Pemerintah akan mempercepat pembangunan jaringan pipanisasi gas dari Kalimantan Timur hingga ke Jawa dan pembangunan kilang gas LNG Tangguh di Papua untuk mengalihkan dan menurunkan penggunaan bahan bakar minyak ke gas.

Pemerintah akan mempercepat pembangunan jaringan pipanisasi gas dari Kalimantan Timur hingga ke Jawa dan pembangunan kilang gas LNG Tangguh di Papua untuk mengalihkan dan menurunkan penggunaan bahan bakar minyak ke gas.

Jika pendanaan kedua proyek itu sudah bisa difinalisasi akhir tahun ini, pembangunan jaringan dan kilang bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun. Oleh karena itu, tahun 2009 pasokan gas yang setara dengan 20 juta kiloliter BBM ke Jawa diharapkan sudah bisa terealisasi. Upaya ini akan mampu mengurangi subsidi BBM Rp 60 triliun dengan asumsi minyak mentah 70 dollar AS.

Demikian disampaikan Presiden Direktur PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk WMP Simandjuntak, bersama Kepala BP Migas Hilir Tubagus Haryono, kepada pers seusai mengikuti rapat terbatas energi yang dipimpin Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Senin (22/8) di Jakarta.

Pasokan gas itu mengurangi pemakaian BBM yang berarti mengurangi pula subsidi hingga Rp 60 triliun pada harga minyak dunia sebesar 70 dolar AS per barrel. Pengurangan subsidi itu diperoleh dari menurunnya subsidi di sektor kelistrikan sekitar Rp 35 triliun dan sektor industri sekitar Rp 30 triliun, ujarnya.

Menurut Simandjuntak, untuk pembangunan jaringan pipa gas sepanjang 1.200 kilometer, diperlukan dana sekitar 1,2 miliar dollar AS. Adapun untuk pembangunan dua kilang LNG Tangguh dibutuhkan investasi 700 juta dolar AS.

Pembangunan LNG Tangguh akan dilakukan konsorsium nasional yang terdiri dari PGN, PLN, dan PT Petrokimia Gresik. Investor asing juga dimungkinkan untuk ikut. Sedangkan untuk pembangunan jaringan pipa gas, pemimpin konsorsiumnya Bank Pembangunan Asia (ADB).

Di Boyolali, Jawa Tengah, sekitar 2.500 buruh pabrik tekstil yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional Cabang Boyolali, Jawa Tengah, Senin, berunjuk rasa menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang kenaikan harga bahan bakar minyak bagi industri.

Kenaikan itu, menurut mereka, sangat dimungkinkan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja ribuan buruh.

Source : www.kompas.com