Pengamat Lingkungan Emil Salim menyatakan, perusahaan penambangan yang telah diberikan izin melakukan eksplorasi tambang yang dilakukan di kawasan hutan lindung tetap harus memberikan biaya ganti rugi kerusakan lingkungan.

Pengamat Lingkungan Emil Salim menyatakan, perusahaan penambangan yang telah diberikan izin melakukan eksplorasi tambang yang dilakukan di kawasan hutan lindung tetap harus memberikan biaya ganti rugi kerusakan lingkungan. Karena dalam hutan lindung terdapat berbagai komponen yang harus di-recovery.

Beberapa komponen itu adalah kawasan hutan lindung menjadi tangkapan hujan, wilayah penyerapan karbondioksida serta tempat hidup berbagai flora dan fauna. ‘Selama ini setelah perusahaan menambang, mereka goodbye,’kata Emil di Jakarta.

Enam dari 13 perusahaan tambang telah memperoleh izin untuk melakukan studi kelayakan dan eksplorasi tambang di kawasan hutan lindung ;Weda Bay Nickel (Kanada), Gag Nickel (Australia), Pelsart Tambang Kencana (Australia), Aneka Tambang (Indonesia), Sorikmas Mining (Australia), dan Interex Sacra Raya (Indonesia).

Sementara itu, perusahaan yang telah melakukan eksploitasi ; Freeport Indonesia (Amerika Serikat, Karimun Granit (Indonesia) Inco (Kanada/Jepang), dan Indominco Mandiri (Heidelberg Cement – Jerman). Selain itu, Aneka Tambang (Indonesia), Natarang Mining (Inggris ),dan Nusa Halmahera Minerals (Newcrest – Australia ).

Menurut Emil, ketika akan melakukan eksploitasi, perusahaan harus mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang (UU) No 41/1999 tentang Kehutanan. Dalam aturan itu, perusahaan penambangan dilarang melakukan penambangan terbuka di hutan lindung. Pernyataan Emil ini didasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materil UU 41/1999 yang dibacakan 7 juli lalu.

Tentang mekanisme pembayaran ganti rugi kerusakan, Emil menyatakan, harus diatur oleh pemerintah. ‘Bisa gabung dengan royalti atau tidak,’katanya. Perusahaan tambang, bisa membayarkannya langsung kepada masyarakat atau melalui pemerintah.

Emil tidak setuju jika pemerintah beranggapan tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan penambangan dan recovery lingkungannya. ‘Pemerintah punya kekuasaan dan hukum. Jadi kalau dikatakan tidak tahu itu omong kosong,’ujarnya.

Menurut guru besar Universitas Indonesia ini, jika pengawasan oleh pemerintah tidak jalan, maka pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa mengajukan gugatan class action. ‘LSM bisa mengajukan class action,’katanya.

Source : www.tempointeraktif.com