Para pengusaha migas meminta pemerintah mempercepat reformasi di sektor migas untuk memperbaiki iklim investasi.

Para pengusaha migas meminta pemerintah mempercepat reformasi di sektor migas untuk memperbaiki iklim investasi. Tanpa perbaikan segera dan menyeluruh atas berbagai masalah yang menghambat investasi migas, Indonesia akan sulit mencapai target menaikkan produksi minyak.

Demikian rangkaian pendapat yang mengemuka dalam Pertemuan Tahunan Ke-30 Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA), Selasa (30/8) di Jakarta. Acara yang dihadiri lebih dari 71 perusahaan migas yang menjadi anggota IPA itu dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden IPA Chris B Newton mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan serius untuk mengatasi produksi minyak yang terus menurun. ”Sebuah survei menunjukkan, porsi Indonesia dalam total investasi migas di dunia menurun dari 8 persen jadi 5 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir,” ujarnya.

Tanpa upaya perbaikan, produksi minyak Indonesia diperkirakan terus menurun sehingga tahun 2025 tinggal sekitar 400.000 barrel atau setengah dari produksi saat ini sekitar 1,125 juta barrel. Penurunan itu sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia tidak kompetitif bagi investasi migas. Padahal, Indonesia menargetkan pada tahun 2009 produksi minyak menjadi 1,3 juta barrel per hari. Asia Pacific Energy Research Center memperkirakan Indonesia membutuhkan lebih dari 60 miliar dollar AS untuk investasi baru di sektor energi.

”Pengeluaran di sektor migas memang naik, tetapi dengan jumlah produksi yang terus menurun, itu berarti ongkos yang dikeluarkan untuk biaya administrasi makin tinggi,” kata Chris.

Para pengusaha migas menyambut baik sejumlah langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia, seperti dorongan pemerintah agar investor memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk meningkatkan pasar domestik. Namun, kondisi itu sulit dicapai karena harga minyak mentah di luar negeri masih mahal dan bahan bakar minyak masih terus disubsidi.

Berdasarkan survei dari PricewaterhouseCoopers (PwC) atas pelaku usaha migas, terdapat lima belas masalah yang dikeluhkan. Technical Advisor PwC Larry Luckey memaparkan, masalah paling utama yang perlu segera diperbaiki adalah perpajakan, kepastian hukum, tumpang tindih kebijakan akibat implementasi otonomi daerah, jaminan keamanan atas aset perusahaan, dan kesakralan kontrak.

Terkait dengan pajak, misalnya, investor mengeluhkan sejumlah peraturan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan hanya berorientasi untuk mencari keuntungan jangka pendek. ”Sedangkan terkait dengan keamanan aset, investor mengeluhkan sikap sejumlah pemerintah daerah yang berusaha menghalangi perpanjangan kontrak,” kata Larry.

Chairman Chevron Corporation David J O’Reilly mengatakan, untuk menjamin investasi berlanjut dalam jangka panjang, semua investor membutuhkan jaminan bahwa semua level pemerintahan akan menghormati kontrak migas yang sudah dibuat. ”Investor menjadi gamang karena kerap terjadi pemahaman yang berbeda atas sebuah peraturan dan terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar David menjelaskan.

Sejumlah langkah-langkah perubahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia tak akan berarti tanpa diiringi implementasi. ”Yang dibutuhkan bukan hanya sekadar konsep, para investor migas menantikan reformasi itu diimplementasikan,” ujar David.

Menurut dia, isu penting lainnya bagi pelaku usaha migas adalah kecepatan pemerintah dalam membuat keputusan. ”Jika untuk membuat suatu keputusan saja butuh waktu lama, tentu aktivitas perusahaan migas pun terhambat,” kata David.

Ia menilai akan sangat membantu bila Pemerintah Indonesia mereformasi peraturan di sektor migas dan energi, berpatokan pada praktik yang lebih baik di negara lain. Reformasi termasuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak secara bertahap.

Masih ada peluang

Para investor menilai masih ada peluang bagi Indonesia menarik investasi migas. Mereka mencatat sejumlah tren positif, yaitu cadangan gas yang besar untuk dieksplorasi di tengah harga gas di pasar global yang terus meningkat dan insentif fiskal yang diberikan pemerintah untuk eksploitasi lapangan marjinal.

Investor migas mengusulkan agar pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi, menghapuskan subsidi BBM agar tidak mendistorsi pasar, dan meneruskan membangun infrastruktur migas di dalam negeri.

Presiden Yudhoyono dalam sambutannya menjanjikan Pemerintah Indonesia segera melakukan kebijakan di sektor migas yang komprehensif. ”Kami berusaha keras meningkatkan iklim investasi di Indonesia, memerangi korupsi dan memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan daerah,” kata Yudhoyono.

Ia mengatakan, pemerintah bekerja keras membuat kebijakan yang benar dalam subsidi BBM. Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah akan tetap melindungi kesejahteraan masyarakat miskin.

Source : www.kompas.com