Isu besar yang dilematis adalah politik BBM, berkaitan dengan subsidi, kebijakan harga, maupun penyaluran hasil pengurangan subsidi BBM jika perubahan harga dilakukan. Masalah ini pasti tak hanya bersifat ekonomi, juga akan menjadi masalah politik. Akal sehat kolektif harus diutamakan dalam melihat, membahas, mengkritisi, maupun mencari solusinya.

Setiap bulan Agustus, Presiden akan menyampaikan nota keuangan di hadapan DPR. Nota keuangan mencakup berbagai hal, yaitu bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, politik, dan seterusnya, yang akan menjadi dasar dari kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.

Isu besar yang dilematis adalah politik BBM, berkaitan dengan subsidi, kebijakan harga, maupun penyaluran hasil pengurangan subsidi BBM jika perubahan harga dilakukan. Masalah ini pasti tak hanya bersifat ekonomi, juga akan menjadi masalah politik. Akal sehat kolektif harus diutamakan dalam melihat, membahas, mengkritisi, maupun mencari solusinya.

Krisis BBM yang terjadi beberapa bulan terakhir ini menyimpan masalah berat dari sisi politik, sosial ekonomi, beban anggaran, maupun aspek kebijakan pemerintah. Harga minyak dunia yang terus mengalami peningkatan merupakan pemicu krisis BBM. Sementara prediksi para ahli minyak dunia, kecenderungan harga tidak terlihat ada tanda-tanda menurun.

Beban berat yang harus jadi patokan dalam nota keuangan dan kebijakan selanjutnya adalah bebas subsidi yang besar dan tingkat konsumsi yang tidak terkendali. Kebutuhan terus merambat naik karena intensitas penyelundupan yang besar sehingga meningkatkan konsumsi dalam negeri lebih besar lagi. Kebijakan setelah arah dari nota keuangan ditetapkan adalah meningkatkan efisiensi Pertamina dan masalah distribusinya.

Selama beberapa tahun terakhir ini, kebijakan BBM tidak dilakukan secara komprehensif, terutama dalam mengantisipasi dinamika harga internasional. Perhatian politik terpusat pada kontroversi kenaikan harga sehingga BBM terjebak menjadi komoditas politik tanpa solusi yang komprehensif. Sementara itu, beban subsidi tidak berhasil betul ditekan.

DPR telah menentukan tidak ada penyesuaian harga pada tahun ini, kecuali ada perkembangan politik baru dari fraksi- fraksi besar. Subsidi diperkirakan akan terus merambat naik jika tidak ada kebijakan yang komprehensif atas masalah ini.

Politik BBM pada saat kritis seperti ini, baik dilihat dari sisi pemerintah maupun sisi DPR, tidaklah mudah mencari jawaban kebijakannya, apalagi menyelesaikannya. Pada satu sisi pemerintah tak bisa dengan gampangnya menaikkan harga BBM tanpa mempertimbangkan berbagai aspek dari perekonomian masyarakat. Dimensi rasional dari kebijakan harga BBM tidak serta-merta bisa dilaksanakan di dalam masyarakat karena masalah politik, sosial, dan kesenjangan yang masih begitu tinggi.

Politik BBM

Namun, pada sisi lain, DPR tak bisa begitu saja menolak pemerintah untuk mencari solusi komprehensif, termasuk melakukan penyesuaian harga karena beban subsidinya sudah begitu berat. Masalah BBM ini krusial dan tak bisa dijadikan komoditas politik praktis, tetapi tidak ada solusi dan jalan keluarnya.

Pemerintah tidak bisa dan tidak akan mampu terus-menerus memberi subsidi yang begitu besar hanya pada satu komoditas. Lambat laun anggaran pemerintah akan jebol dan tidak berdaya sama sekali mengingat kenaikan harga minyak dunia.

Dampak langsung dari keadaan ini tidak lain akan terasa pada APBN sehingga pengeluaran pemerintah akan terkuras bukan untuk pembangunan, tetapi untuk subsidi. Keadaan ini bukan hanya dilematis, tetapi juga sulit karena membiarkan subsidi akan membuat kondisi anggaran semakin kritis. Tetapi, menarik subsidi yang tidak rasional besarannya tersebut tidak mudah karena berhadapan secara sosial politis dengan keadaan masyarakat maupun pandangan anggota parlemen pada umumnya.

Siapa pun yang menjadi pemerintah atau presiden pasti akan menghadapi masalah pelik ketika harga minyak dunia meningkat seperti ini. Apalagi pada saat yang bersamaan tingkat konsumsi masyarakat dan industri terhadap BBM sudah begitu tinggi. Perbedaan harga BBM dalam negeri yang sangat tinggi dengan harga BBM internasional sudah pasti akan menciptakan tambahan subsidi, yang besar dan menggayuti APBN sebagai beban yang begitu berat.

Dengan harga yang tinggi, sampai 62 dollar AS per barrel, asumsi APBN Perubahan menjadi kritis, jauh berbeda dari kenyataannya. Hal ini menyebabkan titik kritis APBN Perubahan jadi bertambah besar karena tidak realistis. Jika harga tidak terkendali dan penyesuaian sulit dilakukan, subsidi BBM bisa meningkat di atas Rp 100 triliun.

Fakta ini merupakan masalah besar bagi pemerintahan SBY- Kalla, yang perlu terapi kolektif, bukan sekadar penyesuaian harga secara instan. Proses penyelesaian masalah ini tidak juga semata-mata bersifat kebijakan ekonomi, melainkan juga terkait dengan masalah politik secara luas. Jadi, langkah terapi terhadap permasalahan ini harus dilakukan secara komprehensif.

Konsumsi BBM pada saat ini sangat tinggi dan meningkat terus-menerus. Tingkat pemilikan kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penjualan mobil setiap tahun mencapai angka yang tinggi, tidak kurang dari 300.000 mobil. Jumlah konsumsi BBM juga terlihat semakin besar ketika penjualan sepeda motor meningkat sangat drastis. Apalagi sekarang didorong oleh kredit konsumsi oleh dunia perbankan.

Karena perbedaan harga yang tinggi dengan harga internasional, penyelundupan pun diperkirakan sangat besar karena bisnis gelap seperti ini pasti menguntungkan dan tidak memiliki risiko harga. Penyelundupan juga semakin memperparah keadaan karena meningkatkan konsumsi secara berganda. Itu berarti pemerintah juga menyubsidi penyelundup dan konsumen luar negeri di negara-negara tetangga sekitarnya.

Penghematan

Kebijakan penghematan energi nasional dapat dilakukan terus untuk menahan laju konsumsi yang tinggi. Tetapi, kebijakan ini perlu komando yang baik dan konsistensi sehingga dapat dilaksanakan masyarakat luas.

Kebijakan mengendalikan konsumsi BBM melalui kendali penjualan kendaraan bermotor bisa dilakukan lebih dahulu daripada mengambil langkah cepat untuk menaikkan harga BBM. Resiko penolakan kebijakan peningkatan harga BBM sangat besar serta dampak inflasinya cukup tinggi. Kebijakan ini dilakukan dengan resistensi yang lebih rendah karena menyentuh golongan kaya, yang memiliki kendaraan roda empat.

Dengan pengurangan kendaraan bermotor, terutama kendaraan roda empat, konsumsi bahan bakar minyak diperkirakan akan menurun. Pilihan menyesuaikan harga BBM harus didudukkan menjadi prioritas kedua karena kebijakan ini dampaknya meluas ke seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan ini diperkirakan dapat menahan laju pemilikan kendaraan bermotor melalui berbagai cara. Salah satunya, meningkatkan pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Hasil perolehan pajak tersebut bisa dipakai untuk pembangunan daerah masing-masing, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya.

Hasil peningkatan pajak kendaraan bermotor juga bisa dipakai untuk masyarakat kalangan bawah, terutama untuk perbaikan transportasi umum. Pemerintah daerah dapat menyubsidi transportasi umum ini karena keberadaannya sangat diperlukan masyarakat, terutama untuk anak sekolah. Dengan ketersediaan transportasi umum yang lebih memadai, masyarakat juga beralih pilihan dari kendaraan pribadi yang boros bahan bakar ke transportasi umum yang lebih efisien.

Kebijakan penyesuaian harga harus dilakukan secara berhati- hati dan bukan sebagai prioritas pertama. Jika langkah ini dilakukan, kondisi sosial dan politik harus diciptakan sekondusif mungkin agar dampak politiknya dapat dikurangi.

Beberapa bulan lalu, proses penyesuaian harga BBM oleh pemerintah telah menimbulkan ketegangan politik di masyarakat maupun di parlemen. Di satu sisi, pemerintah hendak melakukan politik BBM yang rasional, tetapi di sisi lain ada desakan kuat dari masyarakat untuk menolaknya, termasuk sebagian (besar) kalangan DPR. Haluan pandangan yang berbeda dan terpecah satu sama lain cukup membahayakan secara politik karena kebijakan yang akan diambil bersifat sangat kritis.

Harus diingat, pandangan ekstrem yang tak rasional di dalam parlemen tidaklah sedikit. Kelompok seperti ini juga merupakan realitas politik, yang wajar pada masa transisi demokrasi. Karena itu, pemerintah tak menafikan tentang adanya realitas politik yang belum rasional.

Source : www.kompas.com