PT Pertamina (Persero) akan mempelajari penunjukan Todung Mulya Lubis oleh pemerintah sebagai pengacara Pertamina dalam kasus Karaha Bodas Company.

PT Pertamina (Persero) akan mempelajari penunjukan Todung Mulya Lubis oleh pemerintah sebagai pengacara Pertamina dalam kasus Karaha Bodas Company. Menurut Wakil Direktur Utama Pertamina, Mustiko Saleh, Pertamina sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar kuasa hukum dalam kasus dengan KBC. ‘Pertamina akan mempertimbangkan lebih lanjut soal penunjukan Todung sebagai pengacara barunya menggantikan Tery Gil. Kami tidak mau keluar uang for nothing,’kata Mustiko, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/8).

Menurut Mustiko, seharusnya tidak semua unsur-unsur pemerintah berhak mencampuri urusan dan memberikan perintah kepada Pertamina. ‘Campur tangan pemerintah lewat Kementerian BUMN dan disalurkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Tapi, kalau secara hukum menguntungkan, kami akan ikuti,’katanya.

Banyak relawan ahli-ahli hukum, menurut Mustiko, yang datang ke Pertamina dan mengatakan ada yang salah dari masalah KBC. ‘Dengan datangnya ahli-ahli hukum ke kami itu membuktikan memang ada sesuatu yang aneh dari segi hukum,’katanya.

Kasus Karaha Bodas Company ini bermula dari penghentian proyek pengembangan listrik tenaga panas bumi di Karaha, Jawa Barat, oleh pemerintah akibat krisis ekonomi. Pada akhir 1997, pemerintah kembali mengizinkan proyek ini dilanjutkan. Tetapi, tak lama kemudian, pada 1998 proyek ini kembali dihentikan.

Merasa dipermainkan, KBC menggugat Pertamina (wakil pemerintah sebagai pemilik kuasa wilayah kerja panas bumi) ke arbitrase internasional dengan tuntutan ganti rugi US$ 613 juta. Empat tahun lalu, arbitrase internasional memenangkan gugatan itu. Pertamina diwajibkan membayar klaim US$ 261 juta beserta bunganya 4 persen per tahun. Kini berikut bunganya membengkak menjadi US$ 307 juta.

Pemerintah beberapa waktu lalu sudah menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai pengacara baru Pertamina menggantikan Tery Gil. Namun, hingga kini Todung belum bisa bekerja secara efektif karena belum adanya surat penunjukan resmi dari Pertamina. ‘Dendanya akan semakin bertambah jika tidak cepat diselesaikan,’kata Todung.

Source : www.tempointeraktif.com