Meskipun sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah untuk menaikkan tarif listrik industri saat beban puncak, PT Perusahaan Listrik Negara akan bertemu dengan pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi.

Meskipun sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah untuk
menaikkan tarif listrik industri saat beban puncak, PT Perusahaan Listrik
Negara akan bertemu dengan pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi. Hal itu
dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Eddie Widiono mengemukakan hal itu, Selasa
(26/7) di Jakarta. Pemerintah memang sudah membolehkan PLN untuk melakukan
disinsentif pada saat beban puncak, tetapi terlebih dulu kami akan melakukan
sosialisasi dan pendekatan kepada industri, tutur Eddie.

Pertemuan dengan para pengusaha rencananya dilakukan minggu ini. Menurut
Eddie, sejak kenaikan harga bahan bakar minyak pada Maret 2005, terjadi lonjakan
penggunaan listrik PLN. Sebagian besar industri yang biasanya menggunakan
pembangkit sendiri diperkirakan beralih ke PLN yang lebih murah. Dengan kondisi
itu, PLN harus menambah pemakaian BBM untuk menjaga kemampuan pembangkit,
sementara kuota BBM bersubsidi untuk PLN sudah hampir melewati batas, papar
Eddie.

Berdasarkan perhitungan PLN, tahun ini kebutuhan BBM untuk pembangkit sekitar
11,44 juta kiloliter. Saat ini yang sudah terpakai 5,5 juta kiloliter, sedangkan
kuota BBM dengan harga subsidi (Rp 2.200 per liter) dari Pertamina hanya 8,5
juta kiloliter. PLN harus membayar kelebihan kuota BBM dengan harga pasar
Rp 4.500 per liter.

Dampak pembengkakan itu, keuangan PLN akan terbebani sebesar Rp 7 triliun.
Untuk mengurangi penggunaan listrik oleh industri saat beban puncak, PLN akan
menerapkan perhitungan tarif yang lebih tinggi dibandingkan di luar beban
puncak.

Tidak Semua

Direktur Niaga dan Pelayanan PT PLN Sunggu Aritonang mengatakan, tidak semua
jenis dari sekitar 14.263 industri akan terkena tarif yang lebih tinggi. ‘Jenis
industri kecil yang pemakaian listriknya tidak membebani, tentu tidak dikenakan.’

Ia memperkirakan, disinsentif dengan memperbesar faktor pengali tarif tersebut
dapat berlaku efektif pada Agustus 2005. Selain model disinsentif tarif tersebut,
PLN juga sedang mengkaji alternatif pembebanan kenaikan BBM secara otomatis
kepada pelanggan.

Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie menegaskan, pemerintah
akan membalik seluruh kebijakan energi yang selama ini telah dilakukan. Pemerintah
akan mengekspor energi mahal dan menggunakan energi murah untuk pemakaian
dalam negeri.

Saat ini energi mahal dalam bentuk bahan bakar minyak malah digunakan di
dalam negeri, sementara yang murah seperti batu bara dan gas justru di ekspor.
Saya juga heran PLN tidak tahu jumlah penggunaan energinya, sementara PGN
tidak tahu hasil produksi gasnya. Kami akan membalik dan memperbaiki semuanya,
kata Aburizal.

Harga BBM

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, menjawab pertanyaan peserta Kursus
Reguler Angkatan 38 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Selasa (26/7)
di Jakarta, menegaskan, pemerintah pada waktu yang tepat akan menaikkan harga
bahan bakar minyak. Itu karena pemerintah tidak bisa menanggung beban subsidi
BBM sampai di atas Rp 120 triliun.

Sebaliknya, tambah Wapres, kalau mau menurunkan subsidi, pemerintah harus
menaikkan harga.

Tidak ada turunkan harga, juga turunkan subsidi. Pada waktu yang tepat,
nanti (harga) harus dinaikkan. Tetapi, kita belum tentukan waktunya, semuanya
sedang dikaji, ujar Wapres.

Source : www.kompas.com