Sebelum diberlakukan secara resmi, pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan audit industri sehingga industri padat karya tidak ambruk.

PT Perusahaan Listrik Negara perlu selektif dalam menerapkan
tarif beban puncak terhadap industri. Sebelum diberlakukan secara resmi, pemerintah
seharusnya terlebih dahulu melakukan audit industri sehingga industri padat
karya tidak ambruk. Kenaikan tarif hendaknya diterapkan 3-6 bulan lagi.

Demikian diungkapkan sejumlah pelaku bisnis, Rabu (27/7) di Jakarta, menanggapi
rencana PLN memberlakukan tarif beban puncak kepada industri demi penghematan
tenaga listrik.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi)
Thomas Darmawan mengatakan, pengenaan tarif beban puncak terhadap industri
sebaiknya diterapkan setelah pemerintah melakukan audit industri. Paling tidak,
penerapan tarif ini dilakukan 3-6 bulan mendatang.

Jika tarif beban puncak menjadi prioritas pemerintah, dikhawatirkan tidak
akan ada perusahaan berorientasi padat karya yang berani meminta pekerjanya
lembur, kata Thomas.

Akibatnya, lanjut Thomas, pabrik padat karya tadi akan tutup pada pukul
17.00. Maka, muncul masalah ketenagakerjaan, terutama minimnya penghasilan
tambahan dari kerja lembur.

Sebagai contoh, pemakaian listrik untuk alat pendingin (cold storage) pada
industri pengolahan ikan, daging, termasuk pabrik es. Pemakaian listrik di
cold storage kan tidak bisa distop, kata Thomas.

Dia menuturkan, kalau memang penggunaan listrik bisa dikurangi sampai 700
megawatt, mengapa pemerintah harus menerapkan tarif ganda? Di berbagai negara,
misalnya Australia, orang tidak mau kerja malam sehingga penggunaan listrik
pada waktu beban puncak malah murah.

Ternyata, kata Thomas, di Indonesia justru sebaliknya. Artinya, ada industri
yang kerja pada waktu malam karena tingginya jumlah tenaga kerja.

Kedua, pemerintah juga harus melihat industri-industri yang tidak dapat
menghentikan proses produksinya. Misalnya, industri pengalengan susu dan
plastik.

Ketiga, pengenaan tarif ganda boleh saja dikenakan pada industri-industri
besar. Namun, audit industri tetap penting untuk dilakukan terlebih dahulu.

Ketua Badan Pengurus Daerah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Irwandy
Rajabasa menambahkan, kalangan industri memang perlu mencari energi alternatif
dengan adanya penggunaan energi listrik yang besar. Misalnya, dengan menggunakan
batu bara.

Menurut Irwandy, sektor industri juga jangan hanya mengandalkan energi yang
disubsidi pemerintah. Persoalannya, ketika industri mau menggunakan energi
alternatif, seperti batu bara, pemerintah daerah kadang belum sepenuhnya mendukung.
Alasannya, tingkat polusi cukup besar, katanya.

Pembangkit sendiri

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat Sintetis Indonesia (APSyFI)
Kustardjono menambahkan, beberapa industri serat sintetis sudah membuat pembangkit
listrik sendiri dengan bahan bakar batu bara.

Sudah ada empat perusahaan yang membuat pembangkit sendiri, katanya. Ia
menambahkan, banyak industri serat sintetis yang menggunakan generator untuk
berproduksi.

Source : www.kompas.com