Mulai 1 September 2005, Pertamina menaikkan harga premium dan minyak tanah untuk industri menjadi Rp 5.160 dan Rp 5.600 per liter.

Mulai 1 September 2005, Pertamina menaikkan harga premium dan minyak tanah untuk industri menjadi Rp 5.160 dan Rp 5.600 per liter. Selain itu harga Pertamax dan Pertamax Plus juga naik menjadi Rp 5.700 dan Rp 5.900. Sejauh ini permintaan BBM dari industri terus meningkat.

Juru Bicara Pertamina Muhammad Harun, Rabu (31/8), mengatakan penyesuaian harga dilakukan karena harga minyak mentah yang terus meroket. ”Harga rata-rata minyak mentah bulan ini 59,5 dollar AS, naik lagi dibandingkan bulan lalu yang sekitar 58 dollar AS,” katanya.

Harga premium untuk industri pada Agustus Rp 4.640 per liter, sedangkan minyak tanah Rp 5.490. Pertamina juga memberlakukan harga baru Pertamax dan Pertamax Plus menjadi Rp 5.700 dan Rp 5.900. Harga baru itu berlaku pukul 00.00 tadi malam.

Namun, tidak semua jenis BBM untuk industri naik. Harga minyak solar dan minyak bakar mengalami penurunan meski hanya 3,5 persen dan 1,2 persen.

Kepala Divisi BBM Pertamina Achmad Faisal mengatakan, harga minyak solar dan minyak diesel turun karena harga produk BBM tersebut di pasar Singapura sedang turun. ”Meskipun harga minyak mentah sedang tinggi, harga kedua produk tersebut bisa turun karena dipengaruhi kondisi oversuplai solar di pasar regional,” papar Faisal.

Perubahan harga jual BBM sektor industri ditinjau tiap bulan mengikuti perkembangan harga minyak dengan formula Mid Oil Singapore (MOPS) + 15 persen + 10 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan harga minyak yang terus naik, Pertamina sempat memperkirakan harga solar industri akan menjadi Rp 6.000.

Pertamina menerapkan 12 kategori kelompok industri maupun aktivitas usaha yang dikenai harga pasar. Ke-12 kelompok itu adalah seluruh industri Pertambangan Umum dan Migas dan Industri Kegiatan Pengolahan Pertambangan (industri semen, industri pemurnian dan pengilangan migas, industri logam dasar dan baja hulu), termasuk perusahaan pendukungnya. Perusahaan pembangkit listrik swasta (IPP) yang menjual listrik kepada pembeli non-PLN.

Semua Industri dengan kategori Penanaman Modal Asing, atau industri berorientasi ekspor. Pool konsumen industri Pertambangan Umum termasuk Penambangan Timah di Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Tambang Pasir di Kepulauan Riau.

Pengalihan dari bahan bakar bukan BBM (tidak termasuk PLN dan anak usahanya). Industri besar dengan rata-rata kebutuhan total BBM lebih dari 500 kiloliter (kl) per bulan (berdasarkan data pemakaian per Juli 2005) dan setiap pembelian BBM oleh industri yang melebihi 24 kl per bulan.

Untuk mengawasi penggunaan minyak tanah, Pertamina menegaskan hanya industri kecil yang boleh membeli BBM harga subsidi. Setiap kapal perusahaan perikanan dapat dilayani dengan harga subsidi, namun pemakaian dibatasi 25 kl per bulan. Selebihnya dikenai harga pasar.

Dari catatan Pertamina, meskipun harga BBM industri naik, pemakaiannya justru meningkat. Pengambilan BBM industri untuk Agustus sebesar 182.000 kl, sedangkan September diperkirakan naik menjadi 184.000 kl.

”Ini menandakan, industri memang tidak punyak pilihan energi lain, mereka tidak bisa beralih ke batu bara dan gas,” kata Harun.

PLN berkontribusi cukup banyak terhadap tingginya kebutuhan solar. Sebab, untuk menjamin kelancaran pembangkit listrik, pasokan solar PLN tidak dibatasi. ”Nanti kalau sudah mendekati batas kuotanya lagi, PLN akan diperingatkan,” ujar Harun.

Aset Pertamina

Dalam pertemuan dengan Panitia Anggaran DPR kemarin, tim Departemen Keuangan menawarkan tiga alternatif neraca awal pembukaan Pertamina. Dengan status Pertamina sebagai perseroan terbatas pada 16 September 2003, pemerintah harus memperhitungkan penyertaan modal di Pertamina.

Ketua Tim Penyusun Neraca Awal Pertamina Hekinus Manao memaparkan, alternatif pertama adalah utang Pertamina kepada pemerintah diperhitungkan dalam bentuk pembayaran subsidi. Dengan cara ini, nilai penyertaan modal pemerintah di Pertamina sebesar Rp 97,8 triliun.

Alternatif kedua dengan mengonversi utang kepada pemerintah sebagai utang jangka pendek sehingga nilai penyertaan modal menjadi Rp 98,8 triliun.

”Alternatif ketiga, utang kepada pemerintah dikonversi menjadi utang jangka panjang sehingga Pertamina tidak perlu membayar, nilai penyertaan modal pemerintah menjadi Rp 107 triliun,” ujar Hekinus.

Alternatif itu akan diusulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diputuskan. Direktur Keuangan Pertamina Alfred Rohimune mengatakan pihak Pertamina cenderung memilih alternatif ketiga.

Source : www.kompas.com