Rangkaian gangguan pasokan listrik sepekan terakhir di sejumlah daerah di Tanah Air menunjukkan Indonesia mengalami krisis listrik yang parah.

Rangkaian gangguan pasokan listrik sepekan terakhir di sejumlah daerah di Tanah Air menunjukkan Indonesia mengalami krisis listrik yang parah. Kondisi itu antara lain disebabkan lambannya pembangunan infrastruktur kelistrikan dan ketergantungan pada bahan bakar minyak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro seusai rapat kabinet terbatas, Senin (22/8), mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan tiga instruksi untuk mengatasi masalah kelistrikan. Presiden meminta segera dilakukan tindakan penanggulangan dampak gangguan sistem Jawa-Bali. Tindakan itu termasuk mempercepat penyelesaian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV jalur selatan Pulau Jawa.

Ada dua jalur yang minta dipercepat, yaitu jalur dari Muara Tawar menuju ke Tawang (Jakarta) dan jalur dari Tasikmalaya ke Cibinong. Juga sebagian yang ada di Klaten, Bantul, dan Depok, yang hingga kini belum bisa disambung meskipun sudah ada menaranya, kata Purnomo.

Presiden juga minta percepatan tiga pembangkit listrik di Jawa, yaitu PLTU Cilacap (2 x 300 MW) yang diharapkan bisa selesai sebelum akhir tahun ini, PLTGU Cilegon (750 MW), dan Tanjung Jati B ( 2 x 600 MW).

PLTU Cilacap dijadwalkan mulai beroperasi pada Desember 2005, sedangkan PLTGU Cilegon dan Tanjung Jati B baru pada tahun 2006. ‘Jika ketiga PLTU tersebut selesai, diharapkan sistem kelistrikan di Jawa-Bali dapat diperbaiki,’ ujar Purnomo menjelaskan.

Instruksi ketiga, dalam rangka pembebasan lahan proyek pembangkit listrik, PLN bekerja sama dengan pemda. Di bagian lain, ia juga menyatakan bahwa pemerintah dalam waktu dekat tidak akan melakukan penyesuaian tarif listrik terkait dengan adanya gangguan kelistrikan.

Tidak ada pembangunan

General Manager PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali Muljo Adji mengatakan, kekurangan daya listrik tahun ini semakin terasa karena sepanjang tahun 2004 tidak ada penambahan pembangkit baru. Sementara pertumbuhan pemakai listrik setiap tahunnya naik sekitar tujuh persen.

Untuk menjaga kecukupan pasokan daya listrik di Jawa dan Bali, setiap tahun dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit 2.000-3.000 MW. Saat ini PLN hanya memiliki cadangan daya listrik untuk Jawa-Bali sebesar 24,2 persen. Cadangan ini sangat pas-pasan karena secara bergiliran pembangkit milik PLN maupun swasta menjalani pemeliharaan setiap bulan.

Kejadian rusaknya dua pembangkit di PLTU Suralaya dan PLTU Paiton kemarin yang mengakibatkan daya defisit 571 MW berdampak semakin besar jika tidak ada pembangkit lain yang mampu menggantikan. Pemadaman dapat dihindarkan karena PLN memaksakan unit pembangkit dari Muara Karang yang sedang dalam pemeliharaan memasok daya listrik ke sistem interkoneksi Jawa-Bali.

Pemerintah memang sudah mencanangkan melanjutkan pembangunan 26 proyek listrik swasta pada tahun 2003. Namun, sampai kini sebagian proyek tersebut belum berjalan, misalnya PLTU Paiton 3 dan 4.

Di sejumlah daerah yang listriknya dipasok oleh pembangkit listrik berbahan bakar minyak, daya listrik sangat tergantung pada ketersediaan solar. Tahun ini PLN hanya mendapat jatah solar subsidi 8,35 juta kiloliter (KL), sementara kebutuhan diperkirakan mencapai 11,44 juta KL. Padahal, untuk menggantikan fungsi pembangkit listrik tenaga air yang akan menurun pada puncak musim kemarau Oktober mendatang, PLN membutuhkan jaminan pasokan BBM.

Ketidakpastian pasokan listrik yang memadai juga membuat khawatir investor asing. Hong Kwon Pyo, Direktur PT Dong Joe, pabrik sepatu asal Korea Selatan di Tangerang, mengharapkan Pemerintah Indonesia segera membangun infrastruktur dan pembangkit tenaga listrik untuk kelangsungan industri dan investasi. Salah satunya adalah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang biaya listriknya lebih murah.

Source : www.kompas.com