Pertamina kembali memperluas penerapan harga bahan bakar minyak nonsubsidi kepada industri pada 15 September ini. Langkah tersebut dilakukan menyusul keputusan pemerintah yang tidak akan menambah kuota BBM bersubsidi tahun 2005.

Pertamina kembali memperluas penerapan harga bahan bakar minyak nonsubsidi kepada industri pada 15 September ini. Langkah tersebut dilakukan menyusul keputusan pemerintah yang tidak akan menambah kuota BBM bersubsidi tahun 2005.

Juru bicara Pertamina Muhammad Harun membenarkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (13/9). ”Pertamina memang akan mengenakan harga pasar untuk semua jenis industri pada pertengahan September ini,” kata Harun.

Pengecualian hanya akan diberikan kepada industri yang termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) dengan pemakaian tidak melebihi 8 kiloliter (8.000 liter) per bulan. Kategori industri yang termasuk UKM itu nantinya akan disesuaikan dengan Departemen Perindustrian. Harga industri yang berlaku per 1 September untuk premium Rp 5.160 per liter, solar Rp 5.350 per liter, dan minyak tanah Rp 5.600 per liter.

Harun mengatakan, kebijakan perluasan dilakukan setelah pemerintah memastikan tidak akan mengubah volume BBM bersubsidi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahap kedua, kuota BBM tetap dipatok 59,6 juta KL. Sementara subsidi BBM ditekan sampai ke angka Rp 89,2 triliun.

Pertamina memperkirakan konsumsi BBM tahun 2005 ini akan mencapai 65,9 juta KL. ”Kami tak bisa menanggung pemakaian BBM yang melebihi kuota itu, apalagi harga minyak mentah di dunia yang masih tinggi,” kata Harun.

Untuk menahan penggunaan BBM agar tidak melebihi kuota, sejak 1 Juli 2005 Pertamina mulai mengenakan harga pasar kepada kelompok industri pertambangan dan industri yang penggunaannya melebihi 24 KL per bulan.

Harga pasar dapat naik atau turun disesuaikan dengan harga Mid Oil Platts Singapore (MOPS). Pada 1 Agustus 2005, penerapan harga pasar kepada industri terus diperluas termasuk kepada perusahaan listrik swasta, industri di kawasan berikat, dan industri besar yang kebutuhannya melebihi 500 KL per bulan.

Langgar aturan

Tindakan Pertamina yang menetapkan harga pasar untuk BBM industri dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pande Radja Silalahi menilai PT Pertamina telah melakukan hal di luar kewenangannya. ”Seharusnya, itu diatur lewat keputusan pemerintah,” katanya.

Tidak jelasnya kriteria industri yang dikenai harga pasar memunculkan celah penyelewengan. KPPU telah menerima laporan ada industri sejenis yang dikenai harga beli yang berbeda oleh Pertamina.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Sutrisno mengatakan makin banyak industri yang akan mati akibat kebijakan Pertamina. Keputusan BUMN yang memonopoli penjualan BBM di Tanah Air akan membuat industri di dalam negeri kehilangan daya saing dari pesaing di negara lain. ”Tindakan Pertamina ini menunjukkan bahwa kalangan industri tidak diperhitungkan sama sekali meskipun selama ini pengusaha menjadi andalan untuk membuka lapangan kerja dan menambah devisa,” ujar Benny.

Ia mengingatkan pemerintah, langkah Pertamina bisa mendorong pengusaha yang tidak punya kemampuan membeli BBM dengan harga internasional melakukan penyelewengan.

”Pengusaha yang tidak memiliki modal besar tentu akan mencari segala cara agar industri yang dimilikinya tidak mati. Tindakan mereka jelas tak bisa disalahkan. Mereka terpaksa berbuat salah karena tak punya pilihan lagi dengan adanya kebijakan itu,” ujarnya.

Source : www.kompas.com