Setelah pemerintah menolak menjual 9,36 persen sahamnya di PT Freeport Indonesia (FI), PT Aneka Tambang Tbk mengaku kesulitan untuk mengakuisisi PT Indocopper Investama.

Setelah pemerintah menolak menjual 9,36 persen sahamnya di PT Freeport Indonesia (FI), PT Aneka Tambang Tbk mengaku kesulitan untuk mengakuisisi PT Indocopper Investama.

Kesulitan ini terutama menyangkut skema pembayaran yang berbeda dibandingkan jika Antam membeli saham pemerintah yang bisa dilakukan secara cashless atau tukar menukar saham.

‘Saham Indocopper kita prioritaskan kedua. Tapi prosesnya lebih sulit karena skema pembayarannya lain. Kalau pemerintah bisa cashless, Indocopper tidak bisa. Harus benar-benar punya dana,’ kata Dirut Antam Deddy Aditya Sumanegara di Gedung BEJ, Jakarta, Kamis (25/8/2005).

Jika harus mengakuisisi saham Indocopper, maka perseroan masih akan melihat lagi bagaimana prospeknya seperti return dan dividen yang bisa diperoleh. Antam perlu melihat apakah return on equity sesuai dengan investasinya.

Deddy mengakui, jika perseroan diperbolehkan mengakuisisi saham milik pemerintah, maka akan ada manfaat lain yang diperoleh yaitu meningkatkan leverage atau kemampuan ekspansi perusahaan.

Saat ini kapitalisasi pasar Antam mencapai US$ 450 juta. Dengan akuisisi saham pemerintah di Freeport, maka kapitalisasi saham Antam bisa naik menjadi US$ 1 miliar. ‘Dengan kenaikan ini bisa meningkatkan kemampuan membayar utang sehingga bisa membiayai proyek-proyek,’ ujar Deddy.

Ia mengakui saat ini perusahaan masih akan mempertimbangkan dan mengevaluasi lagi saham Indocopper apakah harus diakuisisi lagi atau tidak. Mengenai penunjukan HSBC sebagai penasihat keuangan, Antam akan melakukan pembicaraan lebih lanjut. ‘Yang jelas Antam belum menandatangani kontrak dengan HSBC,’ kata Deddy ketika ditanya kemungkinan pembatalan kontrak karena batalnya pembelian.

Deddy mengakui, Antam tidak bisa ngotot lagi membeli saham pemerintah setelah ada pernyataan dari Menko Perekonomian Aburizal Bakrie yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menjual sahamnya. ‘Bagaimana mau ngotot, apa haknya saya mau ngotot. Sekarang pemerintah menghendaki tidak menjual. Kan pemerintah punya hak. Dia juga punya saham,’ tandasnya.

Source : www.detikfinance.com