Sejak beroperasi 1992 hingga kini, perusahaan tambang tersebut hanya mampu menggarap kurang dari satu persen di wilayah pertambangan mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasir Penajam, Kalimantan Timur, mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang operasi tambang batubara PT Kideco Jaya Agung. Pasalnya, sejak beroperasi 1992 hingga kini, perusahaan tambang tersebut hanya mampu menggarap kurang dari satu persen di wilayah pertambangan mereka.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Pemkab Pasir Suhaimi Abdullah dan Sekretaris Komisi A DPRD Pemkab Pasir Nasir Eva Merukh di Jakarta, 8/9, seperti dikutip dari media Indonesia, hampir 15 tahun perusahaan itu beroperasi namun tidak mampu meningkatkan produksinya. Padahal masyarakat Pasir, khususnya yang berada di sekitar lokasi penambangan, menunggu ekspansi usaha dari Kideco ini.

Kideco saat ini menguasai lahan penambangan seluas 50.399 hektare (ha). Dari wilayah penambangan seluas 27.434 ha di Sumarangau-Roto, Kideco baru melakukan produksi di areal seluas 350 ha. Seharusnya, katanya, pemerintah bersikap tegas, kalau perusahaan ini tidak sanggup mengoperasikannya, kontraknya diputus saja.

Dalam kasus ini Kideco bersikukuh pada perjanjian karya pengusahaan penambangan batubara (PKP2B) untuk tidak memberikan sebagian wilayahnya untuk dieksplorasi investor lain. Untuk itu, pihak DPRD mendesak Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang kontrak Kideco yang habis 2022, karena konsesi yang diberikan tidak sebanding dengan hasil yang diraih.

Setiap tahun, perusahaan tambang itu hanya mengucurkan dana pengembangan masyarakat (community development) sebesar Rp2 miliar. Sedangkan alokasi royalti Pemkab Pasir pada 2004 mencapai Rp24 miliar dan pada tahun ini direncanakan Rp30 miliar.

Menyikapi hal tersebut, pihak Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (GSDM) berjanji akan meminta pihak Kideco mempresentasikan lagi rencana produksi mereka serta program reklamasi tambang.

Source : www.miningindo.com