahi tata niaga migas, termasuk menghapus ketidakefisienan pengadaan bahan bakar minyak dari luar negeri. Pembenahan itu harus didahulukan daripada menaikkan harga BBM di dalam negeri.

Pemerintah harus membenahi tata niaga migas, termasuk
menghapus ketidakefisienan pengadaan bahan bakar minyak dari luar negeri.
Pembenahan itu harus didahulukan daripada menaikkan harga BBM di dalam negeri.

Hal tersebut dikemukakan sejumlah pengamat ekonomi yang tergabung dalam
Tim Indonesia Bangkit, dalam sebuah diskusi, Senin (25/7) di Jakarta. Hadir
pada diskusi tersebut Dradjad Wibowo, Ichsanuddin Noorsy, Fadhil Hasan, Hendri
Saparini, Binny Buchori, dan Zumrotin.

Hendri Saparini mengatakan, reformasi perlu dilakukan dalam proses pengadaan
dan distribusi BBM. ‘Selama ini volume pasokan BBM yang diproduksi oleh kilang
dalam negeri maupun impor jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah BBM yang sesungguhnya
dikonsumsi masyarakat dan industri,’ ujar Hendri.

Peneliti Econit tersebut mengungkapkan data neraca energi tahun 2003 yang
menunjukkan jumlah pasokan BBM mencapai 60,6 juta kiloliter. Sementara yang
dikonsumsi masyarakat maupun industri hanya 52,4 juta kiloliter. ‘Artinya,
ada 8,2 juta kiloliter atau 13,5 persen tidak jelas ke mana larinya. Kebocoran
itu merugikan negara minimal Rp 35 triliun per tahun,’ ujar Hendri.

Selain membenahi inefisiensi dalam pasokan, pemerintah juga harus menghapus
mekanisme impor minyak mentah maupun produk BBM lainnya yang masih melalui
pialang.

Impor BBM dari pihak ketiga sempat dihapus pada era pemerintahan Presiden
BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, tetapi kembali dihidupkan pada era Megawati.
‘Mekanisme impor melalui broker membuat Pertamina sulit memperoleh kelonggaran
dalam jadwal pembayaran. Pengadaan BBM dengan cara ada uang ada barang sangat
memberatkan,’ papar Hendri.

Nilai impor minyak mentah Indonesia mencapai 368.700 barrel per hari. Dari
jumlah itu, 128.700 barrel diperoleh melalui pasar spot dan 240.000 barrel
melalui pihak ketiga.

Selain membenahi tata niaga migas, pemerintah pusat bisa membagi beban kenaikan
minyak dengan pemerintah daerah. Dradjad Wibowo mengatakan, pemerintah bisa
merevisi formula penghitungan alokasi dana bagi hasil migas. ‘Kalau penerimaan
pemerintah daerah dipatok pada asumsi Rp 15,8 triliun tanpa mengikuti fluktuasi
harga minyak, beban defisit pemerintah bisa dikurangi,’ ujar Dradjad.

Dradjad yang juga anggota Komisi XI DPR mengatakan hal-hal tersebut harus
dibenahi sebelum menaikkan harga BBM. Apabila harga BBM jadi dinaikkan, masyarakat
luas akan terkena dampaknya. ‘Kalau harga BBM naik, industri bakal bangkrut,
terutama industri kecil dan menengah,’ ujar Dradjad.

Akibat lanjutannya, terjadi ledakan penganggur. Jumlah penganggur yang saat
ini sekitar 600.000 orang diperkirakan bakal melonjak menjadi sekitar 1 juta
orang. Dampak lanjutannya, jumlah orang miskin juga bertambah.

Dradjad memastikan, jika program kompensasi BBM dilakukan, tidak akan pernah
tepat sasaran. ‘Dana kompensasi lebih baik diubah menjadi jaminan sosial yang
kriterianya lebih jelas,’ ujar Dradjad.

Source : www.kompas.com