Ternyata, terjadi selisih yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp 19,239,110 triliun.

Pertamina meminta subsidi BBM dalam APBN Perubahan tahap II 2005 sebesar Rp 119,392,560 triliun. Perhitungan ini berbeda dengan perhitungan subsidi BBM yang dilakukan Departemen Keuangan (Depkeu). Ternyata, terjadi selisih yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp 19,239,110 triliun.

Perhitungan subsidi BBM berdasarkan proyeksi realisasi 2005 yang dilakukan Pertamina subsidi menjadi Rp 119,392,560 triliun. Hal ini dihitung berdasarkan hasil penjualan BBM dalam negeri Rp 99,380,80 triliun dan jumlah biaya BBM Rp 218,773,35 triliun.

Angka tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina dengan Komisi VII DPR tentang subsidi BBM, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2005). Pertamina diwakili Direktur Pemasaran dan Niaga Ari Sumarno.

Perhitungan ini juga berdasarkan volume BBM tahun 2005 sebesar 65.619.950 kiloliter. Rincian volume BBM ini, yakni premium sebanyak 17.227.222 kiloliter, minyak tanah rumah tangga mencapai 10.439.787 kiloliter, minyak tanah industri 78.257 kiloliter, solar transportasi 12.487.612 kiloliter, solar industri 18.764.404 kiloliter, minyak diesel 1.253.610 kiloliter, dan minyak bakar 5.369.058 kiloliter.

Volume penjualan BBM subsidi 59.634.366 kiloliter, sedangkan volume penjualan BBM harga pasar 5.985.584 kiloliter. BBM ini diperoleh dari hasil kilang dalam negeri sebesar 230,3 juta barel ditambah produk impor sebesar 182,4 juta barel. Volume produk impor ini terdiri dari impor murni mencapai 146,8 juta barel dan pembelian lokal 35,6 juta barel.

Nilai lebih non-BBM sebesar 68.436,85 miliar. Sedangkan, parameter perhitungan subsidi BBM dalam RAPBN Perubahan tahap II 2005 ini berdasarkan asumsi produksi minyak mentah Indonesia sebesar 1.075 barel per hari, harga minyak mentah Indonesia US$ 56.58 per barel dengan nilai tukar US$ 1 sama dengan Rp 9.800 dan volume penjualan BBM dalam negeri 59.634.366 kiloliter.

Berbeda halnya dengan perhitungan subsidi BBM untuk RAPBN Perubahan tahap II 2005 yang dihitung oleh Departemen Keuangan sebesar Rp 138,631.67 triliun. Angka ini berdasarkan perhitungan hasil penjualan BBM dalam negeri Rp 98,442.45 triliun dan jumlah biaya BBM Rp 237,074.11 triliun. Jumlah biaya BBM ini, antara lain biaya operasi Pertamina Rp 17,042.47 triliun ditambah biaya penyediaan minyak mentah dan produk Rp 220,031.64 triliun. Dengan nilai lebih non-BBM Rp 38,299.54 triliun. Volume BBM mencapai 59.634.366 kiloliter.

Hingga kini, realisasi penggunaan BBM periode Januari hingga Juni 2005 sudah mencapai 53,5 % dari kuota, dengan total konsumsi 31.905.822 kiloliter. Angka subsidi yang diperoleh Depkeu sama dengan asumsi yang digunakan Pertamina.

Source : www.detikfinance.com