Izin penambangan hanya diberikan kepada enam perusahaan tambang yang sudah mengajukan permohonan izin dan sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang judicial review Perpu Pertambangan di kawasan hutan lindung.

Menteri Kehutanan MS Kaban mengungkapkan, pihaknya tidak
akan memberikan izin penambangan di hutan lindung kepada tujuh perusahaan
tambang. Izin penambangan hanya diberikan kepada enam perusahaan tambang yang
sudah mengajukan permohonan izin dan sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam sidang judicial review Perpu Pertambangan di kawasan hutan lindung.

Pokoknya, kami tidak akan memberikan izin penambangan untuk perusahaan tambang
lainnya meskipun mereka akan menempuh jalur hukum, kata MS Kaban, Selasa (26/7)
di Bandar Lampung.

Kaban menambahkan, meski izin penambangan diberikan kepada enam perusahaan
tambang, Departemen Kehutanan (Dephut) akan mengevaluasi ketat luas lahan
yang akan diberikan kepada enam perusahaan itu. Kelestarian hutan dan lingkungan
menjadi dasar untuk membatasi daerah penambangan.

Pengaturan eksplorasi di kawasan hutan lindung juga sudah diatur dalam Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Lindung untuk Kegiatan Pertambangan.

Isi aturan tersebut di antaranya menyangkut pengaturan jangka waktu perizinan,
tata cara monitoring, dan kewajiban perusahaan tambang untuk mereklamasi hutan
yang ditambang sebelum membuka blok baru. Pemerintah sendiri telah menetapkan
14 blok lokasi penambangan di kawasan hutan lindung.

Dalam progres permohonan perizinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan
pertambangan oleh perusahaan tambang yang disusun Dephut, tercatat baru satu
surat persetujuan eksplorasi dari Kepala Badan Planalogi Kehutanan kepada
PT Weda Bay. Sejauh ini belum ada satu perusahaan tambang di luar enam perusahaan
tadi yang mengajukan permohonan izin penambangan ke Dephut.

Enam perusahaan yang akan diberikan izin penambangan di kawasan hutan lindung
oleh Dephut adalah PT Weda Bay, PT Natarang Mining, PT Karimun Granit, PT
Sorikmas, PT Aneka Tambang, dan PT Nusa Halmahera. Luas lahan yang disiapkan
untuk enam perusahaan tersebut mencapai 48.457 hektar.

Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi Sumber
Daya Mineral Simon Sembiring, Rabu (27/7) di Jakarta, mengatakan, Dephut memiliki
kewenangan untuk tidak memberikan izin penambangan di kawasan hutan lindung.
Kendati demikian, Dephut juga harus menghormati keputusan-keputusan yang
telah ditetapkan pemerintah.

Izin penambangan sudah diberikan pemerintah kepada 13 perusahaan melalui
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004. Jadi, tidak ada alasan bagi Dephut
untuk tidak memberikan izin penambangan bagi 13 perusahaan tersebut meski
tujuh perusahaan di antaranya belum mengajukan permohonan penambangan ke Dephut,
kata Simon.

Simon menyebutkan, sampai saat ini, tujuh perusahaan tambang itu juga belum
mengajukan permohonan izin ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk
eksplorasi.

Meski demikian, ujar Simon, bukan berarti ketujuh perusahaan tambang tersebut
tidak akan melaksanakan kegiatan pertambangan dalam beberapa waktu mendatang.

Putusan Mahkamah Konstitusi pun tidak menyebutkan, izin penambangan 13 perusahaan
penambangan dicabut. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi hanya dinyatakan bahwa
enam perusahaan yang masih dalam tahap studi kelayakan dan tahap eksplorasi,
ketika nantinya memasuki tahap eksploitasi, harus tunduk pada ketentuan Pasal
38 Ayat (4) UU No 41/1999 tentang Kehutanan, sepanjang antara izin eksplorasi
dan eksploitasi tidak merupakan satu kesatuan, papar Simon.

Mahkamah Konstitusi sendiri menilai Perpu Nomor I Tahun 2004 yang menjadi
Undang-Undang No 19/2004 tidak inkonstitusional. Menurut MK, Undang-undang
tersebut hanya menambahkan dua pasal, yakni soal perizinan dan pelaksanaan
lebih lanjut yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

Source : www.kompas.com