Peningkatan daya saing industri harus dilakukan tanpa dibiayai oleh pemerintah. Perusahaan Listrik Negara diminta melakukan kajian pokok-pokok biaya sehubungan dengan rencana akan diberlakukannya kenaikan tarif dasar listrik pada saat beban puncak untuk industri.

Peningkatan daya saing industri harus dilakukan tanpa
dibiayai oleh pemerintah. Perusahaan Listrik Negara diminta melakukan kajian
pokok-pokok biaya sehubungan dengan rencana akan diberlakukannya kenaikan
tarif dasar listrik pada saat beban puncak untuk industri.

Hal itu dikemukan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, seusai membuka MKGR ke VI
di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (28/7), menanggapi rencana PT PLN menaikkan
tarif dasar listrik (TDL) pada saat beban puncak untuk kalangan industri.

Kita tetap ingin meningkatkan daya saing, tetapi kita tidak ingin daya saing
itu dibiayai oleh pemerintah, kata Wapres.

Menurut Wapres, apabila daya saing dibiayai pemerintah, hal itu bukan daya
saing. Daya saing itu kalau ada efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya
bidang penghematan, katanya.

PLN diminta mengkaji dan melakukan perhitungan biaya pokok yang harus disesuaikan,
termasuk industri macam apa yang diberi perlakuan khusus. Oleh sebab itu,
kenaikan TDL itu akan dilakukan secara selektif dan untuk industri berorientasi
ekspor.

Pemerintah tetap ingin daya saing industri meningkat, tetapi tidak membebani
negara. Sebab, jika listrik murah, itu berarti dibayar oleh rakyat, katanya.

Industri yang berorientasi ekspor dalam transaksinya kan menerima mata uang
dollar AS. Apabila terjadi kenaikan tarif, dipastikan mereka tetap kompetitif
di pasar ekspor.

Menurut Menteri Perindustrian Andung A Nitimiharja, berkaitan dengan itu,
Departemen Perindustrian akan mengusahakan agar industri mengalihkan jam produksinya
di luar beban puncak. Caranya, dengan memberikan tarif yang lebih rendah
untuk pemakaian listrik di luar jam beban puncak. Dengan demikian, PLN untung,
industri mendapatkan tarif yang lebih rendah, dan pemakaian BBM juga dapat
dihemat.

Jadi, ini merupakan pemberian insentif bagi industri yang beroperasi di
luar beban puncak dan disinsentif bagi perusahaan yang beroperasi di beban
puncak, ujar Andung.

Andung yang juga Komisaris PLN mengatakan, Depperin sudah minta kepada PLN
agar tidak memberlakukan opsi tersebut kepada seluruh industri. Alasannya,
tidak semua industri bisa mengalihkan operasinya, seperti industri kimia dan
baja yang memang beroperasi 24 jam.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengurus Daerah Asosiasi Pertekstilan Indonesia
Cabang DKI Jakarta Irwandy Muslim Rajabasa mengatakan, kalau efisiensi di
perusahaan, pengusaha sudah melakukan. Hal itu terbukti mereka tetap mampu
bertahan dan bersaing di pasar global. Persoalannya, bagaimana inefisiensi
yang terjadi di luar perusahaan. Pemerintah perlu mengatasi inefisiensi tersebut
yang membuat daya saing industri turun, dan itu di luar kewenangan pengusaha.

Ketua Divisi Pemasaran Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia
Hatta Sinatra mencontohkan, masalah ekonomi biaya tinggi di pelabuhan sudah
banyak dibahas dan dibicarakan. Namun, hasilnya belum terlihat. Biaya bongkar
muat yang dipungut agen pelayaran asing di Indonesia sampai saat ini tetap
yang tertinggi di negara ASEAN.

Source : www.kompas.com