PT Pertamina (persero) segera menandatangani kontrak kerja sama (KKS) wilayah kerja migas dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas).

PT Pertamina (persero) segera menandatangani kontrak kerja sama (KKS) wilayah kerja migas dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Penandatanganan itu dilakukan November, sedikit molor dari target September.

‘Sesuai dengan UU Migas, paling lambat November tahun ini. Jadi sebelum deadline harus ada,’ kata Komisaris Utama Pertamina Martiono Hadianto, Kamis (25/8).

Menurut dia, KKS tersebut terdiri dari tiga, yakni KKS Pertamina Exploration & Production (E&P), KKS Pertamina di Cepu, dan KKS Randu Gunting, Jawa Timur. Ketiganya akan diajukan secara bersamaan ke BP Migas secepat mungkin, sebelum ditandatangani.

KKS Pertamina E&P, kata dia, merupakan gabungan dari 9 Daerah Operasi Hulu (DOH) Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan wilayah kerja Randu Gunting, Jawa Timur, dibuat KKS terpisah dengan alasan sudah siap berproduksi.

Berdasarkan UU Migas No 22/2001, pembentukan anak perusahaan Pertamina harus memisahkan antara bisnis hulu dan hilir. Selain itu, tidak boleh ada konsolidasi di hulu. Artinya, bila DOH I mengalami kerugian, kerugian itu tidak boleh ditutup oleh DOH II.

Source : www.tempointeraktif.com