Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang sedang dibahas di DPR harus dikoordinasikan dengan ahli gempa, tsunami dan peneliti bencana.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang sedang dibahas di DPR harus dikoordinasikan dengan ahli gempa, tsunami dan peneliti bencana.

‘Saya melihat masih banyak kelemahan RUU tersebut. Di antaranya tentang konsep bencana,’ kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jan Sopaheluwakan, kepada wartawan di sela acara International Meeting on The Sumatran Earthquake Challenge, yang berlangsung 24-28 Agustus, di Padang, Kamis (25/8).

Acara yang berlangsung 24-28 Agustus 2005 itu, diadakan LIPI bekerja sama dengan California Institute of Technology (Caltech) dan Japan Society Promotion Sience (JSPS). Sedikitnya, 90 pakar gempa dan tsunami dari Indonesia, Jepang, USA, Taiwan, Thailand, India, Jerman dan Prancis mengikuti acara itu.

Menurut Jan, RUU tersebut masih melihat seluruh bencana itu bisa dihindari. Padahal, ada bencana yang tidak bisa dihindari, seperti gempa dan tsunami. Karena itu, kata dia, dibutuhkan konsep penanggulangan bencana yang jelas untuk meminimalisir jumlah korban.

Dalam UU Bencana tersebut,urai Jan, harus memuat semangat penanggulangan bencana berupa kewajiban pemerintah dan partisipasi publik dan swasta. Dengan begitu, setelah disahkan, jika pemerintah atau pemerintah daerah lalai dalam melakukan penanggulangan bencana, berarti melanggar UU.

Karena masih adanya ancaman gempa besar di perairan barat Sumatra, menurut Jan, Indonesia harus menunjukkan kemampuan kepada dunia internasional. ‘Kita nggak bisa main-main. Kalau kita lalai, negara luar akan intervensi.’

Hal tersebut perlu dilakukan, menurut Jan, terutama untuk bencana tsunami. ‘Kita kan melihat akibat tsunami Aceh yang juga terjadi di beberapa negara di sekitar Samudera Hindia. Jadi, Indonesia harus bisa memainkan peranan ganda. Selain melindungi rakyatnya sendiri dengan konsep mitigasi bencana, juga harus mampu memberikan informasi kepada dunia luar apabila terjadi bencana yang juga mengancam mereka.’

Pakar gempa LIPI Danny Hilman Natawijaya menambahkan, seminar internasional di Padang tersebut akan menghasilkan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah dan usaha masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami.

Hari pertama kemarin, dibahas hasil kajian ilmiah dari tiga gempa bumi besar dan tsunami disertai ulasan tentang bahaya seismitas yang mengancam Sumatra. Hari kedua (Kamis), diadakan penggalian informasi kegiatan penelitian kebencanaan yang telah dilakukan dan direncanakan.

Esok, Jumat, diisi dengan pengamatan kawasan kota Padang untuk melihat struktur bangunan dan juga melihat kawasan pantai. Bersamaan dengan itu, diadakan pameran untuk berbagi pemahaman tentang bahaya gempa dan tsunami.

‘Pada hari terakhir, peserta akan menyusun white paper tentang perencanaan kegiatan penelitian dan skema prioritas perencanaan dalam mitigasi bahaya gempa bumi dan tsunami di masa mendatang,’ ujar Danny.

Selain untuk dilaksanakan pemerintah, menurut Jan, hal tersebut penting untuk mendidik masyarakat. Masyarakat di Shizuoka, sebelah selatan Tokyo, misalnya, sedang menunggu-nunggu terjadinya gempa Tokai yang bisa mengakibatkan tsunami setinggi sembilan meter. Tapi, warga tidak panik. Mereka, kata dia, malah bersiap, seperti menyiapkan jalur mitigasi, bukit dan gedung untuk menyelamatkan diri, termasuk menyiapkan pengungsian dengan segala logistiknya.

‘Ini yang harus kita siapkan,’ kata Jan.

Source : www.mediaindo.co.id